PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm70 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 2. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 6. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas manfaat atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja. 9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. 10. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 11. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I, unit organisasi tingkat Eselon II, dan unit organisasi mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Article 10

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 70 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME) SATUAN SS1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio SS2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Rasio IK3 Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Rasio SS3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi IK4 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan % IK5 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional % IK6 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi % IK7 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Km/Jam IK8 Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan % SS4 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi IK9 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi % IK10 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi % IK11 Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek % SS5 Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil IK12 Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Rasio SS6 Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi IK13 Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan % SS7 Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi IK14 Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi % SS8 Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan IK15 Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan % SS9 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan IK16 Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan % Kementerian Perhubungan SS10 Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional IK17 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat % SS11 Terwujudnya Good Governance&Clean Government di Kementerian Perhubungan IK18 Persentase Indeks Reformasi Birokrasi % IK19 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Opini BPK IK20 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai IK21 Keterbukaan Informasi Publik Peringkat IK22 Persentase Kehandalan Sistem Informasi % IK23 Tingkat Maturasi SPIP Level IK24 Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan % MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10