PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm65 Tahun 2020 tentang KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

PERMEN Nomor pm65 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

BENGKEL KONVERSI

Article 5

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bengkel umum harus memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi. (2) Persyaratan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada Kendaraan Bermotor paling sedikit: 1. 1 (satu) orang teknisi perawatan; dan 2. 1 (satu) orang teknisi instalatur. b. memiliki peralatan khusus untuk Instalasi sistem penggerak Motor Listrik pada Sepeda Motor; c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga; d. memiliki peralatan uji perlindungan sentuh listrik; e. memiliki peralatan uji hambatan isolasi; f. memiliki mesin pabrikasi komponen pendukung Instalasi; dan g. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja. (3) Teknisi perawatan dan teknisi instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektronik; dan b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai teknisi Kendaraan Bermotor. (4) Dalam hal pendidikan kompetensi terkait perawatan sistem penggerak Motor Listrik atau pemasangan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik telah tersedia, teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi.

Article 6

(1) Bengkel umum yang memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Bengkel Konversi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bengkel umum yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi diberikan sertifikat Bengkel Konversi. (4) Bentuk surat permohonan dan sertifikat Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tata cara dan standar operasional prosedur penerbitan sertifikat Bengkel Konversi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 7

(1) Daftar bengkel umum yang telah mendapatkan sertifikat Bengkel Konversi dimuat dalam laman Kementerian Perhubungan. (2) Daftar Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala.

BAB IV

SERTIFIKASI KONVERSI

Article 8

Correction

(1) Setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dan akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dilakukan pengujian.

Article 9

Correction

(1) Pemilik atau penanggung jawab Bengkel Konversi mengajukan permohonan pengujian untuk setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. kopi/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; b. laporan pengujian atau Standar Nasional INDONESIA komponen baterai; c. daftar Instalasi sistem penggerak Motor Listrik d. sertifikat Bengkel Konversi; e. gambar teknik, foto, dan/atau brosur setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi; dan f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya pengujian untuk dapat diterbitkan surat pengantar uji. (4) Besaran biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dan mendapat surat pengantar uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pengujian. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemeriksaan kelaikan sistem penggerak Motor Listrik dan pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor listrik. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor. (4) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 11

(1) Pemeriksaan kelaikan sistem penggerak Motor Listrik dilakukan terhadap pemasangan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik dan verifikasi pengesahan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengesahan komponen sistem penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 12

Article 13

(1) Pengujian terhadap tipe fisik Kendaraan Bermotor pada setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi meliputi: a. rem; b. lampu utama; c. tingkat suara klakson; d. berat Kendaraan Bermotor; e. akurasi alat petunjuk kecepatan; f. konstruksi; dan g. keselamatan fungsional. (2) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dengan baterai yang memiliki kemampuan tegangan tinggi wajib dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Berdasarkan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor menerbitkan resume uji. (2) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus uji, unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor menyampaikan resume uji kepada Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan resume uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan bukti lulus uji tipe Konversi. (4) Bukti lulus uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Keputusan Direktur Jenderal; b. sertifikat uji tipe Konversi; c. pengesahan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik; d. resume uji; dan e. foto Kendaraan Bermotor. (5) Penerbitan sertifikat uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke kas negara.

Article 15

(1) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan tidak lulus uji, dapat dilakukan uji tipe ulang. (2) Terhadap Sepeda Motor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor menyampaikan pemberitahuan tidak lulus uji secara tertulis disertai dengan: a. alasan tidak lulus uji; b. item yang tidak lulus uji; c. perbaikan yang harus dilakukan; dan d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.

Article 16

(1) Sertifikat uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nomor sertifikat; b. merek dan tipe; c. jenis; d. peruntukan; e. nomor rangka; f. nomor Motor Listrik; g. nama dan alamat Bengkel Konversi; h. penanggung jawab Bengkel Konversi; i. tahun Konversi; j. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor; k. berat kosong Kendaraan Bermotor; l. jumlah berat yang diizinkan; m. daya angkut orang; n. kelas jalan terendah yang boleh dilalui; o. tempat dan tanggal dilakukan pengujian; p. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat; dan q. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat. (2) Bentuk sertifikat uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

Article 18

Bentuk kartu monitor, kartu induk, tanda Konversi, tanda pengenal, dan tanda petunjuk pengisian ulang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

