PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

PERMEN Nomor pm79 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan : 1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 3. Tiket Angkutan Udara Perintis adalah dokumen berbentuk cetak yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pelaksana angkutan udara perintis untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. 4. Angkutan Udara Perintis Kargo adalah kegiatan angkutan udara kargo dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara. 5. Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah kegiatan angkutan udara kargo dalam negeri yang melayani rute penerbangan dari dan ke bandar udara yang ditetapkan dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara. 6. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan atau barang yang tidak bertuan. 7. Koordinator Wilayah adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan udara perintis dan/atau subsidi angkutan udara kargo pada wilayah yang ditentukan. 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 9. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani angkutan udara perintis. 10. Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo adalah Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani Subsidi Angkutan Udara Kargo. 11. Log Book adalah pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo. 12. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Peraturan Menteri Nomor pm79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kelima

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Keempat

Article 27

Article 28

BAB IV

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB V

Article 34

BAB VI

Article 35

Article 36

Article 37

BAB VII