PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm5 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN OPERASIONAL BAGI DIREKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

PERMEN Nomor pm5 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Article 2

Correction

Direksi dan Dewan Pengawas Perum setiap saat wajib memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan.

Article 3

Correction

Persyaratan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk persyaratan untuk calon pelaksana tugas anggota Direksi dari pihak selain anggota Direksi yang ada, mantan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas apabila terjadi kekosongan.

Article 4

(1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan: a. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai Direksi atau anggota Dewan Pengawas; dan b. setiap waktu apabila dianggap perlu. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. seseorang yang belum pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas Perum, yang dicalonkan menjadi Direksi atau Dewan Pengawas Perum; b. Direksi Perum yang beralih jabatan menjadi Dewan Pengawas Perum; dan c. Dewan Pengawas Perum yang beralih jabatan menjadi Direksi pada Perum. (3) Uji kelayakan dan kepatutan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Direksi atau Dewan Pengawas diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi persyaratan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan Direktur Jenderal.

Article 5

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap : a. Dewan Direksi; dan b. Dewan Pengawas yang berasal dari ahli di bidang Penerbangan.

Article 6

(1) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dan diketuai oleh Direktur Jenderal yang beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang yang menangani bidang Communication Navigation Surveillance/ Air Traffic Management (CNS/ATM); dan b. 2 (dua) orang yang menangani hukum, keuangan, organisasi dan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh honorarium yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN OPERASIONAL

Article 7

Correction

Penilaian uji kelayakan dan kepatutan bidang teknis dan operasional memiliki total bobot nilai 100 % (seratus persen) terhadap faktor portofolio www.djpp.kemenkumham.go.id dan track record, faktor potensi, faktor kompetensi teknis serta faktor integritas, dengan rincian sebagai berikut: a. faktor portofolio dan track record (dokumen, Curriculum Vitae dan pendukung lainnya) memiliki bobot nilai 20 % (dua puluh persen); b. faktor potensi melalui assesment memiliki bobot nilai 20 % (dua puluh persen); c. faktor kompetensi teknis memiliki bobot nilai total 40 %, (empat puluh persen);dan d. faktor integritas dengan bobot nilai 20 % (dua puluh persen).

Article 8

Penilaian uji kelayakan dan kepatutan bidang teknis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. analisis pendahuluan; b. pengujian kelayakan dan kepatutan; dan c. penetapan hasil penilaian.

Article 9

Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Tim Penguji dengan prosedur sebagai berikut: a. analisis atas informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; b. konfirmasi kepada pihak lain, bila dianggap perlu; c. perumusan hasil analisis informasi; dan d. penyusunan rencana pengujian uji kelayakan dan kepatutan.

Article 10

(1) Pengujian kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Tim Penguji dengan prosedur sebagai berikut: a. wawancara calon Direksi dan Dewan Pengawas Perum; b. penilaian kompetensi dan integritas pihak yang dinilai;dan c. perumusan hasil pengujian uji kelayakan dan kepatutan. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau tempat lain yang ditentukan oleh Tim Penguji. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa Inggris.

Article 11

(1) Tim Penguji dapat meminta dokumen pendukung tambahan yang relevan dengan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dari calon Direksi dan Dewan Pengawas yang diuji, sebelum penetapan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan. (2) Calon Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi permintaan dokumen pendukung tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan.

Article 12

(1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut: a. lulus; atau b. tidak lulus. (2) Calon Direksi atau Dewan Pengawas diklasifikasikan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir dengan bobot nilai kurang dari 80 % (delapan puluh persen) dan/atau terdapat bobot nilai 0 % (nol persen) pada satu kriteria atau lebih dalam faktor integritas.

Article 13

Calon Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan tidak lulus berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jika tidak lulus karena faktor integritas, maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Dewan Pengawas Perum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan Menteri Teknis mengenai hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; atau b. jika tidak lulus karena faktor kompetensi teknis, maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Dewan Pengawas Perum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan mengenai hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan.

Article 14

(1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Tim Penguji kepada Menteri Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri Teknis menyampaikan calon Direksi dan Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perum.

Article 15

Calon Direksi atau Dewan Pengawas dinyatakan menolak untuk dilakukan penilaian uji kelayakan dan kepatutan apabila: a. tidak menyampaikan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); atau b. tidak hadir pada jadwal yang ditentukan setelah 2 (dua) kali dijadwalkan oleh Tim Penguji.

Article 16

(1) Calon Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak dapat hadir pada jadwal penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan Tim Penguji, harus menyampaikan alasan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian uji kelayakan dan kepatutan bagi yang bersangkutan. (2) Calon Direksi atau calon Dewan Pengawas yang tidak hadir diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang jadwalnya ditetapkan oleh Tim Penguji. (3) Dalam hal calon Direksi atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada kesempatan pengujian yang kedua, calon Direksi atau calon Dewan Pengawas dimaksud dianggap gugur, dan Tim Penguji membuat Berita Acara ketidaklulusan karena ketidakhadirannya.

Peraturan Menteri Nomor pm5 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN OPERASIONAL BAGI DIREKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18