PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

PERMEN Nomor pm27 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Article 1

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN No NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API LINTAS TARIF (Rp/Orang) Ket. 1 2 3 4 5 KA JARAK DEKAT/LOKAL 1 Merak Jaya /Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak Merak – Rangkasbitung 3.000 Perubahan pada Asal- Tujuan serta besaran tarif 2 Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta Purwakarta - Tanjungpriok 6.000 Perubahan pada Asal- Tujuan 3 Jatiluhur Cikampek - Tanjungpriok 5.000 Perubahan pada Asal- Tujuan 4 Walahar Ekspres/Ekon Lokal Tanjungpriok - Purwakarta 6.000 Perubahan pada Asal- Tujuan 5 Bandung Raya Ekonomi Cicalengka - Purwakarta 7.000 Lintas Pelayanan Baru 6 Bandung Raya Ekonomi Cibatu - Padalarang 7.000 Lintas Pelayanan Baru MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN NO JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API LINTAS TARIF (Rp/Orang) 1 2 3 4 KA JARAK DEKAT/LOKAL 1 EkonomiLokal/Cibatuan Purwakarta-Cibatu 8.000 2 Bandung Raya Ekonomi Kiaracondong-Cicalengka 4.000 3 Bandung Raya Ekonomi Bandung-Padalarang 4.000 4 Bandung Raya Ekonomi Bandung-Cicalengka 4.000 5 Bandung Raya Ekonomi Cicalengka-Padalarang 5.000 6 Penataran Surabayakota-Malang- Blitar 15.000 7 Dhoho Surabayakota-Kertosono- Blitar 15.000 8 Penataran Blitar-Malang- Surabayakota 15.000 9 Tumapel Malang-Surabayakota 10.000 10 EkonomiLokal Kertosono-Surabayakota 10.000 11 EkonomiLokal Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi- Bojonegoro 12.000 12 EkonomiLokal Sidoarjo-SurabayaPs.Turi 6.000 13 EkonomiLokal Surabaya Ps.Turi- Bojonegoro 6.000 NO JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API LINTAS TARIF (Rp/Orang) 1 2 3 4 14 Pandanwangi Jember-Banyuwangi 8.000 15 Kalijaga Purwosari- Semarangponcol 10.000 16 Sibinuang Pariaman-Padang 5.000 KRD 17 KRD Sidotopo/Surabaya-Porong 5.000 18 KRD Surabaya-Lamongan 5.000 19 Prameks Yogyakarta/Lempuyangan- Solobalapan/Solojebres 8.000 20 Prameks Lempuyangan/ Yogyakarta -Kutoarjo/Prembun 8.000 21 Prameks Prembun/Kutoarjo- Solobalapan/Solojebres 15.000 22 Seminung Kotabumi-TanjungKarang 10.000 23 Way Umpu Tanjung Karang-Kotabumi 10.000 24 KedungSepur Ngrombo-Semarang Poncol 10.000 25 Sri Lelawangsa Medan-Binjai 5.000 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI