Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2018
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN SPIP
A.
LATAR BELAKANG Rencana Penyelenggaraan SPIP menggambarkan rencana penerapan SPIP ke depan, terutama rencana tahunan dan jangka menengah, sekaligus berisi kerangka acuan kerja dan strategi penerapannya. Rencana ini antara lain memuat jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang dibutuhkan, penyediaan dana/anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), metode yang akan digunakan, sarana dan prasarana, serta peralatan yang diperlukan guna penerapan SPIP yang direncanakan, dan pihak-pihak terkait.
Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Rencana Tindak Pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:
1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
2. penguatan lingkungan pengendalian,
3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
4. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak
pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.
Dalam siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan dan pemanfaatan RTP merupakan rangkaian beberapa tahapan sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang utuh.
Dalam pelaksanaan bimbingan teknis sesuai pedoman ini, output yang diharapkan dihasilkan adalah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah. Dokumen lain yang sebaiknya dihasilkan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam suatu siklus yang utuh adalah:
1. Bukti pelaksanaan rencana tindak pengendalian berupa revisi kebijakan dan prosedur.
2. Realisasi pelaksanaan pengkomunikasian informasi pengendalian.
3. Realisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas rencana tindak pengendalian.
Peraturan ini secara garis besar memberi panduan langkah penyelenggaraan SPIP dengan metode Control Self Assessment (CSA). CSA adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian/unit kerja untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta pengendaliannya.
B.
TUJUAN DAN MANFAAT Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah sebagai panduan bagi Kementerian/unit kerja dan fasilitator dalam penyelenggaraan SPIP atas penilaian efektivitas lingkungan pengendalian dan penilaian risiko dengan metode CSA di Kementerian Perhubungan.
Manfaat yang diharapkan dari peraturan ini adalah adanya keseragaman langkah dalam melakukan penyelenggaraan SPIP.
C.
SIKLUS PENYELENGGARAAN SPIP Pendekatan siklus penyelenggaraan SPIP yaitu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP tidak secara kaku harus selalu mulai dari satu tahapan tertentu. Siklus Penyelenggaraan SPIP sebagaimana terlihat di gambar 1.
Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan SPIP
Kerangka pemikiran siklus penyelenggaraan SPIP ini juga akan memudahkan unit kerja dan fasilitator dalam menyelenggaraan SPIP yang tahapannya akan selalu berputar dan kembali pada suatu tahapan yang sama secara terus menerus dengan mendasarkan seluruh siklus pada dokumen yang disebut rencana tindak pengendalian (RTP). Siklus penyelenggaraan SPIP, diharapkan secara kontinyu akan dapat mengintegrasikan SPIP ke dalam proses-proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
D.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup dalam peraturan ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, analisa risiko, merancang rencana perbaikan kegiatan pengendalian, rencana perbaikan informasi dan komunikasi serta rencana perbaikan pemantauannya.
E.
REVIU LINGKUNGAN PENGENDALIAN Lingkungan pengendalian yang kuat ditujukan untuk membentuk perilaku yang positif dan aktif melekat dalam melaksanakan pengendalian sesuai dengan kondisi dan kegiatan/aktivitas keseharian setiap unit kerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat oleh sebab itu diperlukan reviu untuk
mengidentifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih lemah dan membutuhkan penguatan lebih lanjut.
Reviu atas lingkungan pengendalian dapat dilakukan melalui penilaian pengendalian sendiri/Control Self-Assessment (CSA). Metode proses CSA yang diaplikasikan secara spesifik pada lingkungan pengendalian disebut adalah ―Penilaian Lingkungan Pengendalian/Control Environment Evaluation (CEE)‖.
