PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm29 Tahun 2016 tentang STERILISASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

PERMEN Nomor pm29 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ZONASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Article 2

Correction

(1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar. (2) Untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.

Article 3

Correction

(1) Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),dilakukan melalui sistem zonasi. (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Zonasi A untuk orang; b. Zonasi B untuk kendaraan; dan c. Zonasi C untuk fasilitas vital. (3) Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket); b. Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang; c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang. (4) Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan; b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket); c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal. (5) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain: a. bunker; b. rumah operator Movable Bridge dan Gang Way; c. hidran air; d. gardu listrik/genset; dan e. tempat border. (6) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan. (7) Penetapan zonasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Article 4

(1) Operator pelabuhan penyeberangan wajib melakukan sterilisasi terhadap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Operator pelabuhan penyeberangan wajib menjaga lingkungan.

Peraturan Menteri Nomor pm29 Tahun 2016 tentang STERILISASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8