PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-35-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-35-menhut-ii-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan. 2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan. 3. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Penyuluh kehutanan baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. 5. Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. 6. Penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha bidang kehutanan dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 7. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan besarta keluarga intinya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu jadi penyuluh. 8. Unit percontohan penyuluhan kehutanan adalah suatu lokasi yang ditetapkan sebagai sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan. 2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan. 3. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Penyuluh kehutanan baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. 5. Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. 6. Penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha bidang kehutanan dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 7. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan besarta keluarga intinya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu jadi penyuluh. 8. Unit percontohan penyuluhan kehutanan adalah suatu lokasi yang ditetapkan sebagai sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.

BAB III

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Article 6

Correction

Sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimanfaatkan untuk : a. memperlancar kegiatan penyuluhan kehutanan. b. memfasilitasi proses pembelajaran dan penerapan teknologi baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. c. meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh kehutanan. d. mengakses informasi teknologi, pasar, permodalan dan informasi lainnya. e. memperlancar kegiatan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Article 7

(1) Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dimanfaatkan oleh : a. penyuluh PNS; b. penyuluh swasta; dan/atau c. penyuluh swadaya masyarakat. (2) Penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari penyuluh PNS Pusat dan Penyuluh PNS daerah. (3) Penyuluh PNS Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkedudukan di Pusat, provinsi atau kabupaten/kota. (4) Penyuluh PNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Article 8

(1) Sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dimanfaatkan oleh penyuluh PNS Pusat dan daerah melalui mekanisme izin. (2) Izin pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dalam hal pengadaannya dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. (3) Izin pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk surat keputusan tentang Penunjukan penanggung jawab dan pengguna/pemakai sarana dan prasarana penyuluhan.

Article 9

Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Nomor p-35-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13