PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm66 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1096), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 5

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMAT INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……. TAHUN ………….. TENTANG .......................................................................................... MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka ...................................................................., dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. .............................................; 2. .............................................; 3. .............................................; dst Untuk : PERTAMA : ............................................ (isi instruksi) KEDUA : …………………………….............. (isi instruksi) KETIGA : ………………………................ (isi instruksi). dst : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan MENTERI PERHUBUNGAN Penomoran yang berurutan dalam Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Instruksi Daftar pejabat yang menerima Instruksi Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Instruksi pimpinan Kementerian/unit penuh tanggung jawab. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di JAKARTA pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAMA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Pimpinan Unit yang membidangi Hukum Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM NAMA Pangkat/Golongan NIP.

Peraturan Menteri Nomor pm66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Article I

Article 5

Article I

Article 5

Article 6

Article II