Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008 MENTERI KEHUTANAN,
M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah, maka telah diterbitkan PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. PMK.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permenkeu Nomor PK.120/PMK.06/2007 diharapkan pengelolaan BMN semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun pengelolaannya, sehingga dimasa mendatang dapat lebih efektif dan efisien.
Adapun pengertian Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sesuai dengan pasal 1 angka 10 dan 11 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, dari pengertian BMN/D yang berasal dari perolehan lain yang sah dimaksud dirinci dalam 4 bagian, yaitu : (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/-sejenisnya, (b) diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, (c) diperoleh berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG, dan (d) diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 diatur pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah termasuk kewenangannya. Untuk pengelolaan BMN, Menteri Keuangan adalah Pengelola
Barang, menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang, dan Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Barang.
Ruang lingkup pengelolaan BMN/D dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Agar pengelolaan BMN di Departemen Kehutanan tersebut lebih operasional tentunya masih diperlukan aturan yang lebih tehnis berupa Peraturan Menteri Kehutanan. Hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan dimaksud antara lain berupa kebijakan mengenai penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) barang milik negara.
Menindaklanjuti ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permenkeu Nomor PMK.120/PMK.06/2007 dimaksud dan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN, perlu dibuat suatu pedoman yang mengatur tentang prosedur/tatacara penatausahaan barang milik negara.
B. Tujuan Pedoman penatausahaan BMN ini bertujuan untuk memberikan petunjuk umum bagi pelaksana penatausahaan BMN yang berada di Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN, yaitu :
1. Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang di tingkat Satuan Kerja;
2. Penatausahaan BMN pada Penguna Barang di tingkat Wilayah;
3. Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang di tingkat Eselon-I
4. Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang di tingkat Departemen Kehutanan ; dan
5. Penatausahaan Koordinator Wilayah dana Dekonsentrasi/dana Tugas Pembantuan.
C. Ruang Lingkup Pedoman Penatausahaan BMN ini berlaku untuk seluruh pelaksana penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lingkup Departemen Kehutanan.
D. Penatausahaan BMN Seluruh BMN merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang.
Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN.
Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMN termaksud, mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun
2005. Dalam SAP dimaksud, BMN terbagi atas persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada pos aset lainnya.
Persediaan, adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Aset tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
Aset lainnya, adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Adapun BMN yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright),
paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN
Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
STRUKTUR, BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
A. Struktur Organisasi Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh unit penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang. Selanjutnya, Pengguna Barang dibantu oleh unit penatausahaan wilayah dan/atau unit penatausahaan eselon I untuk membantu pelaksanaan penatausahaan BMN di unit kerja yang ditetapkan sebagai wilayah dan/atau Unit Eselon I.
Struktur organisasi penatausahaan BMN pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut :
1. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB);
UPPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Departemen Kehutanan (pengguna barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri Kehutanan. UPPB ini membawahi UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Eselon I (UPPB-E1);
UPPB-E1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-E1 adalah pejabat eselon I. UPPB-E1 ini membawahi UPPB-W dan/atau UPKPB.
3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang – Wilayah (UPPB-W);
UPPB-W adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPB-W, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III atau unit eselon IV yang membidangi kesekretariatan/BMN. Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-W. UPPB-W ini membawahi UPKPB.
4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB).
a. UPKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon II, unit eselon III, eselon IV dan/atau eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN. Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja.
b. Untuk unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
c. Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB adalah Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.
UPPB UPPB-E1 UPPB-W UPKPB UPKPB UPPB-W UPKPB UPKPB UPPB-W UPKPB UPKPB UPKPB
B. Bagan Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga Dana Dekon Dana TP BLU
Catatan :
Dalam sistem aplikasi, UPPB secara fungsional dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang menangani kesekretariatan
1. Pengguna Barang
a. Organisasi Unit Penatausahan Pengguna Barang (UPPB)
MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA
UNIT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN
UNIT ESELON II YANG MEMBIDANGI BMN
UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI BMN
UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN
ESELON I UNIT ESELON II YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI BMN UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN
b. Organisasi Unit Penatausahan Pengguna Barang – Eselon I (UPPB-E1)
UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/ PEJABAT YANG MENANGANI BMN KEPALA KANTOR PIMPINAN UNIT YANG DITETAPKAN UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN/PEJABAT YANG DITUNJUK
c. Organisasi Unit Penatausahan Pengguna Barang - Wilayah (UPPB- W)
d. Organisasi Unit Penatausahan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)
1) Unit eselon II sebagai Satuan Kerja
KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON II
UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/BMN
UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN
2) Unit eselon III sebagai Satuan Kerja
KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA PEJABAT ESELON III
UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN
3) Unit eselon IV sebagai Satuan Kerja
KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON IV
UNIT ESELON V YANG MEMBIDANGI
C. Tugas Pelaksana Penatausahaan
1. Pengguna Barang
a. Tingkat UPKPB UPKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi :
1) Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), meliputi :
a) DBKP Persediaan b) DBKP Tanah c) DBKP Gedung dan Bangunan d) DBKP Peralatan dan Mesin - DBKP Alat Angkutan Bermotor - DBKP Alat Besar - DBKP Alat Persenjataan - DBKP Peralatan lainnya e) DBKP Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBKP Aset Tetap lainnya g) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBKP Barang Bersejarah i) DBKP Aset Lainnya.
2) Melakukan Pembukuan BMN, meliputi :
a) Jenis Buku/Kartu Identitas/Daftar:
i. Buku Barang Intrakomptabel ii. Buku Barang Ekstrakomptabel iii. Buku Barang Bersejarah iv. Buku Barang Persediaan
v. Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan vi. Kartu Identitas Barang (KIB):
KIB Tanah KIB Bangunan Gedung KIB Bangunan Air KIB Alat Angkutan Bermotor KIB Alat Besar Darat KIB Alat Persenjataan vii. Daftar Barang Ruangan viii. Daftar Barang lainnya ix. Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) b) Jenis Kegiatan :
i. Membukukan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir 2) a).
ii. Membukukan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir 2) a).
iii. Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir 2) a).
iv. Menyusun Daftar Barang sebagaimana pada butir 1) yang datanya berasal dari Buku Barang dan Kartu Indentitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir 2) a).
v. Mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar
lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan dan/atau Daftar Barang Lainnya.
vi. Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang sebagaimana dimaksud dalam butir 2) a).
vii. Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
Dalam membukukan dan mencatat BMN ke dalam Buku Barang, Kartu Identitas Barang, Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya dapat menggunakan Sistem Aplikasi yang sudah ada.
3) Melakukan Inventarisasi BMN, meliputi :
a) BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.
4) Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5) Melakukan rekonsiliasi DBKP pada UPKPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah lingkup Departemen Kehutanan, jika diperlukan.
6) Melakukan Pelaporan BMN, meliputi :
a) Menyampaikan DBKP sebagaimana butir 1). Yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk pertama kali kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB.
b) Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana butir 1). Secara periodik kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB.
c) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB.
d) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodik kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB.
e) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang secara periodik kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
f) Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB.
7) Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi :
a) Menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
b) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
c) Menyimpan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN.
b. Tingkat UPPB-W UPPB-W bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Wilayah, meliputi :
1) Membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W), yang meliputi :
a) DBP-W Persediaan b) DBP-W Tanah c) DBP-W Gedung dan Bangunan d) DBP-W Peralatan dan Mesin - DBP-W Alat Angkutan Bermotor
- DBP-W Alat Besar - DBP-W Alat Persenjataan - DBP-W Peralatan lainnya
e) DBP-W Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBP-W Aset Tetap lainnya g) DBP-W Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBP-W Barang Bersejarah i) DBP-W Aset Lainnya.
2) Melakukan Pembukuan BMN, meliputi :
a) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini kedalam Daftar Barang sebagaimana butir 1), yang datanya berasal dari UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
b) Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1), yang datanya berasal dari UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
c) Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1), yang datanya berasal dari UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
d) Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UPKPB.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi :
a) BMN yang berada dalam pengusaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.
4) Melakukan Pelaporan BMN, meliputi :
a) Menyampaikan DBP-W sebagaimana butir 1) yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk pertama kali kepada UPPB-E1 atau UPPB dan Kanwil DJKN.
b) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP-W sebagaimana butir 1) secara periodik kepada UPPB-E1 atau UPPB dan tembusan kepada Kanwil DJKN.
c) Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang datanya berasal dari UPKPB kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
e) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPKPB secara periodik kepada UPPB-E1 atau UPPB dan tembusan kepada Kanwil DJKN.
f) Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPKPB kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
5) Jika diperlukan UPPB-W dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UPKPB di wilayah kerjanya.
6) Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPKPB di wilayah kerjanya.
7) Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi :
a) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
b) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
c) Menyimpan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN.
c. Tingkat UPPB-E1 UPPB-E1 bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Eselon I, meliputi :
1) Membuat Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1), yang meliputi :
a) DBP-E1 Persediaan b) DBP-E1 Tanah c) DBP-E1 Gedung dan Bangunan d) DBP-E1 Peralatan dan Mesin - DBP-E1 Alat Angkutan Bermotor - DBP-E1 Alat Besar - DBP-E1 Alat Persenjataan - DBP-E1 Peralatan lainnya e) DBP-E1 Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBP-E1 Aset Tetap lainnya g) DBP-E1 Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBP-E1 Barang Bersejarah i) DBP-E1 Aset lainnya 2) Melakukan Pembukuan BMN, meliputi :
a) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1).
yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
b) Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1). Yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
c) Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1). yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB yang berada di wilayah kerjanya.
d) Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi :
a) BMN yang berada dalam pengusaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.
4) Melakukan Pelaporan BMN, meliputi :
a) Menyampaikan DBP-E1 sebagaimana butir 1). Yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk pertama kali kepada UPPB.
b) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP-E1 sebagaimana butir 1). secara periodik kepada UPPB.
c) Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPPB-W atau UPKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan kepada DJKN.
e) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPPB-W secara periodik kepada UPPB dan tembusan kepada DJKN.
f) Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-W kepada UPPB.
5) Jika diperlukan UPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UPPB-W dan/atau UPKPB di wilayah kerjanya.
6) Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-W dan/atau UPKPB di wilayah kerjanya.
7) Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi :
a) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
b) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
c) Menyimpan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN.
d. Tingkat UPPB UPPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Pusat, meliputi :
1) Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), yang meliputi :
a) DBP Persediaan b) DBP Tanah c) DBP Gedung dan Bangunan d) DBP Peralatan dan Mesin - DBP Alat Angkutan Bermotor - DBP Alat Besar - DBP Alat Persenjataan - DBP Peralatan lainnya e) DBP Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBP Aset Tetap lainnya g) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBP Barang Bersejarah i) DBP Aset lainnya 2) Melakukan Pembukuan BMN, meliputi :
a) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1).
yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
b) Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1). yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
c) Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang sebagaimana butir 1). yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
d) Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi :
a) BMN yang berada dalam pengusaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
b) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.
4) Melakukan rekonsiliasi DBP pada UPPB dengan DBMN-K/L pada DJKN jika diperlukan.
5) Melakukan Pelaporan BMN, meliputi :
a) Menyampaikan DBP sebagaimana butir 1). Yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk pertama kali kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.
b) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP sebagaimana butir 1). secara periodik kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.
c) Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB kepada Menteri Keuangan cq.
DJKN.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.
e) Menyusun Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya secara periodik kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.
f) Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.
6) Jika diperlukan UPPB dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
7) Melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LBMN semesteran dan tahunan dengan DJKN.
8) Melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.
9) Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi :
a) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
b) Menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
c) Menyimpan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN
Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
TATACARA PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
A. Pengertian dan maksud pembukuan Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Baran. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tercatat dengan baik.
B. Pelaksana pembukuan Pelaksana pembukuan adalah seluruh pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.
C. Tujuan Pembukuan BMN
1. Agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi.
2. Mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN secara efektif dan efisien, dalam upaya membantu mewujudkan tertib pengelolaan BMN.
D. Sasaran Pembukuan BMN Sasaran pembukuan BMN, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang.
E. Tatacara pembukuan pada Pengguna Barang :
1. Tingkat UPKPB.
a. UPKPB melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
b. Untuk keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN sebagaimana butir a, UPKPB bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan rekonsiliasi secara periodik.
c. Untuk mewujudkan tertib administrasi BMN, UAKPA dan/atau PPK harus menyampaikan dokumen pengadaan termasuk fotocopy SPM dan SP2D kepada UPKPB.
d. UPKPB Dekonsentrasi/UPKPB Tugas Pembantuan harus melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
e. Dokumen Sumber UPKPB termasuk UPKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber dalam pembukuan BMN termasuk yang berasal dari transaksi BMN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPKPB adalah sebagai berikut :
1) Saldo Awal Catatan, buku, DBKP, dan LBKP BMN periode sebelumnya, dan apabila diperlukan dapat
dilakukan inventarisasi.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan.
a) Berita Acara Serah Terima BMN;
b) Dokumen Kepemilikan BMN;
c) Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN:
i. SPM/SP2D;
ii. Faktur pembelian;
iii. Kuitansi;
iv. Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan;
v. Surat Perintah Kerja (SPK);
vi. Surat Perjanjian/Kontrak;
d) Dokumen pengelolaan BMN;
e) Dokumen lainnya yang sah.
f. Jenis Transaksi Pembukuan BMN Transaksi yang dicatat dalam pembukuan BMN meliputi empat jenis, yaitu saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan.
1) Saldo Awal a) Saldo akhir periode sebelumnya, merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN periode sebelumnya.
b) Koreksi saldo, merupakan koreksi perubahan atas saldo akhir BMN pada periode sebelumnya yang dikarenakan : (a) adanya koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan dalam periode sebelumnya, dan (b) penambahan/-pengurangan sebagai akibat dari pelaksanaan inventarisasi.
2) Perolehan BMN.
a) Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat;
b) Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
c) Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
d) Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian/kontrak lainnya;
e) Pembatalan penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/-dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan;
f) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan UNDANG-UNDANG atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap;
g) Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain;
h) Transfer masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau dari Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya.
3) Perubahan BMN.
a) Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang;
b) Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan di Buku Barang Ekstrakomptabel ke Buku Barang Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam Buku Barang Intrakomptabel;
c) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN;
d) Revaluasi, merupakan transaksi perubahan nilai BMN yang dikarenakan adanya nilai baru dari BMN yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan penilaian BMN.
