Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala …

Article 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan kepada BPTJ terhadap pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi di wilayah Jabodetabek. (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyusunan Transportasi Jabodetabek; b. penetapan Rencana Induk Jaringan Transportasi Jabodetabek; c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Jabodetabek; d. penyelenggaraan perkeretaapian Jabodetabek; e. pemberian pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda Jabodetabek; f. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi Jabodetabek.

Article 3

Correction

(1) BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (2) BPTJ dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

Article 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPTJ mempunyai fungsi antara lain: a. koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Transportasi Perkotaan Jabodetabek; b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; d. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; e. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; f. penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; g. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; h. pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal; i. pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service); j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; k. melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. (2) Pelaksanaan fungsi BPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

(1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ, diperlukan pendelegasian wewenang Menteri kepada Kepala BPTJdalam mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (2) Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut. (3) Pendelegasian wewenang Menteri yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang berisifat koordinasi dan sinkronisasi pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek. (4) Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Article 6

(1) Dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan lain kepada Kepala BPTJ. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian dalam mengembangkan penyelenggaraan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek.

Article 7

Dalam hal wewenang Menteri yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan.

Article 8

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kewenangan Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri ini.

Article 9

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DI DELEGASIKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI 1. Menyusun Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek (RITJ), sebagai acuan penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sumber anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program pelaksanaan pemberian kewajiban pelayanan publik untuk pelayanan angkutan umum kelas ekonomi di wilayah Jabodetabek. 6. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen jaringan transportasi dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek. 7. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen kelembagaan angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek. 8. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen operasional angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek. 9. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen operasional angkutan umum dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan perkeretaapian perkotaan (commuter) di wilayah Jabodetabek. 10. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Jabodetabek. 11. Penyelenggaraan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung transportasi jalan pada jalan nasional di wilayah Jabodetabek. 12. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum di wilayah Jabodetabek. 13. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek. 14. Menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan dan rencana penganggaran pengembangan dan peningkatan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek di luar program kegiatan dan penganggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 15. Melaksanakan penyiapan usulan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 16. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dalam rangka analisis dampak lalu lintas. 17. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen permintaan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen tata guna lahan yang berorientasi pada tata kelola transportasi yang terintegrasi antar moda dan intramoda. 18. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service). 19. Pelaksanaan sistem informasi manajemen perizinan angkutan umum. 20. Pemberian rekomendasi persetujuan penetapan trase jalur kereta api yang melintasi wilayah provinsi di wilayah Jabodetabek. 21. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. 22. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya. 23. Melaksanakan pengintergrasian antar moda pada yang menghubungkan transportasi dengan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di wilayah Jabodetabek. 24. Melaksanakan pengintegrasian antar moda di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan di wilayah Jabodetabek. 25. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor pm66 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9