Lingkungan pengendalian dalam Instansi Pemerintah akan terdiri dari kombinasi hard dan soft control Hard control diantaranya adalah pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Sedangkan soft control diantaranya adalah penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, peran internal auditor yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.Pendekatan dalam menilai hard dan soft control berbeda. Langkah asesmen meliputi:
1. Penilaian atas soft control Tim fasilitator memberikan bimbingan teknis kepada peserta untuk melakukan asesmen terhadap soft control lingkungan pengendalian yang ada, yang dilakukan dengan cara:
a. lakukan survei persepsi, melalui kelompok diskusi atau survei menggunakan kuesioner;
b. sedapat mungkin, melakukan validasi hasil survei melalui metode lainnya seperti reviu dokumen, wawancara, Focus Groups Discussions/FGD.
Tujuan dari asesmen atas soft control adalah untuk memberikan informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mencapai segala hasil yang benar, Penilaian atas soft control sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.
2. Penilaian atas hard control Tim fasilitator memfasilitasi peserta bimtek untuk melakukan asesmen terhadap hard control lingkungan pengendalian yang ada. Tujuan dari asesmen atas hard control adalah untuk memberikan informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mengerjakan segala sesuatu dengan benar/baik. Penilaian hard control lingkungan pengendalian dapat dilakukan sebagaimana lazimnya proses audit, seperti reviu
terhadap dokumen. Pelaksanaannya dapat dibimtek oleh tim fasilitator dengan memberdayakan tim internal audit. Disamping teknik penilaian di atas, tim fasilitator dapat mendorong peserta bimtek untuk menggunakan penilaian pengendalian sendiri/Control Self Assessment. Penilaian atas hard control sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.
3. Analisis Terhadap Hasil Asesmen Hasil asesmen lingkungan pengendalian, baik hard dan soft control selanjutnya dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan peta kondisi lingkungan pengendalian yang ada serta area untuk perbaikan di dalam instansi pemerintah.
Tim fasilitator mendampingi tim bimtek dalam melakukan analisis dan penyimpulan kondisi, serta area untuk perbaikan di dalam instansi pemerintah. Jika simpulan hasil asesmen menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian masih belum memadai, tim fasilitator membimbing peserta bimtek menyusun disain pengendalian yang diperlukan.Mengingat pentingnya suatu lingkungan pengendalian yang baik, pada tahap ini, sedapat mungkin pimpinan instansi ikut dalam diskusi, analisa terhadap hasil asesmen sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 sampai dengan 5.
4. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Penilaian Lingkungan Pengendalian/Control Environment Evaluation diperlukan sebagai asesmen sendiri, sehingga, dengan melakukan asesmen pada Lingkungan Pengendalian yang ada dan mengidentifikasi area peningkatan lingkungan pengendalian, manajemen harus merencanakan tindakan yang tepat untuk mengatasi kelemahan dari lingkungan pengendalian tersebut. Tim Fasilitator membimtek manajemen merumuskan tindakan yang akan diambil. Tindakan-tindakan ini didokumentasikan dalam rencana tindakan yang disepakati untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.
Tindakan-tindakan yang telah disepakati itu haruslah dicatat dalam rencana tindakan dengan perincian kelemahannya, tindakan yang diajukan, pemilik/penanggung jawab dan target waktu penyelesaian.Rencana tindak penguatan/perbaikan lingkungan pengendalian dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Perbaikan.
Tools yang dapat digunakan untuk tahap ini adalah berupa formulir yang berisi perincian kelemahannya, tindakan yang akan diambil,
pemilik/penanggung jawab tindakan, dan target waktu penyelesaian, penilaian rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian sebagaimana tercantum dalam Formulir 6.
F.
PENILAIAN RISIKO
1. Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah Penetapan tujuan strategis Kementerian dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian.
Penetapan tujuan rencana strategis dilakukan dengan menggunakan sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 (Formulir 7 ini hanya disusun untuk penilaian risiko tingkat Kementerian).
2. Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri Penilaian risiko terhadap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri untuk mengenali, menganalisis, memvalidasi dan MEMUTUSKAN cara menanggapi risiko dengan rincian tahap-tahap sebagai berikut:
a. Membentuk kelompok diskusi (Focus Group Dissucions) Kelompok diskusi terdiri dari pegawai-pegawai dari satuan unit kerja yang terlibat langsung dalam proses aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko;
b. Menentukan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko Aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko diambil dari aktivitas/kegiatan sesuai tugas dan fungsi (baik kegiatan yang tertuang di DIPA maupun Non DIPA);
c. Identifikasi tujuan aktivitas/kegiatan Tahap identifikasi tujuan dimaksudkan agar diperoleh informasi tujuan aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Untuk itu perlu dilakukan proses FGD, brainstrorming, validasi dan konfirmasi untuk dapat mengidentifikasi tujuan aktivitas/kegiatan dengan tepat;
d. Identifikasi risiko berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Atas setiap tujuan aktivitas/kegiatan yang telah ditetapkan, lakukan identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dengan cara FGD dan brainstorming;
Dari hasil identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir 8.
e. Analisa risiko Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menganalisa risiko yang telah diidentifikasi, dengan cara:
1) Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, peserta kelompok diskusi memberi skor terhadap kemungkinan dan dampak menurut skala yang telah ditetapkan;
2) Jumlah nilai kemungkinan dan dampak berdasarkan skor dari seluruh peserta, kemudian dibagi dengan jumlah peserta untuk mendapat rata-rata skor kemungkinan dan dampak risiko;
Analisa risiko menghasilkan ranking risiko dan peta risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 sampai dengan 11.
f. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Setelah daftar risiko dan peta risiko diperoleh dari hasil penetapan respon/prioritas risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) minimal yang harus ada untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul akibat kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. RTP disusun berdasarkan prioritas risiko yang dihasilkan pada ranking dari yang tertinggi sampai dengan terendah.
Rencana Tindak Pengendalian meliputi:
1) Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Menyusun rencana tindak untuk mengendalikan risiko yang meliputi (i) mengenali instrument pengendalian yang ada/ terpasang, (ii) mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang dan (iii) membahas celah pengendalian.
Untuk dapat mengembangkan rencana tindak untuk mengendalikan risiko (Kegiatan Pengendalian)Tim Fasilitator dan peserta bimtek harus memiliki pemahaman/gambaran kondisi struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi yang ada dan yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan aktivitas/kegiatan.
Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
a) Mengenali Pengendalian yang Ada Tahapan mengenali pengendalian dilakukan dengan berdasarkan rangking/prioritas risiko yang dihasilkan dari
tahap analisa risiko.
Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat oleh unit kerja.
Tim fasilitator mengarahkan tim bimtek untuk mengidentifikasi dan mencatat pengendalian apa yang sudah ada (terpasang) yang melindungi aktivitas/kegiatan dari risiko-risiko tersebutdan membantu dalam pencapaian tujuan kegiatan;
b) Mengevaluasi Pengendalian yang ada/Terpasang Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan kecocokan atau kecukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya;
c) Celah pengendalian Celah pengendalian adalah kondisi yang terjadi apabila risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa risiko pada tingkat sisa risiko (residual risk) yang berada dalam tingkat selera risiko manajemen.Fasilitator mengarahkan diskusi kelompok untuk menilai ketepatan rancangan pengendalian, efektivitas pengendalian, dan ada tidaknya celah pengendalian. Dalam tahapan ini akan ada 6 kemungkinan celah yang teridentifikasi:
(1) Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
(2) Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/ dijabarkan ke dalam prosedur baku;
(3) Pengendalian sudah ada dan telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun prosedur baku belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
(4) Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait;
(5) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan;
(6) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan namun
belum ada prosedur palaporan/ monitoringnya maka dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya;
d) Membahas Celah Pengendalian (Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian) Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian.Fasilitator melakukan bimtek dalam diskusi untuk mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian.
Fasilitator mengarahkan/membimbing peserta diskusi agar identifikasi kegiatan pengendalian mengarah kepada kegiatan pengendalian yang diharapkan mampu menangkal sejumlah risiko penting. Fasilitator mengarahkan agar identifikasi kegiatan pengendalian untuk perbaikan (kegiatan pengendalian yang akan dibangun) mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis). Rumusan RTP memuat rencana pembangunan kegiatan pengendalian, pemilik/ penanggung jawab dan rencana waktu yang ditargetkan, desain kegiatan pengendalian sebagaimana tercantum dalam Formulir 12.