4) Penghapusan BMN.
a) Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu Surat Keputusan Penghapusan.
b) Tranfer Keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau ke Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya.
c) Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN yang disebabkan oleh pelaksanaan hibah atau yang sejenis dari Pemerintah Pusat.
d) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN kepada pihak lain ke dalam penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk.
g. Penggolongan dan Kodefikasi BMN Penggolongan dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan dan kodefikasi BMN yang berlaku. Pada pembukuan BMN, barang dapat diklasifikasikan ke dalam :
golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan/atau fungsinya. Tatacara penggolongan dan kodefikasi BMN diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan ini.
h. Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada Buku Barang, Buku Barang Bersejarah, dan DBKP per sub-sub kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan.
i. Satuan Barang Satuan barang dalam pembukuan BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku. Tatacara penggunaan satuan barang diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan ini.
j. Kapitalisasi BMN Penentuan nilai kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengacu pada Lampiran VII Peraturan Menteri Kehutanan ini. Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN, mengakibatkan Buku Barang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1) Buku Barang Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
2) Buku Barang Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
466147 000 2007 2 12 01 02 003 000021 Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya;
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan dan rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah dan Daftar Barang Bersejarah.
k. Penentuan Kondisi BMN Penentuan kondisi BMN mengacu kepada Lampiran VII Peraturan Menteri Kehutanan ini. Kriteria kondisi BMN terdiri dari Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB).
l. Kode Lokasi Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab penatausahaan BMN. Kode ini terdiri dari 16 (enam belas) angka yang memuat kode UPPB, UPPB-E1, UPPB-W, dan UPKPB. Tatacara pemberian Kode Lokasi diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan ini. Organisasi penatausahaan BMN yang tidak menguasai bagian anggaran atau yang mengelola dana sendiri (swadana), menggunakan kode khusus dengan persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
m. Kode Barang Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok, dengan susunan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan ini.
n. Kode Registrasi Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan ini.
Contoh:
Pada Periode Akuntansi 2007 Biro Umum Sekretariat Jedneral Departemen Kehutanan (kode kantor 466147.000) melakukan pembelian Komputer Note Book. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000020. Berdasarkan hal tersebut UPKPB dapat memberikan tanda pada Note Book tersebut sebagai berikut :
Pada umumnya BMN berupa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak memerlukan kode registrasi barang.
o. Persediaan 1) Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan untuk setiap jenis barang.
2) Laporan Persediaan disusun berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Persediaan, menurut Sub kelompok Barang dan dilaporkan setiap akhir periode pelaporan (semesteran dan tahunan) berdasarkan saldo akhir per-Sub kelompok barang pada buku persediaan.
Khusus untuk laporan tahunan, saldo akhir persediaan didasarkan pada hasil opname fisik.
3) Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses mapping klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang penggolongan
dan kodefikasi barang.
p. Keluaran dari proses pembukuan tingkat UPKPB Dokumen yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPKPB, meliputi:
1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) :
a) DBKP Persediaan b) DBKP Tanah c) DBKP Gedung dan Bangunan d) DBKP Peralatan dan Mesin - DBKP Alat Angkutan Bermotor - DBKP Alat Besar - DBKP Alat Persenjataan - DBKP Peralatan lainnya e) DBKP Jalan, Irigasi, dan Jaringan f) DBKP Aset Tetap lainnya g) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan h) DBKP Barang Bersejarah i) DBKP Aset Lainnya.
2) Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, meliputi :
a) Buku Barang Intrakomptabel b) Buku Barang Ekstrakomptabel c) Buku Barang Bersejarah d) Buku Barang Persediaan e) Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan f) Kartu Identitas Barang (KIB) - KIB Tanah - KIB Bangunan Gedung - KIB Bangunan Air - KIB Alat Angkutan Bermotor - KIB Alat Besar Darat - KIB Alat Persenjataan g) Daftar Barang Ruangan h) Daftar Barang Lainnya i) Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
q. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Membukukan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang.
b) Menyusun dan mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam DBKP.
c) Meminta pengesahan DBKP pertama kali kepada penanggung jawab UPKPB 2) Proses rutin a) Membukukan dan mencatat data transaksi BMN ke dalam Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku KDP dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber.
b) Membukukan dan mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang
antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/atau Daftar BarangLainnya (DBL).
c) Membuat dan/atau memutakhirkan KIB, DBR dan DBL.
d) Membukukan dan mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang Intrakomptabel, Buku Barang Ekstrakomptabel dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber.
e) Membukukan dan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya kedalam Buku PNBP.
f) Mengarsipkan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.
3) Proses Bulanan Melakukan rekonsiliasi data transaksi BMN dengan UAKPA dan/atau pejabat pembuat komitmen.
4) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan data BMN kedalam DBKP berdasarkan data dari Buku Barang dan KIB.
b) Meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab UPKPB.
c) Melakukan rekonsiliasi atas DBKP dengan DBMN-KD pada KPKNL, jika diperlukan.
5) Proses Akhir Periode Pembukuan a) Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing.
b) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggungjawab Ruangan ke dalam DBKP serta Buku Barang dan KIB.
c) Melakukan proses back up data dan tutup tahun.
6) Proses Lainnya Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang.
2. Tingkat UPPB-W.
a. UPPB-W melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
b. UPPB-W Dekonsentrasi/UPPB-W Tugas Pembantuan harus melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
c. Dokumen Sumber.
UPPB-W termasuk UPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPPB-W adalah sebagai berikut :
1) Saldo Awal a) DBP-W dan LBP-W periode sebelumnya.
b) DBKP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan oleh UPKPB, meliputi DBKP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB.
d. Keluaran dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB-W Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB-W, meliputi:
1) DBP-W Persediaan 2) DBP-W Tanah 3) DBP-W Gedung dan Bangunan 4) DBP-W Peralatan dan Mesin a) DBP-W Alat Angkutan Bermotor b) DBP-W Alat Besar c) DBP-W Alat Persenjataan d) DBP-W Peralatan Lainnya 5) DBP-W Jalan, Irigasi, dan Jaringan 6) DBP-W Aset Tetap Lainnya 7) DBP-W Konstruksi Dalam Pengerjaan 8) DBP-W Barang Bersejarah 9) DBP-W Aset Lainnya.
e. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam DBP-W, yang datanya berasal dari DBKP di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-W pertama kali kepada penanggung jawab UPPB-W.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP-W berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-W berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UPKPB di wilayah kerjanya.
d) Mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP-W berdasarkan data dari DBKP di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-W kepada penanggung jawab UPPB-W.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun.
3. Tingkat UPPB-E1
a. UPPB-E1 melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
b. Dokumen Sumber.
UPPB-E1 melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPPB-E1 adalah sebagai berikut :
1) Saldo Awal a) DBP-E1 dan LBP-E1 periode sebelumnya.
b) DBP-W atau DBKP, LBP-W atau LBKP, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB atau UPPB-W.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan oleh :
a) UPKPB meliputi : DBKP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan
laporan inventarisasi BMN dari UPKPB, atau b) UPPB-W meliputi : DBP-W, LBP-W BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPPB-W.
c. Keluaran dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB-E1 Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB-E1, meliputi:
1) Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1) :
2) DBP-E1 Persediaan 3) DBP-E1 Tanah 4) DBP-E1 Gedung dan Bangunan 5) DBP-E1 Peralatan dan Mesin a) DBP-E1 Alat Angkutan Bermotor b) DBP-E1 Alat Besar c) DBP-E1 Alat Persenjataan d) DBP-E1 Peralatan Lainnya 6) DBP-E1 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7) DBP-E1 Aset Tetap Lainnya 8) DBP-E1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 9) DBP-E1 Barang Bersejarah 10) DBP-E1 Aset Lainnya.
d. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam DBP-E1, yang datanya berasal dari DBKP atau DBP-W di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-E1 pertama kali kepada penanggung jawab UPPB-E1.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UPKPB atau UPPB-W di wilayah kerjanya.
d) Mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan dan kepemilikan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP-E1 berdasarkan data dari DBKP atau DBP-W di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-E1 kepada penanggung jawab UPPB-E1.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun.
