PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm52 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERMEN Nomor pm52 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PELAJAR

Article 6

Correction

(1) Pemilihan Pelajar dilakukan 1 (satu) tahun sekali. (2) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. (3) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. (4) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (5) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya. (6) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut: a. melaksanakan Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya; b. melaksanakan tahapan administrasi; c. MENETAPKAN tim penilai dan narasumber; d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian; e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian. (7) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c melibatkan unsur dari: a. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; d. stakeholder/asosiasi terkait di bidang transportasi; dan/atau e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Article 7

Dalam hal keterbatasan anggaran, penyelenggaraan Pemilihan Pelajar di tingkat provinsi dapat dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.

Article 8

Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengusulan peserta; b. seleksi administrasi; c. pembekalan dan penilaian; d. penetapan peraih Penghargaan; dan e. pemberian Penghargaan.

Article 9

(1) Pengusulan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh: a. kepala sekolah, untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota; b. bupati/wali kota, untuk pemilihan tingkat provinsi; dan c. gubernur, untuk pemilihan tingkat nasional. 2020, No. 856 (2) Usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 3 (tiga) peserta yang merupakan peringkat teratas pada masing-masing tingkat pemilihan. (3) Panitia Pemilihan Pelajar melakukan penilaian terhadap usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 10

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi aspek: a. administrasi, terdiri atas: 1. berkas administrasi peserta; dan 2. berkas penilaian Pemilihan Pelajar pada tingkatan sebelumnya; dan b. teknis, berupa uji materi dan karya tulis ilmiah. (2) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai oleh panitia Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya. (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai oleh tim penilai. (4) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai yang telah ditetapkan.

Article 11

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi ketentuan: a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu); b. memiliki integritas penilaian secara objektif; c. memiliki pemahaman bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. sehat jasmani dan rohani. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; dan c. anggota. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur dari: a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan; c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Article 12

Kriteria penilaian, bobot penilaian, dan tata cara Pemilihan Pelajar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KATEGORI PENGHARGAAN

Article 13

Correction

(1) Kategori Penghargaan terdiri atas: a. kategori terbaik; b. kategori sosial budaya; dan c. kategori teknologi. (2) Penghargaan untuk kategori terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga). (3) Penghargaan untuk kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar. (4) Penghargaan untuk kategori teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar. 2020, No. 856

Article 14

Selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk pemberian Penghargaan tingkat nasional dapat MENETAPKAN kategori pembina terbaik.

Article 15

(1) Pemenang juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai akhir tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga). (2) Pemenang kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori sosial budaya. (3) Pemenang kategori teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori teknologi. (4) Pemenang kategori pembina terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dengan nilai tertinggi urutan 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang dihitung dari nilai rata-rata perwakilan peserta dari masing-masing pemerintah daerah provinsi dalam Pemilihan Pelajar.

Article 16

(1) Berdasarkan hasil penilaian tim penilai, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Peraih Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. piala; b. piagam; dan c. sertifikat. (3) Bentuk piala, piagam, dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm52 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22