PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-37-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN

PERMEN Nomor p-37-menhut-ii-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut- II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 1. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Article 5

(1) Ruang lingkup KSO pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman meliputi : 1. Penyiapan lahan; 2. Pemanenan/Penebangan Hasil; (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Article 7

Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibuat dihadapan Notaris, memuat : 1. Waktu penandatanganan perjanjian; 2. Identitas pemegang izin dan pemohon; 3. Dasar perjanjian; 4. Maksud dan tujuan; 5. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini; 6. Lokasi dan luas areal; 7. Jenis kegiatan; 8. Hak dan kewajiban; 9. Jangka waktu; 10. Force Majeur; 11. Lain-lain. 3. Terhadap perjanjian KSO yang belum ditandatangani antara pemegang IUPHHK-HT dengan Perseroan Terbatas dan/atau BUMSI, BUMN, BUMD, Koperasi dan Perorangan pada kegiatan pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, maka pelaksanaanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.