PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-11-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PERMEN Nomor p-11-menhut-ii-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut- II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 128) diubah, sebagai berikut: Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Article 15

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pengembang Proyek meregistrasi kepada Badan Registrasi Nasional atau yang ada di Pasar Karbon Sukarela (PKS) (Voluntary Carbon Market (VCM)) internasional untuk mendapatkan sertifikat Verified Emision Reduction (VER). (2) Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal terkait. (3) Sertifikat VER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara langsung antara Pengembang Proyek dengan pembeli atau melalui pasar bursa karbon yang ada di dalam negeri atau pasar internasional berdasarkan persetujuan Menteri. (4) Hasil penjualan karbon sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kredit karbon yang diperoleh Pengembang Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dapat dialihkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga atas persetujuan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Tatacara pengalihan atau penghibahan kredit karbon hasil pengembangan proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id