4. Tingkat UPPB
a. UPPB melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
b. Dokumen Sumber.
UPPB melakukan proses pembukuan dokumen sumber, verifikasi, dan pelaporan BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPPB-E1 adalah sebagai
berikut :
1) Saldo Awal a) DBP dan LBP periode sebelumnya.
b) DBP-E1 dan/atau DBP-W dan/atau DBKP, LBP-E1 dan/atau LBP-W dan/atau LBKP, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB dan/atau UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan oleh :
a) UPKPB meliputi : DBKP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB, dan/atau b) UPPB-W meliputi : DBP-W, LBP-W BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPPB-W, dan/atau c) UPPB-E1 meliputi : DBP-E1, LBP-E1 BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPPB-E1
c. Keluaran dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB, meliputi:
1) Daftar Barang Pengguna (DBP) 2) DBP Persediaan 3) DBP Tanah 4) DBP Gedung dan Bangunan 5) DBP Peralatan dan Mesin a) DBP Alat Angkutan Bermotor b) DBP Alat Besar c) DBP Alat Persenjataan d) DBP Peralatan Lainnya 6) DBP Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7) DBP Aset Tetap Lainnya 8) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan 9) DBP Barang Bersejarah 10) DBP Aset Lainnya.
d. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini ke dalam DBP, yang datanya berasal dari DBKP, DBP-W dan/atau DBP- E1.
b) Meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab UPPB.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
d) Mengarsipkan asli atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN secara tertib.
e) Mengarsipkan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBKP, DBP-W dan/atau DBP-E1.
b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UPPB.
c) Melakukan rekonsiliasi atas DBP dengan DJKN.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses back up data dan tutup tahun Format daftar barang, buku barang dan kartu identitas barang dalam rangka pembukuan BMN diatur dalam bagian tersendiri dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini. Perubahan format barang, buku barang dan kartu identitas barang dimaksud dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S.KABAN
Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
TATACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
A. Pengertian dan Maksud Inventarisasi Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
B. Tujuan Inventarisasi BMN
1. Agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi.
2. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.
C. Sasaran Inventarisasi BMN Seluruh BMN merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang.
D. Ketentuan Umum
1. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali untuk barang persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun.
2. Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik.
3. Jika diperlukan, dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventarisasi pada masing- masing tingkat unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang.
4. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau bangunan dimaksud tetap berkewajiban membantu pelaksanaan inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle.
5. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, apabila BMN yang diinventarisasi tidak berada dalam penguasaan masing-masing unit penatausahaan pada Pengguna Barang, maka dapat dibuat Berita Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.
6. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar barang dan hasil inventarisasi.
7. Penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada Pengguna Barang adalah Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan.
E. Tatacara Inventarisasi pada Tingkat UPKPB
1. Dokumen Sumber Dokumen Sumber pada tingkat UPKPB dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi :
a. Daftar Barang Kuasa Penggguna
b. Buku Barang
c. Kartu Identitas Barang
d. Daftar Barang Ruangan
e. Daftar Barang Lainnya
f. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan
g. Dokumen kepemilikan BMN
h. Dokumen pengelolaan dan penatausahaan
i. Dokumen lainnya yang dianggap perlu
2. Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB meliputi :
a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN
b. Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi BMN
c. Blanko label sementara dan permanen
d. Kertas Kerja Inventarisasi
e. Daftar Barang Hasil Inventarisasi
i. Baik dan Rusak Ringan ii. Rusak Berat iii. Tidak Diketemukan/hilang iv. Berlebih
3. Prosedur Inventarisasi Prosedur pelaksanaan Inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB terdiri dari 4 (empat) tahap, meliputi :
a. Tahap persiapan 1) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di bawah koordinasi UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB, dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi.
3) Mengumpulkan dokumen sumber.
4) Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, antara lain :
a) Menyiapkan denah lokasi.
b) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada denah lokasi.
5) Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.
6) Menyiapkan data awal.
7) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.
b. Tahap pelaksanaan 1) Tahap pendataan a) Menghitung jumlah barang.
b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).
c) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.
d) Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi.
2) Tahap identifikasi a) Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
b) Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
c) Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi :
i. Barang Baik dan Rusak Ringan
ii. Barang Rusak Berat /tidak dapat dipakai lagi d) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
i. Barang yang tidak diketemukan/hilang ii. Barang yang berlebih.
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, dengan kriteria :
a) Barang Baik dan Rusak Ringan b) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi c) Barang yang tidak diketemukan/hilang d) Barang yang berlebih.
2) Membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.
3) Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN.
4) Meminta dan pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPKPB.
5) Menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya kepada UPPB-W, UPPB- E1, atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
d. Tahap tindak lanjut 1) Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna.
2) Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan.
3) Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.
4) Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.
5) Untuk barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F. Tatacara pelaksanaan inventarisasi pada tingkat UPPB-W
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB-W dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi :
a. Laporan hasil inventarisasi dari UPKPB
b. Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) dari UPKPB
c. Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi
2. Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-W adalah laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN.
3. Prosedur Inventarisasi Prosedur pelaksanaan Inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-W terdiri dari 4 (empat) tahap, meliputi :
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB di wilayah kerjanya.
2) Mengumpulkan dokumen sumber.
b. Tahap pelaksanaan Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN.
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan laporan hasil inventarisasi BMN dari UPKPB di wilayah kerjanya.
2) Meminta pengesahan atas laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
3) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN beserta kelengkapannya kepada UPPB-E1 atau UPPB.
d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan pada DBP-W.
2) Jika diperlukan, UPPB-W dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPKPB.
G. Tatacara pelaksanaan inventarisasi pada tingkat UPPB-E1
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB-E1 dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi :
a. Laporan hasil inventarisasi BMN dari UPKPB dan/atau
b. Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN dari UPPB-W.
2. Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-E1 adalah Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN.
3. Prosedur Inventarisasi
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPPB-W atau UPKPB di wilayah kerjanya.
2) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi yang dikoordinir oleh UPPB dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada lingkup Eselon 1 yang bersangkutan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
3) Mengumpulkan dokumen sumber.
b. Tahap pelaksanaan 1) Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB atau UPPB-W di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN.
2) Jika diperlukan, UPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-W atau UPKPB.
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB atau laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN.
2) Meminta pengesahan atas laporan rekaputilasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN kepada penanggung jawab UPPB-E1.
3) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi kepada UPPB.
d. Tahap evaluasi/tindak lanjut Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan, pada DBP-E1.
H. Tatacara pelaksanaan inventarisasi pada tingkat UPPB
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UPPB dalam pelaksanaan inventarisasi BMN meliputi :
a. Laporan hasil inventarisasi BMN dari UPKPB dan/atau
b. Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN dari UPPB-W, dan/atau
c. Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN dari UPPB-E1.
