PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm71 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PERMEN Nomor pm71 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1879), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 21

Article 22

Correction

(1) Permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur atau Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dengan menggunakan format menurut Contoh 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Terminal khusus yang diusulkan untuk digunakan melayani kepentingan umum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah beroperasi selama 5 (lima) tahun. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. alasan penggunaan dan penunjukan terminal khusus untuk kepentingan umum sementara; b. studi kelayakan, paling sedikit memuat: 1) kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani kepentingan umum; 2) kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara; 3) kelayakan lingkungan hidup; 4) rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus; dan 5) analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum. c. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; d. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan e. perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan. (4) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. (6) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi dengan menggunakan format Contoh 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm71 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Article I

Article 21

Article I

Article 21

Article 22

Article 31

Article 48A

Article II