PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm55 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Article 4

Correction

(1) Inspektorat Jenderal bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2) Evaluasi atas implementasi SAKIP Eselon I sebag aimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan minggu kedua di bulan Mei s.d Juni untuk evaluasi tingkat unit Eselon I. (3) Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan dan komunikasi; dan d. pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.

Article 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setiap Unit Eselon I harus menyampaikan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Renstra Unit Eselon I kepada Inspektorat Jenderal paling lambat minggu keempat di bulan Maret. (2) Setiap Unit Eselon I wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Inspektorat Jenderal selama proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Article 6

(1) Rencana kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dituangkan dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal. (2) Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang secara kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: a. memahami konsep SAKIP; b. memahami manajemen kinerja di Kementerian Perhubungan; dan c. memahami konsep evaluasi atas SAKIP. Paragraf Kedua Pelaksanaan

Article 7

(1) Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas Auditor dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan hati-hati. (2) Inspektorat Jenderal melakukan pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam KKE sebagaimana tercantum Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan ini. (3) Inspektorat Jenderal melakukan pembahasan hasil pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan Unit Eselon I dan dituangkan dalam bentuk suatu berita acara pembahasan.

Article 8

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan dengan cara: a. survei pendahuluan; dan b. evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Article 9

(1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan pada unit kerja yang akan dievaluasi. (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan diperoleh beberapa data/informasi yang paling sedikit terdiri atas: a. tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. peraturan perundangan yang berkaitan dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. kegiatan utama instansi/unit kerja; d. sumber pembiayaan; e. sistem informasi yang digunakan; f. keterkaitan dengan Kementerian Perhubungan/Unit Eselon I/unit kerja atau atasannya; g. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki Unit Eselon I; h. Laporan Kinerja Unit Eselon I; i. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya; dan j. Laporan Keuangan dan Pengendalian; dan k. hasil evaluasi periode sebelumnya. (3) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi. (4) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu: a. wawancara; b. observasi; c. studi dokumentasi; atau d. kombinasi diantara beberapa cara tersebut. (5) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data, antara lain terdiri atas: a. telaahan sederhana; b. berbagai analisis dan pengukuran; c. metode statistik; d. pembandingan; dan e. analisis logika program.

Article 10

(1) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas evaluasi atas komponen SAKIP serta penilaian dan penyimpulan. (2) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas evaluasi penerapan komponen SAKIP manajemen kinerja yang meliputi kriteria: a. perencanaan kinerja; b. pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja; d. evaluasi internal; dan e. capaian kinerja. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan LKE yang memuat kriteria penilaian dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan langkah: a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: 1. komponen; 2. sub-komponen; dan 3. kriteria. b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) Nilai hasil akhir pada penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf Ketiga Pelaporan dan Komunikasi

Article 11

(1) Evaluasi atas implementasi SAKIP menghasilkan LHE yang disusun berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Format LHE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Inspektur Jenderal menyampaikan LHE atas implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I kepada pimpinan Unit Eselon I. (4) Berdasarkan LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Jenderal melaporkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian kepada Menteri. (5) Menteri menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (6) Laporan ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf Keempat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Article 12

(1) Unit Eselon I harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam LHE. (2) Tindak lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan hasil evaluasi diterima dan menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal. (3) Inspektorat Jenderal memantau tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Article 6

Correction

Article 7

Article 8

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan dengan cara: a. survei pendahuluan; dan b. evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Peraturan Menteri Nomor pm55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14