PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat

PERMEN Nomor pm88 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang darat. 8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Article 2

Correction

(1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau; b. izin penyelenggaraan angkutan orang; c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan d. izin usaha angkutan sungai dan danau. (3) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; b. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan; c. sertifikat uji tipe (SUT); d. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT); e. sertifikasi bengkel BBG; f. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor; pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; g. sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor; h. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; dan i. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. (4) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS); b. mengisi webform dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.

Article 3

(1) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau; b. izin penyelenggaraan angkutan orang; c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan d. izin usaha angkutan sungai dan danau. (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi: a. izin usaha angkutan orang dalam trayek; b. izin usaha angkutan tidak dalam trayek; dan c. izin trayek/operasi angkutan umum. (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); b. izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); dan c. izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara). (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diajukan kepada: a. Bupati/Wali Kota, sesuai dengan domisili perusahaan; atau b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15