PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia

PERMEN Nomor pm7 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TIPE DAN PERSYARATAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS

Article 4

Correction

Tipe AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. AIS Klas A; dan b. AIS Klas B.

Article 5

Correction

(1) AIS Klas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan INDONESIA. (2) AIS Klas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera INDONESIA dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan INDONESIA; b. Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan; dan c. Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage). (3) Untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemasangan dan pengaktifan AIS Klas A.

Article 6

(1) Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. (2) Informasi AIS Klas A terdiri atas: a. data statik terdiri atas: 1. nama dan jenis Kapal; 2. tanda panggilan (call sign); 3. kebangsaan Kapal; 4. Maritime Mobile Services Identities (MMSI); 5. International Maritime Organization (IMO) Number; 6. Bobot Kapal; 7. sarat (draught) Kapal; dan 8. panjang dan lebar Kapal; dan b. data dinamik terdiri atas: 1. status navigasi; 2. titik koordinat Kapal; 3. tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba; 4. kecepatan Kapal; dan 5. haluan Kapal. (3) Informasi AIS Klas B terdiri atas: a. nama dan jenis Kapal; b. kebangsaan Kapal; c. MMSI; d. titik koordinat Kapal; e. kecepatan Kapal; dan f. haluan Kapal.

Article 7

Dalam hal AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

Article 8

(1) Menteri melaksanakan pemantauan AIS secara langsung (terrestrial) dan melalui satelit. (2) Menteri dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri terkait. (3) Pemantauan AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal.

Peraturan Menteri Nomor pm7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12