PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis

PERMEN Nomor pm48 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. 2. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 3. Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga kekapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 6. Penugasan adalah Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. 7. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 8. Kapal Perintis adalah kapal yang memiliki tugas menghubungkan daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan/atau daerah yang memerlukan angkutan perairan pelabuhan. 9. Kapal perintis milik negara adalah kapal yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan pelayaran perintis yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. 11. Tim Verifikasi adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk atau diangkat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi. 12. Konsultan Pengawas adalah pihak yang melaksanakan verifikasi tagihan dan kegiatan pelayanan publik kapal perintis. 13. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN

Article 13

Correction

(1) Pencairan anggaran penyelenggaraan pelayanan publik kapal perintis dilaksanakan berdasarkan tagihan pembayaran sesuai realisasi voyage. (2) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal perintis yang ditunjuk mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. (3) Jumlah dana penyelenggaraan kewajiban penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis, yang dicairkan sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan realisasi voyage dan sesuai hasil perhitungan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. (4) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas. (5) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis wajib melampirkan laporan hasil Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas terhadap tagihan dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kapal perintis untuk angkutan perintis. (7) Tata cara pencairan anggaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. obyek yang akan diverifikasi; c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan d. evaluasi realisasi standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan. (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh: a. Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas; b. Pejabat Pembuat Komitmen; dan c. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero), untuk mekanisme penugasan atau Direktur Utama Perusahaan Pelayaran Nasional, untuk mekanisme pemilihan penyedia jasa lainnya. (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal melakukan pembayaran dana terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis. (10) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat administratif dan tidak membebaskan kewajiban penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero) bertanggung jawab atas penggunaan dana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis. (2) Direktur Utama Perusahaan Pelayaran Nasional sebagai pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis.

Article 15

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas pembayaran dana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis.

Article 16

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Article 17

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero) dan perusahaan pelayaran nasional pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dilakukan pemeriksaan oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Jenderal. (3) PT. Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero) yang melaksanakan penugasan dan perusahaan pelayaran pemenang pemilihan penyedia jasa lainnya menyampaikan laporan penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21