2. Keluaran dari inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB meliputi Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi BMN dan Surat Penetapan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN.
3. Prosedur Inventarisasi
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
2) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
3) Mengumpulkan dokumen sumber.
b. Tahap pelaksanaan Menghimpun hasil pelaksanaan inventarisasi dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1 ke dalam Daftar Barang Inventarisasi.
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun laporan hasil inventarisasi berdasarkan himpunan hasil inventarisasi dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.
2) Menyusun konsep surat pernyataan kebenaran pelaksanaan inventarisasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan.
3) Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi beserta daftar barang inventarisasi dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPPB.
4) Meminta pengesahan atas konsep surat pernyataan kebenaran pelaksanaan inventarisasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan.
5) Menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada DJKN.
d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada DBP.
2) Jika diperlukan, UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.
Format kertas kerja, daftar barang, surat pernyataan, dan laporan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi diatur dalam bagian tersendiri dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN
Lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
TATACARA PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA A. Pengertian dan maksud Pelaporan Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Departemen Kehutanan.
B. Pelaksana Pelaporan Pelaksana pelaporan adalah seluruh pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang.
C. Tujuan Pelaporan Menyampaikan/mendapatkan data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Departemen Kehutanan.
D. Sasaran Pelaporan BMN Sasaran pelaporan yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang.
E. Batasan Penyajian Daftar BMN dan Penyampaian Daftar dan Mutasi BMN Batasan penyajian daftar BMN pada unit penatausahaan pada Pengguna Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN untuk pertamakali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMN oleh unit penatausahaan pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut :
1. Daftar BMN berupa Persediaan
a. Tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang.
b. Tingkat UPPB-W, UPPB-E1 dan UPPB sampai dengan sub kelompok barang.
2. Daftar BMN berupa Aset Tetap
a. Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang sampai dengan sub- sub kelompok barang.
b. Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan :
1) Tingkat UPKPB sampai dengan sub-sub kelompok barang.
2) Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, sampai dengan sub kelompok barang.
3) Tingkat UPPB sampai dengan kelompok barang.
3. Daftar BMN berupa Aset Lainnya
a. Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang.
b. Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan :
1) Tingkat UPKPB sampai dengan sub-sub kelompok barang.
2) Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, sampai dengan sub kelompok barang.
3) Tingkat UPPB sampai dengan kelompok barang.
F. Batasan Penyajian untuk Pelaporan BMN Batasan penyajian untuk penyampaian laporan berupa laporan barang semesteran dan tahunan termasuk laporan kondisi barang pada masing-masing unit pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan BMN berupa persediaan :
a. Tingkat UPKPB, sampai dengan sub kelompok barang.
b. Tingkat UPPB-W, UPPB-E1, UPPB, sampai dengan kelompok barang.
2. Pelaporan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya :
a. Tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang.
b. Tingkat UPPB-W sampai dengan sub kelompok barang.
c. Tingkat UPPB-E1 dan UPPB sampai dengan kelompok barang.
G. Tatacara Pelaporan BMN pada Pengguna Barang :
1. Tingkat UPKPB
a. Dokumen Sumber 1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) 2) Buku Barang 3) Kartu Identitas Barang (KIB) 4) Dokumen inventarisasi BMN 5) Dokumen pembukuan lainnya
b. Jenis laporan:
1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (untuk pertama kali) 2) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 3) Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 4) Laporan mutasi BMN 5) Laporan Kondisi Barang (LKB) 6) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 7) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) 8) Arsip Data Komputer (ADK)
c. Prosedur pelaporan 1) Proses pertama kali Menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini beserta ADK- nya untuk pertama kali kepada UPPB-W, UPPB-E1, dan UPPB.
2) Proses semesteran a) Menyusun laporan mutasi BMN pada DBKP berdasarkan data transaksi BMN.
b) Meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UPKPB c) Menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK-nya kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.
d) Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan DBKP.
e) Meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.
f) Menyampaikan LBKPS yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK-
nya secara periodik kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.
g) Menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN.
h) Meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UPKPB i) Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB secara semesteran kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB.
3) Proses akhir periode pembukuan a) Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan Daftar Barang.
b) Meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.
c) Menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB beserta ADK- nya secara periodik kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.
d) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB).
e) Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UPKPB.
f) Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB secara tahunan kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dengan tembusan kepada KPKNL.
4) Proses lainnya a) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN b) Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UPKPB c) Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPKPB kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.
d. Untuk UPKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan kepada UPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan Laporan kepada UPPB-E1 pada Departemen Kehutanan yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
2. Tingkat UPPB-W
a. Dokumen sumber 1) Daftar Barang Pengguna – Wilayah (DBP-W) 2) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan dari UPKPB di wilayah kerjanya 3) Laporan kondisi barang (LKB) dari UPKPB di wilayah kerjanya 4) Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari UPKPB di wilayah kerjanya.
5) Dokumen inventarisasi BMN 6) Dokumenpembukuan lainnya
b. Jenis laporan 1) Daftar Barang Pengguna – Wilayah (untuk pertama kali) 2) Laporan Barang Pengguna – Wilayah Semesteran (LBPWS) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 3) Laporan Barang Pengguna – Wilayah Tahunan (LBPWT) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya
e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 4) Laporan mutasi barang 5) Laporan Kondisi Barang (LKB) 6) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 7) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) 8) Arsip Data Komputer (ADK)
c. Prosedur pelaporan 1) Proses pertama kali Menyampaikan DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UPPB-E1 atau UPPB dan Kanwil DJKN.
2) Proses semesteran a) Menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-W yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UPKPB.
b) Meminta pengesahan laporan mutasi BMN pada DBP-W kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
c) Menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W beserta ADK-nya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UPKPB.
e) Meminta pengesahan LBPWS kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
f) Menyampaikan LBPWS yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W beserta ADK-nya secara periodik yang datanya berasal dari UPKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
g) Menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dar UPKPB.
h) Meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
i) Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W yang datanya berasal dari UPKPB secara semesteran kepada UPPB-E1 atau UPPB.
3) Proses akhir periode pembukuan a) Menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan (LBPWT) yang datanya berasal dari himpunan LBKPT dari UPKPB.
b) Meminta pengesahan LBPWT kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
c) Menyampaikan LBPWT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
d) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UPKPB.
e) Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W.
f) Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W yang datanya berasal dari UPKPB secara tahunan kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
4) Proses lainnya a) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UPKPB.
b) Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung UPPB-W.
c) Menyampaikan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-W kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
d. Jika diperlukan UPPB-W dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UPKPB di wilayah kerjanya.
3. Tingkat UPPB-E1
a. Dokumen sumber 1) Daftar Barang Pengguna – Eselon 1 (DBP-E1) 2) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan dari UPKPB dan/atau Laporan Barang Pengguna – Wilayah (LBP-W) dari UPPB-W di wilayah kerjanya.
3) Laporan kondisi barang (LKB) dari UPKPB dan/atau UPPB-W di wilayah kerjanya.
4) Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari UPKPB dan/atau UPPB-W di wilayah kerjanya.
5) Dokumen inventarisasi BMN.