2) Rencana Tindak Perbaikan Informasi dan Komunikasi MENETAPKAN rencana pengkomunikasian informasi atas perbaikan pengendalian.
Setelah manajemen sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah:
(1) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan menginventarisasi sarana komunikasi yang ada yang dapat digunakan untuk menyampaikan risiko, keberadaan dan implementasi revisi kebijakan dan prosedur sebagai pengendalian yang baru;
(2) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang pengendalian yang baru, akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menjalankan pengendalian secara efektif. Cara pengomunikasian dapat
berbeda-beda sesuai dengan sifat pengendalian baru yang dibangun;
(3) Rencana pengomunikasian adanya perubahan/ perbaikan dalam pengendalian intern akan dituangkan ke dalam dokumen RTP sebagaimana tercantum dalam Formulir 13.
3) Rencana Tindak Perbaikan Pemantauan MENETAPKAN rencana pemantauan atas perbaikan pengendalian yang telah ditetapkan.
Pada dokumen RTP juga dimuat mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tindak pengendalian yang telah dirancang dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Fasilitator mengarahkan agar pemantauan dapat memberikan informasi mengenai beberapa hal sebagai berikut:
(1) realisasi pelaksanaan perbaikan/penyempurnaan kebijakan, prosedur atau infrastruktur lainnya;
(2) kegiatan/proses manajemen yang masih bermasalah meskipun telah dirancang mekanisme pengendalian di dalamnya;
(3) infrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan dengan baik;
(4) penyebab dan akibat permasalahan.
Untuk itu, tim fasilitator meminta peserta bimtek untuk menentukan:
(1) metode pemantauan yang ada;
(2) metode pemantauan yang akan digunakan, metode pemantauan yang dapat dilakukan antara lain pemantauan oleh atasan, pemantauan oleh tim khusus, atau meminta pihak aparat pengawasan intern untuk melakukan evaluasi;
(3) pihak/pejabat yang melakukan pemantauan;
(4) waktu dan frekuensi pemantauan,serta;
(5) tindakan yang diperlukan jika berdasarkan hasil pemantauan diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penyempurnaan lebih lanjut, daftar pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan, rencana tindak perbaikan pemantauan sebagaimana tercantum dalam Formulir
14. FORM 1 (KOP SURAT) SURVEI CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
A. PENGANTAR Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini.
Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu.
Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini.
Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.
B. IDENTITAS RESPONDEN Berilah tickmark untuk pilihan yang paling tepat.
Apa posisi anda saat ini?
1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional Tertentu
3. Pejabat Fungsional Umum/Staf.......
C. PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilahdengan memberikan tickmark (√) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.
3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN A.
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari Tidak Pernah Jarang Sering Selalu 2 Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) Belum Ada Sedang Disusun Sudah Ada Sudah Ada & dimutakhirkan 3 Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika Tidak ada Sebagian kecil pegawai Sebagian besar pegawai Seluruh Pegawai 4 Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya Tidak Pernah Jarang Sering
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN Selalu 5 Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika Sangat Tidak Memadai Tidak Memadai Memadai Sangat Memadai 6 Dokumen pernyataan aturan perilakutelah disampaikan kepada seluruh pegawai Tidak Disampaikan tanpa penjelasan Disampaikan dengan penjelasan Disampaikan dengan penjelasan dan pelatihan jika diperlukan 7 Dalam sosialisasiaturan perilakutelah dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari Tidak Pernah Disosialisasikan Jarang Sering Rutin 8 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 9 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 10 Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku Tidak Pernah Jarang, Sebagian Pegawai Rutin, Sebagian Pegawai Rutin, Seluruh Pegawai 11 Pernyataan aturan perilakutelah dibaca oleh semua pegawai Tidak Sebagian Kecil Sebagian Besar Semua 12 Pernyataan aturan perilakutelah dipahami oleh semua pegawai Tidak Pernah Sebagian Kecil Sebagian Besar Semua 13 Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasiaturan perilaku Tidak Pernah Dipantau Jarang Sering Selalu 14 Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku Tidak Ada Ada, tapi belum berfungsi Ada, tapi belum optimal Ada dan sudah optimal 15 Pimpinan instansitelah mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di instansi Tidak Pernah Jarang Sering
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN Selalu 16 Pelanggaran aturan perilakutelah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Tidak Pernah Jarang Sering Selalu 17 Investigasi atas pelanggaran aturan perilakutelah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen Tidak pernah dilakukan investigasi Dilakukan oleh petugas yang tidak kompeten dan tidak independen Dilakukan oleh petugas yang tidak kompeten atau tidak independen Dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Instansi telah memiliki strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Tidak Memiliki Sedang disusun Ya, telah disusun Ya, disusun sesuai kebutuhan strategi & tujuan instansi 2 SDM yang memadai telah tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi Sangat Kurang Kurang Memadai Cukup Memadai Memadai 3 Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi telah didefinisikan secara tepat.
