PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm37 Tahun 2018 tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PERMEN Nomor pm37 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Article 4

Correction

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh PPNS yang dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana UNDANG-UNDANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Terminal, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; b. laporan; dan/atau c. rekaman peralatan elektronik. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana UNDANG-UNDANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. (5) Tindak pidana UNDANG-UNDANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan bukti dan tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa; b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain; c. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang; d. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan e. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

Article 5

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan di: a. jalan, wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan b. tempat tertentu, yaitu: 1. terminal; 2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB); 3. tempat wisata; dan 4. tempat keberangkatan.

BAB III

BENTUK DAN UKURAN BLANGKO TILANG

Article 6

Correction

(1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko Tilang. (2) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran panjang 215,9 (dua ratus lima belas koma sembilan) milimeter dan lebar 190 (seratus sembilan puluh) milimeter.

Article 7

Correction

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) lembar dengan 5 (lima) warna yang berbeda meliputi: a. warna merah, untuk pelanggar yang hadir di sidang Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan barang bukti yang disita; b. warna biru, untuk pelanggar yang tidak dapat hadir di sidang Pengadilan Negeri setempat dengan menititipkan denda maksimal di Bank; c. warna hijau, untuk Kejaksaan Negeri setempat; d. warna kuning, untuk Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan e. warna putih, untuk arsip. (2) Bukti pembayaran titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditukar dengan barang bukti yang disita oleh PPNS. (3) Setiap lembar Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bagian depan; dan b. bagian belakang. (4) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat kolom blangko. (5) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit: a. hari, tanggal, dan jam terjadinya pelanggaran, serta identitas PPNS; b. tempat terjadinya pelanggaran, identitas pelanggar dan identitas Kendaraan Bermotor yang digunakan; c. ketentuan dan pasal yang dilanggar; d. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri; e. barang bukti yang disita; f. tandatangan pelanggar dan PPNS; g. penyampaian lembar Blangko Tilang ke instansi terkait; h. pernyataan pelanggar; dan i. jumlah uang titipan denda ke bank, bagi pelanggar yang tidak menghadiri sidang Pengadilan Negeri. (6) Bagian belakang Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: a. berita acara singkat penyerahan surat Tilang kepada Pengadilan Negeri; b. pernyataan terdakwa/wakilnya; c. tanda bukti eksekusi; dan d. ketentuan pidana.

Article 8

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicetak pada kertas khusus yang memiliki logo perhubungan. (2) Kertas khusus pada Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. security paper; b. pita pengaman hologram; c. watermark logo perhubungan; dan d. tahan terhadap bahan pelarut kimia. (3) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PPNS. (4) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa PPNS pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal dan Kepala Badan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (6) Format Blangko Tilang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm37 Tahun 2018 tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14