6) Dokumen pembukuan lainnya
b. Jenis laporan 1) Daftar Barang Pengguna – Eselon 1 (untuk pertama kali) 2) Laporan Barang Pengguna – Eselon 1 Semesteran (LBPES) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 3) Laporan Barang Pengguna – Eselon 1 Tahunan (LBPET).
a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 4) Laporan mutasi barang 5) Laporan Kondisi Barang (LKB) 6) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 7) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) 8) Arsip Data Komputer (ADK)
c. Prosedur pelaporan 1) Proses pertama kali Menyampaikan DBP-E1 yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada Kanwil DJKN danUPPB.
2) Proses semesteran a) Menyusun Laporan mutasi BMN pada DBP-E1 yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UPKPB atau UPPB-W.
b) Meminta pengesahan Laporan mutasi BMN kepada penanggung jawab UPPB-E1.
c) Menyampaikan Laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB- E1 beserta ADK-nya kepada UPPB.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon 1 Semesteran (LBPES) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UPKPB atau LBP-W dari UPPB-W.
e) Meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab UPPB-E1.
f) Menyampaikan LBPES yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB.
g) Menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UPKPB atau UPPB-W.
h) Meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada penangung jawab UPPB-E1.
i) Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 secara semesteran kepada UPPB.
3) Proses akhir periode pembukuan a) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon 1 Tahunan (LBPET) yang datanya berasal dari himpunan LBKPT padaUPKPB atau LBPET pada UPPB-W.
b) Meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab UPPB-E1.
c) Menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 beserta ADK-nya secara periodik kepada UPPB.
d) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UPKPB atau UPPB-W.
e) Meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab UPPB-E1.
f) Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 secara tahunan kepada UPPB.
4) Proses lainnya a) Menyusun/menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UPKPB atau UPPB-W.
b) Meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggungjawab UPPB-E1.
c) Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB-E1 yang datanya berasal dari UPKPB atau UPPB-W kepada UPPB.
5) Jika diperlukan, UPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UPKPB atau UPPB-W di wilayah kerjanya.
4. Tingkat UPPB
a. Dokumen sumber 1) Daftar Barang Pengguna (DBP).
2) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan dari UPKPB dan/atau Laporan Barang Pengguna – Wilayah (LBP-W) dari UPPB-W dan/atau Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1).
3) Laporan Kondisi Barang (LKB) dari UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
4) Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari UPKPB dan/atau UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
5) Dokumen inventarisasi BMN.
6) Dokumen pembukuan lainnya.
b. Jenis laporan 1) Daftar Barang Pengguna (untuk pertama kali).
2) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi :
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 3) Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).
a) Laporan Persediaan b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi:
- Laporan intrakomptabel - Laporan ekstrakomptabel - Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan d) Laporan Aset Lainnya
e) Laporan Barang Bersejarah f) Catatan Ringkas Barang (CRB) 4) Laporan mutasi barang 5) Laporan Kondisi Barang (LKB) 6) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 7) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) 8) Arsip Data Komputer (ADK)
c. Proses pelaporan 1) Proses pertama kali Menyampaikan DBP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini beserta ADK- nya untuk pertama kali kepada DJKN.
2) Proses semesteran a) Menyusun/menghimpun laporan mutasi BMN pada DBP yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UPKPB, UPPB-W, dan/atau UPPB-E1.
b) Meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
c) Menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya kepada DJKN.
d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UPKPB, LBPWS pada UPPB-W, dan/atau LBPES pada UPPB-E1.
e) Meminta pengesahan LBPS kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
f) Menyampaikan LBPS yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya secara periodik yang datanya berasal dari UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1, dan menyampaikannya kepada DJKN.
g) Menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UPKPB, UPPB-W, dan/atau UPPB-E1.
h) Meminta pengesahan Laporan PNBP kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
i) Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB yang datanya berasal dari UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1 secara semesteran kepada DJKN.
3) Proses akhir periode pembukuan a) Menyusun Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UPKPB, LBPWT pada UPPB-W, dan/atau LBPET pada UPPB-E1.
b) Meminta pengesahan LBPT kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
c) Menyampaikan LBPT yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UPPB beserta ADK-nya secara periodik kepada DJKN.
d) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.
e) Meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
f) Menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB secara tahunan kepada DJKN.
4) Proses lainnya a) Menyusun laporan hasil inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
b) Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB.
c) Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UPPB kepada DJKN.
5) Jika diperlukan UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.
Format laporan dalam rangka penatausahaan BMN diatur dalam bagian tersendiri dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan.
DJPb UPPB-E1 UPPB-W UPKPB KW-DJKN KPKNL UAKPA/PPK UPPB DJKN
H. Bagan arus penyampaian daftar barang/daftar mutasi dan laporan BMN.
:
Alur penyampaian Laporan/Daftar Barang/mutasi BMN
(Semesteran/Tahunan)
:
Alur Tembusan Laporan/Daftar Barang (Semester/Tahunan)
:
Rekonsiliasi Daftar Barang & Lap. Awal Juli dan Januari
I. Jadwal Pelaporan BMN
1. Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester I
a. Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang
Pelaksana Penatausahaan Tanggal Terima Waktu Proses Tanggal Kirim Waktu Pengiriman
UPKPB
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menkeu cq.
DJKN
-
7 Juli
11 Juli
17 Juli
21 Juli
-
2 hari
4 hari
3 hari
-
5 Juli
9 Juli
15 Juli
20 Juli
-
2 hari
2 hari
2 hari
1 hari
2. Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester II
Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang
Pelaksana Penatausahaan Tanggal Terima Waktu Proses Tanggal Kirim Waktu Pengiriman
UPKPB
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menkeu cq.
DJKN
-
15 Januari
23 Januari
30 Januari
5 Februari
-
5 hari
5 hari
5 hari
-
10 Januari
20 Januari
28 Januari
4 Februari
-
5 hari
3 hari
2 hari
1 hari
3. Jadwal Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang
Pelaksana Penatausahaan Tanggal Terima Waktu Proses Tanggal Kirim Waktu Pengiriman
UPKPB
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menkeu cq.
DJKN
-
19 Januari
27 Januari
5 Februari
15 Februari
-
5 hari
7 hari
11 hari (termasuk pemutahiran data BMN)
-
14 Januari
24 Januari
3 Februari
14 Februari
-
5 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Perubahan atas jadwal pelaporan di atas dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN
Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : : P.45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
TATACARA PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA
A. Pengertian Penggolongan dan Kodefikasi
Penggolongan adalah kegiatan untuk MENETAPKAN secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok. Kodefikasi adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN.
B. Tujuan Penggolongan dan Kodefikasi BMN Penggolongan dan kodefikasi BMN bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan termasuk penatausahaan BMN.
C. Sasaran Penggolongan dan Kodefikasi BMN Seluruh BMN merupakan sasaran penggolongan dan kodefikasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.
D. Tatacara Penggolongan dan Kodefikasi BMN
Tatacara penggolongan dan kodefikasi BMN, meliputi pemberian kode barang, kode lokasi, kode registrasi dan simbol/logo barang.
1. Kode Barang
Kode barang terdiri 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam lima kelompok kode dengan susunan sebagai berikut :
.
.
.
.
