PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan

PERMEN Nomor pm67 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1244), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Article 16

(1) Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. garis utuh; b. garis putus-putus; c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;dan d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh. (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna: a. putih dan kuning untuk jalan nasional; dan b. putih untuk jalan selain jalan nasional. (3) Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur;dan b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. (4) Marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. garis putus-putus sebagai pembagi lajur; dan b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri. 2. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 79A

Marka membujur pada jalan nasional yang telah dipasang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 3. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.