PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm91 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

PERMEN Nomor pm91 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEGIATAN POKOK, BADAN USAHA, WILAYAH PENUNJANG, WILAYAH OPERASI DAN OBYEK PENGANGKUTAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

Article 3

Correction

(1) Penyelenggaraan digunakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka untuk menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. pertambangan; b. perkebunan; c. pertanian; atau d. pariwisata.

Article 4

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh: a. badan usaha yang memiliki kegiatan pokok; b. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu; atau c. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu.

Article 5

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan: a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara; b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usaha penyelenggara.

Article 6

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani: 1) perusahaan induk; dan/atau 2) afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokok sama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk. c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Article 7

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan: 1) mempunyai kegiatan pokok yang sama; 2) afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk. c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Article 8

(1) Penyelenggaraan diselenggarakan terbatas dalam kawasan kegiatan pokok badan usaha. (2) Kawasan kegiatan pokok badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kegiatan yang dibatasi oleh fungsi kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh badan usaha dimaksud.

Article 9

(1) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, batasan wilayah operasi perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang. (2) Wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokok badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. terminal khusus; b. terminal untuk kepentingan sendiri; c. bandar udara khusus; d. pergudangan; e. lapangan penumpukan; f. pabrik pengolahan; atau g. wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan/dryport.

Article 10

(1) Lokasi dapat dinyatakan sebagai wilayah penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila: a. wilayah penunjang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh penyelenggara perkeretaapian khusus yang bersangkutan atau oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. wilayah penunjang hanya digunakan khusus untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang bersangkutan dan tidak digunakan untuk melayani kepentingan umum. (2) Lokasi dapat dijadikan sebagai wilayah penunjang, apabila penyelenggara perkeretaapian khusus dapat menunjukan: a. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, dan/atau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus atau dengan perusahaan induk; b. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok; c. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan.

Article 11

Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka penyelenggara perkeretaapian khusus harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah penunjang hanya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggara perkeretaapian khusus.

Article 12

(1) Dalam hal penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dan memiliki kegiatan pokok yang sama, batasan wilayah operasi penyelenggaraan dilakukan: a. dari beberapa kawasan kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang; b. dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang yang dapat melewati beberapa kawasan kegiatan pokok perusahaan lainnya. (2) Dalam hal wilayah operasi melewati beberapa kawasan kegiatan pokok perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditetapkan satu titik dalam tiap-tiap kawasan kegiatan pokok untuk kegiatan bongkar muat.

Article 13

(1) Tempat kegiatan bongkar muat untuk kegiatan pokok pertambangan, perkebunan, dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus sesuai dengan persyaratan teknis dan memenuhi fasilitas seperti stasiun barang yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Tempat kegiatan naik turun orang atau pengunjung untuk kegiatan pokok pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, harus sesuai dengan persyaratan teknis dan memenuhi fasilitas seperti stasiun penumpang yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 14

(1) Untuk keperluan operasional dan keselamatan lalu lintas perkeretaapian khusus dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang dapat dibangun stasiun operasi. (2) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan teknis dan memenuhi fasilitas seperti stasiun operasi yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk kegiatan bongkar muat dan/atau naik turun penumpang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Article 15

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mengangkut: a. barang-barang yang terkait dengan kegiatan pokok seperti bahan baku kegiatan pokok, peralatan penunjang kegiatan pokok, barang hasil kegiatan pokok; b. sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian khusus yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan orang dengan kereta api; atau c. orang untuk perkeretaapian khusus pariwisata.

Article 16

Penyelenggaraan tidak termasuk kereta api miniatur dan/atau kereta api sebagai media permainan.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

Article 17

Correction

Proses perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pemberian persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus; b. pemberian izin pembangunan perkeretaapian khusus; dan c. pemberian izin operasi perkeretaapian khusus.

Article 18

Correction

(1) Sebelum mendapat izin pembangunan, badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan prinsip pembangunan. (2) Persetujuan prinsip pembangunan diberikan oleh: a. Menteri, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah negara; b. gubernur, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan Menteri; dan c. bupati/walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi gubernur dan persetujuan Menteri.