(1) Sertifikat uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan perubahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor. (2) Sertifikat uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik Sepeda Motor melalui penanggung jawab Bengkel Konversi. (3) Perubahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan terhadap komponen baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. ditempatkan dengan mempertimbangkan jarak terdekat dengan tanah, terpasang kokoh dengan pengunci pada Sepeda Motor; b. untuk baterai yang terpasang pada Sepeda Motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan; c. baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki risiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan; dan d. untuk baterai yang berada dalam lebih dari 1 (satu) wadah yang diletakan berdekatan dengan berjarak kurang dari 300 mm (tiga ratus milimeter). (2) Pemeriksaan terhadap komponen sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. ditempatkan terpisah atau menyatu dengan susunan baterai; dan b. ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembaban, debu, dan percikan atau genangan air. (3) Pemeriksaan terhadap komponen penurun tegangan arus searah (DC to DC converter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan memiliki kemampuan menahan arus listrik 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari beban kelistrikan perangkat Sepeda Motor. (4) Pemeriksaan terhadap komponen Motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. ditempatkan kokoh pada Sepeda Motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi; b. ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi; dan c. daya Motor Listrik paling tinggi sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Sepeda Motor dengan isi silinder sampai dengan 110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 2 kw (dua kilo watt); 2. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dari 110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik) sampai dengan 150 cc (seratus lima puluh centimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 3 kw (tiga kilo watt); dan 3. Sepeda Motor denga isi silinder lebih dari 150 cc (seratus lima puluh sentimeter kubik) sampai dengan 200 cc (dua ratus sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 4 kw (empat kilo watt). (5) Pemeriksaan terhadap komponen controller/inverter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan: a. dipasang berdekatan dengan Motor Listrik; dan b. dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan controller/inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. (6) Pemeriksaan terhadap komponen inlet pengisian baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan: a. ditempatkan pada posisi awal inlet pengisian baterai; dan b. dilengkapi dengan interlock yang melumpuhkan Sepeda Motor ketika kabel pengisian terhubung, terlepas dari adanya tegangan pengisian. (7) Pemeriksaan terhadap komponen peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan: a. semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai termasuk kabel kecil seperti kabel sensor pada shunt arus atau voltmeter; b. sakelar isolasi pemeliharaan harus terpasang diposisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepaskan kedua kutub dari baterai; c. semua peralatan pendukung sistem Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau Sepeda Motor, serta secara efektif disegel atau tahan terhadap intrusi debu dan kelembaban; d. kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku; e. kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan atau tegangan tinggi, harus berwarna oranye, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran, saluran tersebut harus berwarna oranye; f. kabel listrik mempunyai ukuran atau kemampuan yang dapat meneruskan arus puncak tinggi dalam hal kejut, pengereman regeneratif tinggi, atau akselerasi tinggi, paling sedikit 1,5 (satu koma lima) kali peringkat arus kontinu motor atau pengontrol; g. kabel listrik didukung dan diamankan secara memadai ke sasis atau bagian struktural lainnya dengan interval kurang dari 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter); h. kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktural lainnya; i. kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. j. memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung termasuk terminal apapun, kecuali di kompartemen tertutup; k. dapat menahan gerakan di bawah muatan listrik, getaran, atau termal yang tinggi; l. dilindungi secara memadai saat melewati sekat dan memiliki konektor akhir listrik yang secara efektif dikerutkan ke kabel, dan tidak disolder; m. kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam; n. perangkat proteksi arus berlebih memiliki nilai antara 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dari arus maksimal sistem Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, untuk melindungi kabel listrik dan komponen penggerak listrik dari kerusakan; dan o. sistem kelistrikan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kehilangan kontrol total terhadap motor traksi tidak dapat terjadi.

(1) Terhadap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi yang telah memiliki Sertifikat Uji Tipe Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bengkel Konversi harus: a. mengeluarkan kartu monitor; b. mengeluarkan kartu induk; c. memberikan tanda Konversi; d. memberikan tanda pengenal; dan e. memberikan tanda petunjuk pengisian ulang. (2) Kartu monitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi: a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor; b. nama dan alamat pemilik baru dalam hal terjadi pindah tangan kepemilikan Sepeda Motor; c. merek dan tipe Sepeda Motor; d. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor; e. nomor sertifikat uji tipe Konversi; f. nomor registrasi Motor Listrik; g. tanggal pemasangan Instalasi; dan h. nama teknisi instalatur. (3) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi: a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor; b. nama dan alamat pemilik baru dalam hal terjadi pindah tangan kepemilikan Sepeda Motor; c. merek dan tipe Sepeda Motor; d. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor; e. merek dan tipe peralatan Motor Listrik; f. nomor sertifikat uji tipe Konversi; g. nomor registrasi Motor Listrik; h. tanggal pemasangan Instalasi; i. tanggal dan masa berlaku periode pemeriksaan; j. tanggal dan masa berlaku periode pengujian; dan k. nama teknisi instalatur. (4) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan sebagai arsip oleh Bengkel Konversi. (5) Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelat yang berisi informasi tentang: a. nama dan alamat Bengkel Konversi pemasang; b. merek dan nomor registrasi Motor Listrik; c. nomor dan tanggal sertifikat uji tipe Konversi; d. nomor dan tanggal pengesahan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik; e. nama teknisi instalatur; dan f. tanggal pemasangan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik. (6) Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipasang dekat Motor Listrik pada lokasi yang mudah dilihat. (7) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut: a. tinta dan adhesi; b. berwarna dasar putih dengan ukuran 130 mm (seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm (tujuh puluh milimeter); c. di tengah tanda pengenal dicantumkan tulisan "KONVERSI KB BBM ► KBL BB" dengan jenis huruf universe, dengan huruf 67 (enam puluh tujuh) berwarna hitam dengan tinggi paling rendah 20 mm (dua puluh milimeter); dan d. mempunyai garis pinggir berwarna hitam setebal 1 mm (satu milimeter) dan berjarak 5 mm (lima milimeter) dari tepi luar serta sejajar dengan ukuran 130 mm (seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm (tujuh puluh milimeter) diukur dari tepi luar. (8) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda Motor untuk menunjukkan bahwa Sepeda Motor menggunakan Motor Listrik. (9) Tanda petunjuk pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat data mengenai: a. tegangan maksimal pengisian yang di ijinkan; dan b. kapasitas maksimal baterai. (10) Tanda petunjuk pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut: a. tinta dan adhesi; b. berwarna dasar kuning dengan ukuran 50 mm (lima puluh milimeter) kali 60 mm (enam puluh milimeter); c. di tengah tanda pengenal dicantumkan tulisan mengenai tegangan maksimum pengisian dan kapasitas baterai dengan jenis huruf universe, dengan huruf 16 (enam belas) berwarna hitam dengan tinggi paling rendah 6 mm (enam milimeter); dan d. mempunyai garis pinggir warna hitam setebal 1 mm (satu milimeter). (11) Tanda petunjuk pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditempatkan berdekatan dengan inlet pengisian baterai.

Peraturan Menteri Nomor pm65 Tahun 2020 tentang KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21