PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-23-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR

PERMEN Nomor p-23-menhut-ii-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PENYERAHAN

Article 2

Correction

(1) Pemegang IUPHHHK mengajukan permohonan penyerahan kembali kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; c. Gubernur Provinsi; d. Bupati/Walikota; e. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; dan f. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : a. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dengan menyatakan alasan-alasan yang jelas; dan b. Laporan pengusahaan/pemanfaatan hutan yang telah dilakukan.

Article 3

(1) Sebelum penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima, terlebih dahulu dilakukan audit administrasi secara komprehensif. (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengetahui pemenuhan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. (3) Dalam hal pemegang izin memiliki kewajiban finansial yang belum dipenuhi, pemegang izin wajib melunasi kewajiban tersebut. (4) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IIUPH, PSDH, DR dan atau biaya tata batas bagi pemegang izin yang belum melaksanakan atau belum selesai melaksanakan kewajiban tata batas areal. (5) Dalam hal kewajiban tata batas areal belum dilaksanakan atau belum diselesaikan, tetapi pemegang izin telah menyetorkan biaya tata batas, maka biaya tata batas yang telah disetor menjadi hak negara dan pemegang izin dibebaskan dari kewajiban tata batas. (6) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah pemohon tidak memiliki kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terutang, pemberi izin menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin.

Article 4

(1) Pada saat hapusnya IUPHHK-HA, semua barang tidak bergerak maupun tanaman yang ditanam pemegang izin dalam areal kerja IUPHHK-HA menjadi milik negara. (2) Pada saat hapusnya IUPHHK-HT, semua barang tidak bergerak menjadi milik negara, kecuali tanaman yang ditanam pemegang izin dalam areal kerjanya menjadi milik perusahaan. (3) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak ditebang oleh pemegang izin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan tentang Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), tanaman tersebut menjadi milik negara. (4) Untuk pemanfaatan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin tebang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dengan memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.

Article 5

(1) Penyerahan kembali IUPHHK sebagai akibat kebijakan Pemerintah dapat dilakukan dengan ketentuan setelah seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR beserta tunggakannya dibayar lunas. (2) Menteri menerima penyerahan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pemegang izin tidak memiliki tunggakan kewajiban PSDH dan atau DR.

Peraturan Menteri Nomor p-23-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU SEBELUM JANGKA WAKTU IZIN BERAKHIR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7