Tidak ada uraian kompetensi Sebagian kecil posisi sudah dibuat uraian kompetensinya Sebagian besar posisi sudah dibuat uraian kompetensinya Sudah dibuat uraian kompetensi setiap posisi dengan tepat 4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 5 Pimpinan di Instansi saudaratelah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 6 Kompetensi SDM telah dipantau secara efektif Tidak Pernah Jarang Sering Selalu dan terjadwal 7 Telah terdapatperencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya Belum Ada Dalam proses penyusunan Sudah ada tapi belum diformalkan Sudah ada dan diformalkan
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 8 Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting Tidak Pernah Jarang Sering Selalu 9 Instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting Belum Ada Dalam proses penyusunan Sudah ada tapi belum diformalkan Sudah ada dan diformalkan 10 Dokumentasitentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 11 Assessment/penilaian kompetensi dari pegawai yang menduduki posisi penting telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap Tidak Pernah Jarang Sering Sangat Sering 12 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara periodik Tidak Pernah Jarang Sering Sangat Sering C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 1 Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 2 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 3 Gaya dan tone (aura) kepemimpinan yang kondusif telah dirasakanbaik di dalam maupun di luar organisasi Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 4 Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan pengendalian (SPIP).
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 5 Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan pengendalian dalam setiap kegiatan organisasi Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 6 Pimpinan telah mengkomunikasikansecara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 7 Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawaiterkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN Sangat Setuju
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1 Struktur organisasitelah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya.
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 2 Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu.
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 3 Risiko yang muncul dari struktur organisasi telah diperhitungkanpimpinan instansi Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 4 Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 5 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 6 Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci/ pentingtelah ditetapkan dan dimutakhirkan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 7 Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala Tidak Pernah Jarang Sering Selalu E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 1 Pimpinan telah melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait pengendalian Tidak Pernah Jarang Sering Selalu 2 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan pengendalian Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 3 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkandan didokumentasikan secara formal Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 4 Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 5 Pejabat kunci/ penting (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 6 Kewenangan telah direviu dan dimutakhirkan secara periodik Tidak Pernah Jarang Sering Selalu 7 Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 8 Batasan kewenangan telah diverifikasi dan diuji Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 9 Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Tidak Pernah Jarang Sering Rutin F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PENGELOLAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 Instansi telah mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM Tidak Ada Ada
Bila jawaban ―tidak ada‖, langsung ke nomor 7
2 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 3 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 4 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dipahami oleh seluruh pegawai Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 5 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah lengkap (sejak rekrutmen
sampai
dengan pemberhentian pegawai) Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 6 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dimutakhirkansesuai kebutuhan Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 7 Pimpinan telah MENETAPKAN standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 8 Pimpinan telah MENETAPKAN pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 9 Setiap SDM yang akan ditempatkandalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 10 Instansi telah menempatkan SDM pada posisi kunci/ penting melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC) Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 11 Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis) Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 12 Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 13 Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran akan pengendalian Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 14 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 15 Instansi telah mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan kemampuan individu (inter personal skill) Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya 16 Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.
Tidak Ada Ada
17 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan.
Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 18 Instansi telah memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan produktivitas pegawai/unit kerja.
Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) YANG EFEKTIF 1 APIPtelah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik.
Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 2 APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 3 APIP telah berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan pengendalian di instansi.
Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 5 APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.
Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 6 APIP telah melakukanpengujian keuangan secara periodik Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 7 APIPtelah melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik Tidak Pernah Jarang Sering Rutin
8 APIPtelah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya Tidak Pernah Jarang Sering Rutin 9 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.
Belum Sebagian kecil Sebagian besar Seluruhnya H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT 1 Pimpinan instansitelah membinahubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional Tidak Pernah Jarang Sering Rutin
NO.
PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 2 Pimpinan instansi telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK) Tidak Pernah Jarang Sering Rutin
Hal-hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Nama (optional) : ........................................
TERIMA KASIH
FORM 2 REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN / PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN / PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN / PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN / PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN / PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORM 3 FORM ELP 1 : HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN NO HASIL AUDIT/WAWANCARA/REVIU LAINNYA SUMBER DATA KETERKAITAN DENGAN UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN SU 1 SU 2 SU 3 SU 4 SU 5 SU 6 SU 7 SU 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KESIMPULAN
(Uraikan hasil penilaian risiko lingkungan pengendalian, baik kekuatan maupun kelemahannya. Buat simpulan atas setiap sub unsur lingkungan pengendalian yang terkait) PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1 Sudah jelas.
Kolom 2 Diisi dengan uraian singkat hasil pengumpulan dan analisa data terkait kondisi lingkungan pengendalian instansi pemerintah yang dievaluasi Uraian tersebut dapat berupa kelemahan maupun kekuatan lingkungan pengendalian yang ditemukan dari berbagai sumber data tersebut.
Kolom 3 Diisi dengan sumber data atas uraian di kolom 2.
Kolom 4 Diisi dengan keterkaitan antara masing-masing sub unsur lingkungan dengan uraian pada kolom 2.
s.d.
Jika keterkaitan tersebut menunjukkan adanya kelemahan lingkungan pengendalian maka diisi dengan simbol x Kolom 11 Jika keterkaitan tersebut menunjukkan adanya kekuatann lingkungan pengendalian maka diisi dengan simbol √
FORM 4 FORM ELP 2: REKAPITULASI HASIL KUESIONER CEE NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA Tidak Memada i 1 PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai Tidak Memada i 1 Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 2
Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 3
Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 4
Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 5
Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 6
KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi mengkomunikasik an komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan Tidak Memada i 1 Dokumen pernyataan aturan perilaku telah disampaikan kepada seluruh pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 7
Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 8
Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 9
PENEKANAN KEMBALI — pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan Tidak Memada i 1 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 secara berulang kepada seluruh pegawai melalui cara yang sesuai dengan kondisi instansi pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai 10
PENGAWASAN — terdapat proses- proses untuk mengawasi kepatuhan seluruh pegawai terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika Tidak Memada i 1 Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 11
Pernyataan aturan perilaku telah dibaca oleh semua pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 12
Pernyataan aturan perilaku telah dipahami oleh semua pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 13
Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 14
Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 15
DEVIASI/PERBED AAN ditanggapi — pelanggaran atas nilai-nilai integritas dan nilai-nilai etika diidentifikasi secara tepat waktu dan ditangani pada tingkatan yang Tidak Memada i 1 Pimpinan instansi telah mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di instansi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dalam organisasi 16
Pelanggaran aturan perilaku telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 17
Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku telah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 18 B .
KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;
Tidak Memada i 1 Identifikasi Kompetensi- kompetensi — Kompetensi- kompetensi yang mendukung efektifitas Tidak Memada i 1 Instansi telah memiliki strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko telah diidentifikasi instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 19
SDM yang memadai telah tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 20
Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi telah didefinisikan secara tepat.
Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 21
Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan atau Tidak Memada i 1 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 memanfaatkan individu yang memiliki kompetensi dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.
mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut 22
Pimpinan di Instansi saudara telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 23
Kompetensi SDM telah dipantau secara efektif Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 24
Telah terdapat perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 25
Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 26
Instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 27
Evaluasi Kompetensi — Bidang kompetensi yang dibutuhkan telah dievaluasi dan dipertahankan secara reguler.
Tidak Memada i 1 Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 28
Assessment/penil aian kompetensi dari pegawai yang menduduki posisi penting telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 29
Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 30 C .
KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;
Tidak Memada i 1 MENETAPKAN "Irama Organisasi" — Filosofi dan gaya kepemimpinan Pimpinan Instansi menekankan pada pentingnya pelaporan internal dan eksternal yang baik dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif Tidak Memada i 1 Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 31
Pimpinan telah mempertimbangka n risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikanny a di dalam rapat Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 32
Gaya dan tone (aura) kepemimpinan yang kondusif telah dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 33
Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan pengendalian (SPIP).
Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 34
Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan pengendalian Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 dalam setiap kegiatan organisasi 35
Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi MENETAPKAN dan mengartikulasikan secara jelas tujuan-tujuan pengendalian internal Tidak Memada i 1 Pimpinan telah mengkomunikasik an secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 36
Memilih Prinsip- prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti proses yang disiplin dan objektif dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal Tidak Memada i 1 Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 37 D .
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Tidak Memada i 1 Penetapan Tanggungjawab – Pimpinan Instansi MENETAPKAN tanggungjawab pelaporan internal untuk setiap bagian/sub unit di dalam Instansi Tidak Memada i 1 Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 38
Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 39
Risiko yang muncul dari struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 40
Struktur organisasi yang Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian 41
Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi menjaga struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan dan komunikasi lainnya
yang efektif terkait dengan pengendalian internal Tidak Memada i 1 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 42
Uraian tugas untuk masing- masing pejabat kunci/ penting telah ditetapkan dan dimutakhirkan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 43
Menjaga Kelangsungan Proses — Alur pelaporan telah mempertimbangka n pentingnya menjaga kelangsungan proses untuk tujuan verifikasi atas informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi Tidak Memada i 1 Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 44 E. PENDELEGASIA N WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;
Tidak Memada i 1 Pimpinan Instansi mengawasi pengendalian internal dan bagian risiko – Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk Tidak Memada i 1 Pimpinan telah melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait pengendalian Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko 45
Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan pengendalian Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 46
Tentukan Tanggungjawab – penunjukan tanggungjawab dan delegasi otoritas didefinisikan secara jelas untuk semua pegawai yang ikut serta dalam pengendalian internal dan Tidak Memada i 1 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pimpinan Instansi risiko, proses pelaporan keuangan, dan compliance.
47
Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 48
Pejabat kunci/ penting (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 49
Kewenangan telah direviu dan dimutakhirkan secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 50
Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan jelas dan dipahami oleh pegawai 51
Batasan Otoritas – Penunjukan otoritas dan tanggung jawab termasuk batasan yang tepat.
Tidak Memada i 1 Batasan kewenangan telah diverifikasi dan diuji Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 52
Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 53 F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;
Tidak Memada i 1 Penetapan Kebijakan SDM - Pimpinan Instansi MENETAPKAN kebijakan SDM dan prosedur- prosedur yang mendemonstrasika n komitmen pada integritas, etika, Tidak Memada i 1 Instansi telah mempunyai kebijakan
dan prosedur pengelolaan SDM Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 dan kompetensi.
54
Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 55
Penerimaan dan Retensi – Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut Tidak Memada i 1 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 56
Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dipahami oleh seluruh pegawai Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 57
Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 58
Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dimutakhirkan sesuai kebutuhan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 59
Pimpinan telah MENETAPKAN standar Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan 60
Pimpinan telah MENETAPKAN pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 61
Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangka n integritas dan kompetensinya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 62
Instansi telah menempatkan SDM pada posisi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 kunci/ penting melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC) 63
Pelatihan yang cukup – Pimpinan Instansi membantu pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka.
