PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-39-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-39-menhut-ii-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

DOKUMENTASI HUKUM

Article 4

Correction

Dokumentasi Hukum meliputi : a. Peraturan Perundang-undangan; b. Non Peraturan Perundang-undangan; dan c. Bahan Dokumentasi Hukum lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 5

Correction

(1) Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan mengacu UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: a. UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945. b. Ketetapan MPR c. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG d. PERATURAN PEMERINTAH e. Peraturan PRESIDEN/Instruksi PRESIDEN f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan h. Keputusan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk UNDANG-UNDANG atau perintah atas perintah UU, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Daerah atau yang setingkat. (2) Non Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain terdiri atas : a. Buku/monografi. b. Yurisprudensi c. Karya ilmiah di bidang hukum dan di bidang kehutanan d. Laporan penelitian hukum e. Hasil seminar f. Putusan Pengadilan g. Hasil Pengkajian Hukum (3) Bahan Dokumentasi Hukum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penunjukan dan penetapan kawasan hutan. b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan status kawasan hutan. c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai pemberian atau pencabutan izin atau hak. www.djpp.kemenkumham.go.id d. Perjanjian Kementerian Kehutanan menyangkut tukar menukar atau pinjam pakai tanah kawasan hutan, pertukaran satwa atau sejenisnya. e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai Tata Batas Areal Hutan, Berita Acara dan peta yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c. huruf d, dan huruf e. f. Peraturan dan Surat Edaran Eselon I dan pedoman teknis lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN

Article 6

Correction

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi: a. Pengumpulan; b. Pengolahan; c. Penyimpanan; d. Pemeliharaan; dan e. Pelayanan.

Article 7

Correction

(1) Pengumpulan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan bagian awal dari kegiatan pemupukan koleksi dokumen hukum. (2) Pengumpulan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pembelian, hadiah/hibah, permintaan sumbangan, tukar-menukar atau foto copy.

Article 8

(1) Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan untuk melakukan penataan dokumen hukum. (2) Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : a. Inventarisasi; b. Katalogisasi; c. Pembuatan Abstrak; d. Penyusunan Artikel; dan e. Penyusunan Paket Informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

(1) Penyimpanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertujuan untuk melaksanakan dan memudahkan pencarian dokumen. (2) Penyimpanan agar dapat ditemukan dengan mudah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Penyusunan buku di rak berdasarkan nomor klasifikasi; b. Penyusunan artikel/berita koran disusun pertahun; c. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan menurut bidang/tahun/jenis peraturan.

Article 10

(1) Pemeliharaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan. (2) Pencegahan kerusakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana pemeliharaan dan penanganan arsip.

Article 11

(1) Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan cara penyajian informasi hukum kepada pihak yang membutuhkan. (2) Penyajian informasi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. Langsung melalui pelayanan perpustakaan hukum; b. Tidak langsung melalui media cetak, penerbitan buku, majalah dan buletin JDI Hukum; c. Pengembangan sistem informasi hukum/pangkalan hukum berbasis internet.

BAB IV

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 12

Correction

Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terdiri dari: a. Pusat JDIH; b. Anggota JDIH; dan c. Unit Penunjang Jaringan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 13

Correction

(1) Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; (3) Unit Penunjang Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Kerja dari Eselon I di daerah. (4) Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Planologi; b. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; c. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial; d. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; e. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan; f. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; g. Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Article 14

(1) Pusat JDIH, Anggota JDIH dan Unit Penunjang Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). (2) SDM pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan standar sarana dan prasarana serta persyaratan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 15

Correction

(1) Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian Anggota Jaringan dan Unit Penunjang dalam rangka mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing unit kerja. (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. Pembangunan sistem informasi berbasis web seperti hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kehutanan; d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan jaringan nasional; e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan f. Penyusunan program pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Sekretaris Jenderal kementerian Kehutanan.

Article 16

(1) Anggota JDIH dan Unit Penunjang Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat jaringan dalam kelengkapan data JDIH Kementerian Kehutanan dan pelayanan informasi hukum pada tingkat Unit Penunjang secara mudah, cepat dan akurat. (2) Anggota JDIH dan Unit Penunjang Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : www.djpp.kemenkumham.go.id a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang ditetapkan unit kerja di lingkungan Anggota Jaringan atau yang diterima dari Pusat Jaringan; b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan Website pusat JDIH; c. Penyampaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepada Pusat Jaringan, dan Anggota JDIH lainnya dan masyarakat yang memerlukannya; d. Penyajian informasi dokumentasi hukum kepada unit kerja di lingkungan anggota jaringan dan masyarakat yang memerlukannya; e. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum; f. Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan; dan g. Pelaporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Pusat Jaringan.

Article 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, Pusat Jaringan, Anggota Jaringan dan Unit Penunjang Jaringan berpedoman pada panduan pengelolaan sistem jaringan dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kehutanan, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor p-39-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22