PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-11-memhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-11-memhut-ii-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 5. Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. 6. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. 8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.

BAB II

SISTEM SILVIKULTUR

Article 2

Correction

(1) Sistem Silvikultur yang dipilih dan diterapkan berdasarkan : a. Umur tegakan; b. Sistem pemanenan hutan. (2) Sistem silvikultur berdasarkan umur tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. sistem silvikultur untuk tegakan seumur; b. sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. (3) Sistem silvikultur berdasarkan pemanenan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. sistem tebang pilih; b. sistem tebang habis.

Article 3

(1) Sistem silvikultur tegakan seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan atau Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA). (2) Dalam hal pada tegakan seumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan regenerasi alami dan terbentuknya struktur hutan, pada dasarnya dapat dilakukan pemanenan dengan sistem Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI).

Article 4

(1) Sistem silvikultur tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tebang pilih : a. individu; b. kelompok; c. Jalur. (2) Sistem silvikultur tebang pilih individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam INDONESIA (TPTI). (3) Sistem silvikultur tebang pilih kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Tebang Rumpang (TR). (4) Sistem silvikultur tebang pilih jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

Article 5

(1) Penerapan sistem silvikultur THPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterapkan pada hutan bekas tebangan (logged over area) atau pada hutan tanaman pada hutan produksi biasa atau hutan produksi yang dapat dikonversi di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). (2) Penerapan sistem silvikultur THPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterapkan pada hutan bekas tebangan (logged over area) atau pada hutan tanaman melalui trubusan (coppice system) dan atau generatif pada hutan produksi biasa atau hutan produksi yang dapat dikonversi di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Article 6

(1) Penerapan sistem silvikultur TPTI dan atau Tebang Rumpang (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diterapkan pada hutan alam perawan (virgin forest) atau hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). (2) Penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diterapkan pada hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Article 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4 melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), diajukan berdasarkan RKUPHHK oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT). (2) Kompetensi dan sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

Peraturan Menteri Nomor p-11-memhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

Article 14