PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm58 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan. 2. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara- cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan basil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 3. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro sektor ataupun daerah. 4. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, dan metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencanan program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan. 5. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana. 6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Perhubungan. 8. Pembina teknis jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Kepala Biro Perencanaan. 9. Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 10. Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang perencanaan atau terkait dengan bidang perencanaan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan. 11. Unit Perencanaan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan perencanaan yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan dan unit pelaksana teknis. 12. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang bertugas menilai prestasi kerja Perencana yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 13. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK. 14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK. 15. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK.

BAB V

TIM PENILAI INSTANSI

Article 8

Correction

(1) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut : a seorang Ketua merangkap anggota. b seorang Wakil Ketua merangkap anggota. c seorang Sekretaris merangkap anggota. d paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (2) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan. (3) Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan oleh Menteri, dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.

Article 9

(1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi syarat: a. jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat pejabat fungsional perencana yang dinilai. b. Paling sedikit menduduki jabatan/ pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai; c. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perencana; dan d. dapat aktif melakukan penilaian. (2) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), tidak dapat dipenuhi dan Perencana, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompentensi untuk menilai prestasi kerja Perencana. (3) Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana adalah 3 (tiga) tahun. (4) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir. (5) Anggota Tim Penilai Instansi setelah menjabat sebagai anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu I (satu) masa jabatan. (6) Dalam hal Anggota Tim Penilai adalah Pejabat Fungsional Perencana yang dinilai maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. (7) Jumlah anggota Tim Penilai harus lebih banyak berasal dari pejabat di Instansi Perencanaan dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain di Luar Instansi Perencanaan. (8) Untuk diangkat menjadi anggota Tim Penilai, Pegawai Negeri Sipil harus sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan. (9) Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Tim Penilai.

Article 10

(1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana mempunyai Tugas sebagai berikut : a. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan penetapan angka kredit bagi jabatan Perencana Pertama (III/a) sampai dengan Perencana Madya (IV/ c); b. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan penetapan angka kredit bagi jabatan Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/ e) kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Instansi dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi. (3) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Article 11

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instasi.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan. b. meneliti pemberian penilaian terhadap angka kredit yang diajukan setiap usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional perencana. c. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit jabatan fungsional perencana. d. melaksanakan rapat Tim Penilaian Instansi Jabatan Fungsional Perencana untuk menilai angka kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. e. menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana kedalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. f. menyampaikan daftar penilaian angka kredit jabatan fungsional : 1. Perencana utama yaitu Perencana Utama Madya (IV/d) dan Perencana Utama (IV/ e) untuk ditetapkan angka kreditnya kepada Kepala Bappenas; 2. Perencana Madya dengan pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/ c) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan 3. Perencana Pertama pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Muda, pangkat Penata Tingkat I (Mid) kepada Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi. g. menyiapkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Perencana. h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana.

BAB VI

TATA CARA PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

Article 13

Correction

(1) Fungsional Perencana wajib menginventarisir/ mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam catatan harian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. (2) Fungsional Perencana menyerahkan Daftar Usulan Peniaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional. (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dan disyahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan: a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; b. melakukan kegiatan pengembangan profesi perencanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini; dan c. melakukan kegiatan penunjang profesi perencanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. (4) Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana Lampiran VI dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; (5) Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas syah yang berkaitan dengan bidang perencanaan, rneliputi a. Pendidikan formal/ sertifikat/ijasah yang lebih tinggi dari ijasah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama; b. Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/ organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang perencanaan; c. Surat Perintah Penugasan/ Pelaksana kegiatan perencanaan di unit kerja atau instansi lain; d. Surat Keterangan/ Foto copy Tanda Penghargaan/ Tanda Jasa melakukan tugas di bidang perencanaan; e. Buku Terjemahan, Majalah, Bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan perencanan; dan f. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan; (6) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) yang disampaikan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit kerja masing-masing kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB VII

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI

Article 14

Correction

Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit dalam kegiatan di bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan bagi jabatan fungsional perencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Article 15

Correction

(1) Angka kredit yang diberikan penilaian meliputi : a. Unsur Utama; dan b. Unsur Penunjang. (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen), terdiri atas : a. pendidikan formal yang mencapai gelar/ijasah dan atau pendidikan dan latihan kedinasan di bidang perencanaan dan yang mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang berhubungan langsung dengan bidang perencanaan; b. kegiatan yang berkaitan dengan bidang perencanaan; dan c. kegiatan pengembangan profesi. (3) Unsur Penunjang sebagaimana pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 20% (dua puluh persen), terdiri atas : a. pengajar/pelatih di bidang perencanaan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; c. keanggotaan dalam Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana; d. keanggotaan dalam organisasi profesi; e. perolehan piagam kehormatan; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Article 16

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Article 17

Dalam hal pada suatu instansi tidak terdapat jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, maka fungsional perencana dengan jabatan satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

Article 18

(1) pejabat fungsional Perencana yang melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksana Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan. (2) pejabat fungsional Perencana yang melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatan diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Article 19

Jumlah angka kredit komulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dari jabatan perencana pertama sampai dengan perencana utama, sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

TATA KERJA TIM PENILAI

Article 20

Correction

(1) Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana melakukan penilaian awal, meliputi: a. Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana; b. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Perencana dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan; dan c. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Perencana mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi. (2) Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana.

Article 21

(1) Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua Tim dapat : a. meminta Fungsional Perencana yang dinilai memaparkan basil pelaksanaan tugas jabatan; dan b. menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Bappenas. (2) Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri paling sedikit oleh ((1/2 x N)+1)) Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana, yang mana "N" adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana. (3) Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana yang hadir. (4) Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Perencanaan dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan Penetapan Angka Kredit. (5) Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, Fungsional Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. (6) Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Perencana Utama Golongan Ruang IV/d ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana disampaikan kepada Tim Penilai Bappenas melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Article 22

(1) Dalam hal terdapat keraguan atas bukti-bukti usulan penilaian angka kredit yang disampaikan pengusul maka Tim Penilai dapat meminta pengusul untuk memberikan klarifikasi; (2) Sebelum penetapan usulan angka kredit oleh pejabat yang berwenang, pada sidang penilaian Tim Penilai dapat membuat hasil penilaian sementara; (3) Hasil penilaian sementara tersebut ayat (2) dapat dimintakan tanggapan kepada fungsional perencana pengusul angka kredit.

Article 23

(1) Dalam hal Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Perencana telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Sub Sektor/Badan mengajukan kenaikan pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan persyaratan dan kenaikan pangkat yang telah ditentukan. (2) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tembusan kepada: a. Fungsional Perencana yang bersangkutan; b. Pimpinan Unit Kerja Fungsional Perencana yang bersangkutan; c. Sekretaris Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Perencana yang bersangkutan; dan d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana mengadakan sidang penilaian usul Penetapan Angka Kredit paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: a. untuk kenaikan pangkat periode April, persidangan dilaksanakan bulan Januari pada tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, persidangan dilaksanakan Bulan Juli pada tahun yang bersangkutan. (4) Menteri Perhubungan atas usul Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perencana apabila yang bersangkutan : a. pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; b. berhalangan terus menerus paling sedikit 6 (enam) bulan; c. mengundurkan diri; dan d. telah mengabdi 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagai anggota Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Perencana.

BAB IX

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Article 24

Correction

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Fungsional Perencana yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku. (3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

Article 25

Correction

(1) Fungsional Perencana Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang (IV/ b), wajib mengumpulkan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (2) Fungsional Perencana Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, Golongan Ruang (IV/ c), wajib mengumpulkan sekurangkurangnya 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (3) Fungsional Perencana Utama yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, Golongan Ruang (IV/d) sampai dengan Fungsional Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang (IV/e), wajib mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (4) Fungsional Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. (5) Fungsional Perencana yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama di luar unsur pendidikan dan/atau pengembangan profesi. (6) Fungsional Perencana Pertama yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (7) Fungsional Perencana Muda yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (8) Fungsional Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (9) Fungsional Perencana Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan fungsional Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/ d yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 36 (tiger puluh enam) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (10) Fungsional Perencana Utama, Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/ e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (11) Fungsional Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ ilmiah di bidang perencanaan yang diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu. (12)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling banyak 3 (tiga) orang.

Article 26

(1) Hasil Penilaian Angka Kredit dituangkan dalam lembar Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini. (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 27

Correction

(1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perencana adalah Menteri Perhubungan dengan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Pertama, adalah : a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Perencana; dan d. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Article 28

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Article 29

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perencana dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; b. memiliki pengalaman di bidang Perencana paling sedikit 2 (dua) tahun; dan c. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jabatan struktural atau jabatan fungsional selain fungsional perencana.

Article 30

Fungsional Perencana Pertama yang memperoleh ijazah Pasca Sarjana (S2) yang sesuai dengan bidangnya dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan angka kredit, dalam hal : a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Perencana; b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Fungsional Perencana kecuali telah memiliki ijazah pendidikan S2; dan c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

Article 31

Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro / Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada : a. Pejabat Tinggi Pratama Unit Kerja pengusul; dan b. Kepala Biro Perencanaan.

Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB XI

Article 32

BAB XII

Article 33

BAB XIII

Article 34

BAB XIV

Article 35

BAB XV

Article 36

Article 37

Article 38

BAB XVI

Article 39

BAB XVII

Article 40

BAB XVIII

Article 41

Article 42