Satu angka/digit pertama :
menunjukkan kode Golongan Barang Dua angka/digit kedua :
menunjukkan kode Bidang Barang Dua angka/digit ketiga :
menunjukkan kode Kelompok Barang Dua angka/digit keempat :
menunjukkan kode Sub Kelompok Barang Tiga angka/digit kelima :
menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok Barang
Penulisan Kode Barang adalah sebagai berikut :
a. Barang Milik Negara dibagi menjadi beberapa Golongan Barang yaitu :
1) Kode 1 untuk golongan Barang Tidak Bergerak 2) Kode 2 untuk golongan Barang Bergerak 3) Kode 3 untuk golongan Hewan, Ikan dan Tanaman 4) Kode 4 untuk golongan Persediaan 5) Kode 5 sampai dengan 9 disediakan untuk penambahan golongan baru
b. Golongan Barang dibagi menjadi beberapa Bidang Barang yaitu :
1) Golongan Barang Tidak Bergerak dirinci kedalam bidang barang yang terdiri dari :
a) Kode 01 untuk bidang Tanah b) Kode 02 untuk bidang Jalan dan Jembatan X X X X X X X X X X
c) Kode 03 untuk bidang Bangunan Air d) Kode 04 untuk bidang Instalasi e) Kode 05 untuk bidang Jaringan f) Kode 06 untuk bidang Bangunan Gedung g) Kode 07 untuk bidang Monumen h) Kode 08 untuk bidang Bangunan Menara i) Kode 09 untuk bidang Rambu-rambu j) Kode 10 untuk bidang Tugu Titik Kontrol/Pasti k) Kode 11 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
2) Golongan Barang Bergerak dirinci ke dalam bidang barang yaitu :
a) Kode 01 untuk bidang Alat Besar b) Kode 02 untuk bidang Alat Angkutan c) Kode 03 untuk bidang Alat Bengkel dan Alat ukur d) Kode 04 untuk bidang Alat Pertanian e) Kode 05 untuk bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga f) Kode 06 untuk bidang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar g) Kode 07 untuk bidang Alat Kedokteran dan Kesehatan h) Kode 08 untuk bidang Alat Laboratorium i) Kode 09 untuk bidang Koleksi Perpustakaan/Buku j) Kode 10 untuk bidang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga k) Kode 11 untuk bidang Alat Persenjataan l) Kode 12 untuk bidang Komputer m) Kode 13 untuk bidang Alat Eksplorasi n) Kode 14 untuk bidang Alat Pemboran o) Kode 15 untuk bidang Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian p) Kode 16 untuk bidang Alat Bantu Eksplorasi q) Kode 17 untuk bidang Alat Keselamatan Kerja r) Kode 18 untuk bidang Alat Peraga s) Kode 19 untuk bidang Peralatan Proses/Produksi t) Kode 20 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
3) Golongan Hewan, Ikan, dan Tanaman dirinci kedalam bidang barang yang terdiri dari :
a) Kode 01 untuk bidang Hewan b) Kode 02 untuk bidang Ikan c) Kode 03 untuk bidang Tanaman d) Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
4) Golongan Persediaan dirinci ke dalam bidang barang yaitu :
a) Kode 01 untuk bidang Barang Pakai Habis b) Kode 02 untuk bidang Barang Tak Habis Pakai c) Kode 03 untuk bidang Barang Bekas Dipakai d) Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru.
c. Bidang Barang dirinci ke dalam Kelompok Barang.
Contoh : Bidang Tanah 1.01 dirinci menjadi beberapa kelompok yaitu :
1) Kode 01 untuk Kelompok Tanah Persil 2) Kode 02 untuk Kelompok Tanah Non Persil 3) Kode 03 untuk Kelompok Lapangan 4) Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan kelompok baru.
Perincian Bidang Barang lainnya ke dalam Kelompok Barang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
d. Kelompok Barang dirinci ke dalam Sub Kelompok Barang.
Contoh :
Kelompok Barang Tanah Persil 1.01.01 dirinci ke dalam Sub Kelompok Barang sebagai berikut :
1) Kode 01 untuk Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 2) Kode 02 untuk Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 3) Kode 03 untuk Tanah untuk Bangunan Industri 4) Kode 04 untuk Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 5) Kode 05 untuk Tanah untuk Bangunan Sarana Olah Raga 6) Kode 06 untuk Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 7) Kode 07 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan Sub Kelompok baru
Perincian Kelompok Barang lainnya ke dalam Sub Kelompok Barang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
e. Sub Kelompok Barang dirinci ke dalam Sub-Sub Kelompok Barang.
Contoh :
Sub Kelompok Barang Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1.01.01.01 ke dalam Sub-Sub Kelompok Barang yaitu :
1) Kode 001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 2) Kode 002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 3) Kode 003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III 4) Kode 004 Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan 5) Kode 005 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama 6) Kode 006 Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage 7) Kode 007 Tanah Bangunan Rumah Penjaga 8) Kode 008 Tanah Bangunan Rumah LP 9) Kode 009 Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan 10) Kode 010 Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun 11) Kode 011 Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya 12) Kode 012 samapi dengan 999 disediakan untuk penambahan Sub-Sub Kelompok baru
Perincian Sub Kelompok Barang lainnya ke dalam Sub-Sub Kelompok Barang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
2. Kode Lokasi
Kode Lokasi terdiri 16 (enam belas) angka/digit dengan susunan sebagai berikut :
.
.
.
.
Tiga angka/digit pertama :
menunjukkan kode Pengguna Barang Dua angka/digit kedua :
menunjukkan kode Eselon I Dua angka/digit ketiga :
menunjukkan kode Wilayah Enam angka/digit keempat :
menunjukkan kode Kuasa Pengguna Barang Tiga angka/digit kelima :
menunjukkan kode Pembantu Kuasa Pengguna Barang
Penjelasan :
1) Kode Pengguna Barang, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Departemen Kehutanan.
2) Kode Eselon I, mengacu kepada Kode Unit Eselon I Bagian Anggaran pada Departemen Kehutanan.
3) Kode Wilayah, mengacu kepada Kode Propinsi. Unit kerja pada kantor pusat kementerian negara/lembaga dan unit eselon-1, kode wilayah diisi dengan 00.
4) Kode Kuasa Pengguna Barang, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada Kode Bagian Anggaran.
Contoh :
Satuan Kerja pada Kantor Pusat Biro Umum Sekretariat Jenderal, Departemen Kehutanan Republik INDONESIA menggunakan kode lokasi sebagai berikut :
X X X X X X X X X X X X X X X X
Unit Kerja Kode Lokasi Departemen Kehutanan RI
029.00.00.000000.000 Sekretariat Jenderal
029.01.00.000000.000 Biro Umum
029.01.00.000000.000 Bagian Rumah Tangga
029.01.00.411792.000 (sesuai DIPA)
3. Kode Registrasi Kode Registrasi merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan.
Kode Registrasi terdiri dari 16 (enam belas) angka/digit Kode Lokasi ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan dan 10 (sepuluh) angka/digit Kode barang ditambah 6 (enam) angka/digit nomor urut pendaftaran barang, dengan susunan sebagai berikut :
Kode PB Kode PPBE1 Kode PPBW Kode KPB Kode PKPB Tahun Perolehan
No Urut Pendaftaran Sub-sub Kelompok Sub Kelompok Kelompok Bidang Golongan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Penjelasan :
Cara penulisan Kode Registrasi adalah untuk kode lokasi dan tahun perolehan pada bagian atas, sedangkan untuk kode barang dan nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah.
Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang (sub-sub kelompok barang) yang dimulai dari 000001 dan seterusnya.
Contoh Penulisan Nomor Kode Registrasi :
Pada tahun 2007 Departemen Kehutanan RI, Sekretariat Jenderal, melakukan pembelian sebuah Komputer Note Book. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Notebook yang dikuasai oleh unit kerja tersebut adalah 000030.
