PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

(1) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian. b. Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang; c. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; f. Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar; g. Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang- kurangnya skala 1: 100.000, dengan didasarkan pada: 1) Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain; 2) Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial. h. Proposal teknis yang berisi antara lain : 1) Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan; 2) Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE mengacu pada areal yang telah dialokasikan dan dapat dilihat dalam website www.dephut.go.id dengan alamat “Bina Usaha Kehutanan”. 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menghapus ayat (3) serta menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Article 13

(3) Penyerahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengirim ke alamat pemegang izin melalui jasa pos tercatat atau jasa pengiriman lainnya. 8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A (1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jis. Nomor P.12/Menhut-II/2008 jis. P.50/Menhut-II/2010, dalam proses permohonan atau telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan: a. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan bekas tebangan terpencar/sporadis dan sebagian besar padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; atau b. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan alam primer terpencar/sporadis, bekas tebangan dan sebagian kecil padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri MENETAPKAN perubahan calon areal dari IUPHHK-HA menjadi IUPHHK-RE. (3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan calon pemegang izin: a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HA diberikan menjadi IUPHHK-RE; dan b. menyesuaikan AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA menjadi UKL dan UPL untuk IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: