PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

PERMEN Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Article 5

Correction

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan organisasi masyarakat.

Article 6

Correction

Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.

Article 7

(1) Sasaran Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan. (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan. (3) Sasaran utama antara lain masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

Article 8

(1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan. (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan Organisasi Masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

(1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah. (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

Article 10

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; b. pendampingan; c. pemberian bantuan modal; d. sosialisasi dan diseminasi; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. pemberian bantuan teknis;dan/atau g. pemberian akses

Article 11

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan di: a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Article 12

Correction

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta www.djpp.kemenkumham.go.id monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Article 13

Correction

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tim yang terdiri dari pemangku kepentingan atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

Article 14

(1) Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing- masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam Rencana Pengelolaan DAS.

Article 15

(1) Monitoring dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari masing-masing sektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

(1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. (3) Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan implementasi kegiatan selanjutnya.

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB Keempat

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB IV

Article 18