Selanjutnya, KPB dapat memberikan label pada Notebook tersebut sebagai berikut :
Kode PB Kode PPBE1 Kode PPBW Kode KPB Kode PKPB Tahun Perolehan
029 01 00 411792 000 2007 2 12 01 02 003 000031
Nomor Urut Pendaftaran Sub-sub Kelompok Sub Kelompok Kelompok Bidang Golongan
Catatan :
Nomor Kode Registrasi barang ditulis pada BMN dengan menggunakan stiker, cat, dan lain- lain sesuai dengan teknologi yang ada. Barang yang diberi nomor registrasi adalah semua BMN yang dimiliki
E. Simbol/Logo pada Barang
Simbol/Logo pada barang adalah tanda pengenal barang berupa penggabungan gambar, angka, dan huruf/logo dengan maksud agar mudah diketahui keberadaan BMN tersebut.
F. Satuan Barang
1. Semua barang harus dinyatakan dalam bentuk satuan untuk menyatakan kuantitasnya.
2. Satuan yang dipergunakan adalah satuan-satuan nasional dan internasional yang lazim dipergunakan di INDONESIA.
a. Satuan Berat :
Kg dan Ton
b. Satuan Isi :
L (liter), Gl (galon) dan M3
c. Satuan Panjang :
M (meter) dan Km (kilometer)
d. Satuan Luas :
Ha (hektar) dan M2 (meter-persegi)
e. Satuan Jumlah :
Buah, Batang, Botol, Doos, Zak, Ekor, Stel, Rim, Unit, Pucuk, Set, Lembar, Box, Pasang, Roll, Lusin/Gross, Eksemplar
3. Satuan barang ini dipergunakan dalam rangka pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN.
G. Penambahan Kode Barang
Dalam rangka mengantisipasi penambahan jenis barang, dimungkinkan untuk menambah kode barang. Penambahan kode barang dapat dilakukan dalam semua kelompok kode dari golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang, dan sub-sub kelompok barang. Penambahan kode barang dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
Dalam rangka pembukuan inventarisasi, dan pelaporan barang baru yang belum ditetapkan kodenya, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menggunakan kode sementara yaitu kode Lainnya untuk masing-masing kelompok kode (9,99,99,99,999).
Selanjutnya, apabila kode barang baru tersebut sudah ditetapkan oleh Pengelola Barang, maka dilakukan proses reklasifikasi kode barang dari kode sementara ke kode baru. Reklasifikasi dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari kode lama, dan mencatat barang tersebut dalam kode yang baru.
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN
Lampiran VII Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : : P.45/Menhut-II/2008 Tanggal : 24 Juli 2008
KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
A. Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut UNDANG-UNDANG nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Departemen Kehutanan.
BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.
Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.
Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.
1. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).
a. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
b. Pengukuran Persediaan disajikan sebesar :
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
c. Pengungkapan Persediaan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula :
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3) Kondisi persediaan;
4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Aset Tetap
a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang- undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik INDONESIA berada bersifat permanen.
1) Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
2) Pengukuran Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
3) Pengungkapan Tanah disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan :
- Penambahan;
- Pelepasan;
- Mutasi Tanah lainnya.
b. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.
1) Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi :
penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada : durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.
2) Pengukuran Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.
3) Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
- Penambahan;
- Pengembangan; dan - Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
c. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi : Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.
1) Pengakuan Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi :
penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada : durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
2) Pengukuran Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
3) Pengungkapan Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
- Penambahan;
- Pengembangan; dan - Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.
1) Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi :
penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada : durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.
2) Pengukuran Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
3) Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan
Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
- Penambahan;
- Pengembangan; dan - Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.
1) Pengakuan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi :
penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.
Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
2) Pengukuran Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
3) Pengungkapan Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
2) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
3) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja yang diberikan;
e) Retensi.
3. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
1) Pengakuan Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan,
pengembangan dan pengurangan.
Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial.
Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
2) Pengukuran Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.
3) Pengungkapan Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.
4. Aset Lain-lain Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.
1) Pengakuan Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.
Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.
Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap.
Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.
2) Pengukuran Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.
3) Pengungkapan Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.
5. Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
6. Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,
a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas.
Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun- tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran.
Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
B. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
C. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi
1. Tujuan.
a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.
2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.
a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tanaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengingkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
b. NilaiSatuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN
a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ektrakomptabel).
c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana
3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana butir 4.e dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikalitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam butir 4.h dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.
5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.
a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1) Barang Bergerak a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besat/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
2) Barang Tidak Bergerak a) Tanah
i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
b) Jalan dan Jembatan
i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memelukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
c) Bangunan
i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen- komponen bukan konstruksi utama.
iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Penggolongan dan Kodefikasi BMN Perkiraan Buku Besar Aset dalam Bagan Perkiraan Kode Bidang Nama Bidang Kode Nama Perkiraan
1.01
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.02
1.03
1.04
1.05
2.09
2.10
3.01
3.02
3.03
Tanah
Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Laboratorium Alat Persenjataan Komputer Alat Eksplorasi Alat Pemboran Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian Alat Bantu Eksplorasi Alat Keselamatan Kerja Alat Peraga Unit Peralatan Proses/ Produksi
Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Rambu-rambu Tugu Titik Kontrol/Pasti
Jalan dan jembatan Bangunan Air Instalasi Jaringan
Koleksi Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga Barang Bercorak Kebudayaan Hewan Ikan Tanaman
131111
131311
131511
131711
131911
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Penggolongan dan Kodefikasi BMN Perkiraan Buku Besar Aset dalam Bagan Perkiraan Kode Barang
Uraian
Kode
Nama Perkiraan
4
4.01.03.01
4.01.03.02
4.01.03.03
4.01.03.04
4.01.03.06
4.01.01.03
4.01.03.05
4.01.02.00
4.01.05
4.01.05.01
4.01.05.02
4.01.05.03
4.01.01.01
4.01.01.02
4.01.01.04
4.01.01.05
4.01.01.06
4.01.01.07
4.01.01.08
4.02.01.00
4.02.02.00
4.03.01.00
Persediaan
Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover Bahan Cetak Bahan Komputer Alat Listrik Bahan Peledak Perabot Kantor Suku Cadang
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
Pita Cukai, Meterai dan leges
Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Bahan Bangunan dan Konstruksi Bahan Kimia Bahan Bakar dan Pelumas Bahan Baku Bahan Kimia Nuklir Barang dalam Proses
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Komponen Pipa Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1151
11511
115111
115112 115113 115114
11512
115121
115122
115123
11513
115131
115132 11519 115191
115192
Persediaan
Persediaan untuk Bahan Operasional Barang Konsumsi
Amunisi Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
Pita Cukai, Meterai dan leges
Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi Bahan Baku
Barang dalam Proses Persediaan Bahan Lainnya Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga Persediaan Lainnya
MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR
Penggolongan dan Kodefikasi BMN Perkiraan Buku Besar Aset dalam Bagan Perkiraan Standar Kode Barang Uraian Kode Nama Perkiraan
6.00
Aset Tak Berwujud
Untuk semua Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau pada saat dinilai kondisi Aset Tetap tersebut adalah rusak berat sementara belum ada Surat Keputusan Penghapusan 1531
1541
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-Lain
MENTERI KEHUTANAN,
H.M.S. KABAN