Article 19

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dokumen persyaratan: a. akte pendirian badan usaha; b. nomor pokok wajib pajak; c. izin usaha kegiatan pokok; d. surat keterangan domisili perusahaan; e. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; f. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya. (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal wilayah operasi dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang, harus dilengkapi juga dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (3) Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian khusus, maka harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Article 20

Dalam hal pemohon tidak mempunyai izin usaha kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, maka pemohon harus melampirkan: a. dokumen persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7; b. akta pendirian pemohon; c. akta pendirian perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus; d. nomor pokok wajib pajak pemohon; e. nomor pokok wajib pajak perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus; f. surat keterangan domisili pemohon; g. surat keterangan domisili perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus; h. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; i. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokok perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus; j. izin usaha kegiatan pokok perusahaan induk dan/atau anak perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus.

Article 21

Surat keterangan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Article 22

(1) Peta lokasi prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat: a. pra trase jalur kereta api; b. rencana kebutuhan lahan; c. hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan d. peta topografi. (2) Pra trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana awal trase. (3) Pra trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Article 23

Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat: a. kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus; b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus; d. adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang; e. rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.

Article 24

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah negara diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri harus mempertimbangkan: a. rencana induk perkeretaapian nasional; b. rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah daerah. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan: a. surat keputusan persetujuan prinsip pembangunan setelah memenuhi persyaratan; atau b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan. (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Article 25

Article 26

Article 27

Bentuk surat permohonan persetujuan prinsip pembangunan, surat pemberian persetujuan prinsip pembangunan, surat keputusan pemberian persetujuan prinsip pembangunan, dan surat penolakan permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 28

Pemegang persetujuan prinsip pembangunan sebelum mengajukan izin pembangunan, harus melaksanakan kegiatan: a. perencanaan teknis; b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; dan c. pengadaan tanah.

Article 29

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, harus memuat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi: a. pradesain; b. desain; c. konstruksi; dan d. pascakonstruksi. (2) Perencanaan teknis berupa desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk trase jalur kereta api khusus berupa: a. titik-titik koordinat; b. lokasi stasiun; c. rencana kebutuhan lahan; dan d. skala gambar. (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.

Article 30

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Kesatu

Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus

Article 18

Correction

Article 19

Article 20

Article 21

Surat keterangan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, diajukan kepada gubernur dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan evaluasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur harus mempertimbangkan: a. rencana induk perkeretaapian provinsi; b. rencana tata ruang wilayah nasional; dan c. rencana tata ruang wilayah provinsi. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur memberikan: a. surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan; atau b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan. (5) Berdasarkan surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan dan rekomendasi gubernur. (6) Menteri melakukan evaluasi berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri harus mempertimbangkan: a. rencana induk perkeretaapian nasional; b. rencana induk perkeretaapian provinsi; c. rencana tata ruang wilayah nasional; dan d. rencana tata ruang wilayah provinsi. (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan persetujuan kepada gubernur untuk MENETAPKAN persetujuan prinsip pembangunan. (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. (10) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dipenuhi oleh pemohon, gubernur menerbitkan surat keputusan penetapan persetujuan prinsip pembangunan.

(1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota, diajukan kepada bupati/walikota dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan evaluasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota harus mempertimbangkan: a. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota; dan b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota memberikan: a. surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan; atau b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan. (5) Berdasarkan surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bupati/walikota meneruskan permohonan kepada gubernur untuk mendapatkan rekomendasi. (6) Bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan dan rekomendasi dari bupati/walikota dan rekomendasi dari gubernur. (7) Menteri berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (8) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri harus memperhatikan: a. rencana induk perkeretaapian nasional; b. rencana induk perkeretaapian provinsi; c. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota; d. rencana tata ruang wilayah nasional; e. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan f. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan persetujuan kepada bupati/walikota untuk MENETAPKAN persetujuan prinsip pembangunan. (10) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilakukan oleh pemohon. (11) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah dipenuhi oleh pemohon, bupati/walikota MENETAPKAN persetujuan prinsip pembangunan.

Peraturan Menteri Nomor pm91 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB V

BAB VI

BAB VII