PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm53 Tahun 2014 tentang PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm53 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Article 2

Correction

Setiap pegawai atau pihak terkait lainnya yang dapat dikategorikan sebagai whistleblower yang mengetahui atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dapat mengadukankepada TPPW.

Article 3

Correction

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat : a. Substansi pengaduan berindikasi korupsi disertai minimal 2 alat bukti; b. Jenis pelanggaran yang dilakukan; c. Pihak yang terlibat; d. Identitas pengadu.

Article 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan kepada : a. Menteri; dan/atau, b. Pimpinan Unit Kerja; (3) Selain pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang berupa help desk yang disediakan oleh TPPW. (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui : a. Website; b. Pesan singkat (SMS); c. Telepon; d. Email.

Article 5

Unit Kerja mempunyai kewajiban mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki TPPW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan cara sekurang-kurangnya melalui: a. Papan pengumuman resmi kantor setempat secara terus-menerus; b. Mencantumkan nomor telepon, nomor tujuan sms, alamat email/fax pada bagian bawah surat dinas.

Article 6

(1) Pengaduan whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, diteruskan kepada TPPW Kementerian Perhubungan; (2) TPPW Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menelaah Pengaduan whistleblower.

Article 7

(1) Telahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan; (2) Hasil telaahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat unsur yang dimaksud dalam Pasal 3.

Peraturan Menteri Nomor pm53 Tahun 2014 tentang PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15

BAB IX

Article 16