PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-34-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-34-menhut-ii-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

BESARAN PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 9

Correction

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatannya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 10

Correction

(1) Tunjangan Kinerja CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang akan didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja Calon Pejabat Fungsional Tertentu sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya untuk 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS. (3) Tunjangan Kinerja Calon Pejabat Fungsional Tertentu yang belum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya untuk tahun kedua dan seterusnya sejak diangkat PNS. (4) Tunjangan Kinerja pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar, diberikan sebesar 100% (seratus persen). (5) Tunjangan Kinerja pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar, diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Article 11

(1) Tunjangan Kinerja pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen). (2) Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal www.djpp.kemenkumham.go.id keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Article 12

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan di bawah nilai Baik, sebagai berikut: 1. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai Cukup, maka Tunjangan Kinerja pada tahun berikutnya dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya; 2. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai Kurang, maka Tunjangan Kinerja pada tahun berikutnya dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya; 3. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai Buruk, maka Tunjangan Kinerja pada tahun berikutnya dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya. b. Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a pada bulan berjalan, maka tunjangan kinerjanya dikurangi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan maksimal 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan. c. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas dan tidak mengisi daftar hadir baik masuk atau pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d pada bulan berjalan, maka tunjangan kinerjanya dikurangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. e. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dan cuti bersalin.

Article 13

Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai Sangat Baik, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan penambahan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

Article 15

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya. (3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Article 16

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku. (2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan. (3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Article 17

(1) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, maka Tunjangan Kinerja pegawai yang bersangkutan dipotong berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir. (2) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat, maka Tunjangan Kinerja pegawai yang bersangkutan diatur sebagai berikut: a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Article 18

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerjanya dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Article 19

Pegawai yang melaksanakan cuti, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). b. Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan apapun dapat diberikan oleh pimpinan dan diperhitungkan sebagai cuti tahunan dimana Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). c. Izin yang telah melebihi cuti tahunan, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. d. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. Cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; 2. Cuti sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan 3. Cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan, dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. e. Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas, Rumah Sakit, atau Unit Pelayanan Kesehatan lainnya dan pegawai yang menjalani rawat jalan www.djpp.kemenkumham.go.id setelah selesai menjalani rawat inap serta pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf d. f. Pegawai yang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, adalah pegawai wanita yang melaksanakan persalinan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pengurangan Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100% (seratus persen) jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat. d. Pengaturan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor p-34-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB III

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24