PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm80 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm80 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kedua

Tugas Pejabat Pengelola Anggaran

Article 4

(1) Tugas pokok KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (1) dalam pelaksanaan Anggaran, meliputi: a. menyusun DIPA; b. MENETAPKAN PPK dan PPSPM; c. MENETAPKAN Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. MENETAPKAN rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara; g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan; j. menyusun organisasi dan tugas-tugas pengelola anggaran pada kantor/Satker; k. membentuk unit Akuntansi dan Unit Penatausahaan BMN; dan l. melaksanakan proses serah terima hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya. (2) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang.

BAB Keempat

Persyaratan Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT

Article 11

Correction

(1) Kepala Kantor secara ex-officio menjabat sebagai KPA pada Kantor/UPT/Satker sementara (2) Untuk menjadi KPA pada Satker Sementara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c. Penilaian Prestasi Kerja pegawai untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik; d. berpendidikan minimal Sarjana (S1); e. tidak menjabat sebagai Kepala Kantor atau KPA pada unit kerja lainnya; f. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai staf pengelola anggaran dan atau panitia pengadaan barang/jasa pemerintah; g. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dibebankan; h. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; i. mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan; j. memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan APBN; k. masih memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun menjelang pensiun; dan l. tidak sedang menjalani proses/sanksi pidana. (3) Dalam hal kegiatan Satker mendapat alokasi PHLN, maka selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. menguasai bahasa Inggris; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tk I (III/b); dan c. memahami peraturan perundang-undangan tentang PHLN.

Article 12

Untuk menjadi PPK pada Kantor/ UPT/Satker sementara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c. Penilaian Prestasi kerja pegawai untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik; d. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai staf pengelola anggaran dan atau panitia pengadaan barang jasa pemerintah; e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah; f. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); g. mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan; h. memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran; i. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau golongan III/a; j. masih memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun menjelang masa pensiun; k. tidak sedang menjalani proses/sanksi pidana; dan/atau l. menduduki Jabatan Struktural setinggi – tingginya Eselon IV atau setara.

Article 13

(1) Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau P3-SPM pada Kantor/UPT, dapat dirangkap oleh KPA. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau P3-SPM, dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dari Kantor/UPT bersangkutan. (3) KPA yang merangkap sebagai PPK pada Kantor/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Article 14

Untuk menjadi P3-SPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun dalam pengurusan kebendaharaan ; c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya Baik; d. mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan; e. memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan denganpengelolaan Anggaran; f. bersedia ditempatkan pada lokasi kegiatan; g. bebas dari alih mutasi; h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengelola anggaran lainnya; i. berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b); j. masih memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun; dan/atau k. tidak sedang menjalani proses/sanksi pidana.

Article 15

(1) Untuk menjadi Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. telah mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun dalam pengurusan kebendaharaan; c. bersertifikat Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya Baik; e. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun sebagai staf pengelola anggaran dan atau panitia pengadaan barang/jasa pemerintah; f. mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan; g. memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran; h. bersedia ditempatkan pada lokasi kegiatan; i. bebas dari alih mutasi; j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengelola anggaran lainnya; k. tidak merangkap jabatan lain sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; l. berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b); m. masih memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun; dan/atau n. tidak sedang menjalani proses /sanksi pidana; o. tidak menduduki Jabatan Struktural. (2) Dalam hal kegiatan mendapat alokasi dana yang bersumber dari PHLN, maka selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menguasai bahasa Inggris; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan c. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PHLN. 4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A (1) Data dukung dan persyaratan calon Pengelola Anggaran sesuai Pasal 11 s.d Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV s.d VI Peraturan Menteri Nomor KM. 6 Tahun 2009, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. (2) Pengangkatan/Pemberhentian pengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh KPA, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, serta kepada Pejabat Eselon I terkait. 5. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diubah menjadi sebagai berikut :

Peraturan Menteri Nomor pm80 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB Kedua

Article 4

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 23

BAB Kedelapan

Article 24

Article 25

Article II