PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara

PERMEN Nomor pm90 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan. 4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan Pendaftaran. 8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 11. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang udara. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Article 2

Correction

(1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang udara terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Izin usaha/kegiatan angkutan udara; b. Izin badan usaha bandar udara; dan c. Izin regulated agent/known consignor. (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. persetujuan pengadaan pesawat udara; b. izin lokasi bandar udara umum; c. izin mendirikan bangunan bandar udara/khusus; d. izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter; e. persetujuan penambahan kapasitas angkutan udara; f. persetujuan terbang; g. persetujuan penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dana gen penjualan tiket perusahaan angkutan udara asing; h. perusahaan tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang (flight approval) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah INDONESIA; i. penggunaan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum; j. surat persetujuan penggunaan pesawat udara register asing di INDONESIA; k. surat persetujuan noise statement attesting certification; l. surat persetujuan pemberian letter of authorization kepada personel operasi pesawat udara; m. surat persetujuan modifikasi dan perbaikan besar pesawat udara (approval of modification and major repair); n. surat izin persetujuan suku cadang (part manufacturer approval); o. izin kegiatan pengangkutan barang dan/atau bahan berbahaya dengan pesawat udara; p. izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara; dan q. surat persetujuan operation specification (opspec). (4) Selain izin operasional atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin operasional atau komersial mencakup juga standar/ rekomendasi/ pendaftaran/ sertifikasi/ penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Article 3

(1) OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui: a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS; b. mengisi webform dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan. (2) OSS bidang perhubungan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan aplikasi perizinan OSS dengan melampirkan: a. akte pendirian Badan Hukum INDONESIA; b. nomor pokok wajib pajak; dan c. surat keterangan domisili perusahaan.

Peraturan Menteri Nomor pm90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

BAB VII

Article 9

Article 10

BAB VIII

Article 11

Article 12

BAB IX

Article 13