Tidak Memada i 1 Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 64
Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 program pendidikan dan pelatihan 65
Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran akan pengendalian Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 66
Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 67
Instansi telah mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan kemampuan individu (inter personal skill) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 68
Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal Tidak Memada i 1 Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 69
Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 70
Instansi telah memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 produktivitas pegawai/unit kerja 71 G .
PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF Tidak Memada i 1 Kepercayaan- memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Tidak Memada i 1 APIP telah melakukan reviu atas efisiensi/efektivita s kegiatan secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 72
Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Tidak Memada i 1 APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Instansi Pemerintah 73
KUALITAS - memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Tidak Memada i 1 APIP telah berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan pengendalian di instansi Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 74
APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 75
APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 76
APIP telah melakukan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 pengujian keuangan secara periodik 77
APIP telah melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 78
APIP telah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 79
Temuan dan saran/rekomenda si pengawasan APIP telah ditindaklanjuti Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0 80 H .
HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI Tidak Memada i 1 Terdapat mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.
Tidak Memada i 1 Pimpinan instansi telah membina hubungan kerja yang baik dengan Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
NO.
SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE ATRIBUT/ELEME N DARI SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN KESIMPULAN PER PERTANYAAN JAWABAN KUESIONER 1 2 3 4 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 PEMERINTAH TERKAIT instansi/organisas i lain yang memiliki keterkaitan operasional 81
Pimpinan instansi telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK) Tidak Memadai 1 0 0 0 0 0
KETERANGAN WARNA :
Tidak Memadai
Kurang Memadai
Cukup Memadai
Memadai
PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1 Sudah jelas.
Kolom 2 Sudah jelas.
Kolom 3 Disimpulkan dari modus hasil penilaian CEE atas masing-masing atribut/elemen (kolom 5) pada sub unsur terkait.
Kolom 4 Sudah jelas.
Kolom 5 Disimpulkan dari modus kesimpulan per pertanyaan yang terkait dengan masing-masing atribut/elemen Kolom 6 Sudah jelas.
Kolom 7 Disimpulkan berdasarkan atas modus jawaban dari responden.
Kolom 8 Diisi berdasarkan jawaban responden atas kuesioner CEE.
FROM 5 FORM ELP 3 : SIMPULAN SEMENTARA HASIL CEE Nomo r Unsur Hasil ELP 2 Penjelasa n Hasil ELP 1 Penjelasa n Analisi s Kesimpulan Sementara Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Tidak Memadai
Tidak Memadai 2 Komitmen terhadap Kompetensi Tidak Memadai
Cukup Memadai
3 Kepemimpinan yang Kondusif Tidak Memadai
Cukup Memadai
4 Struktur Organisasi Tidak Memadai
Cukup Memadai
5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tidak Memadai
Kurang Memadai
6 Kebijakan Pengembangan SDM Tidak Memadai
Kurang Memadai
7 Pengawasan Internal Tidak Memadai
Kurang Memadai
8 Hubungan Kerja yang Baik Tidak Memadai
Cukup Memadai
PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1 Diisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian Kolom 2 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai) Kolom 3 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2 Kolom 4 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP1 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai) Kolom 5 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2 Kolom 6 Diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil ELP1 dan ELP2. Jika hasil keduanya sama, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. Jika hasilnya bertentangan maka diperlukan pertimbangan profesional fasilitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinya dibahas lebih lanjut dengan pimpinan instansi guna memperoleh pertimbangan dan data lebih lanjut sehingga dapat dihasilkan simpulan akhir.
Kolom 7 Diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai) Kolom 8 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom 7
FORM 6 RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN No.
Unsur/Kelemahan Lingkungan Pengendalian Rencana Tindak Perbaikan Status Prioritas Penanggung Jawab 1 2 3 4 4 5 I Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1 .............................
2 .............................
II Komitmen terhadap Kompetensi
1 .............................
2 .............................
III Kepemimpinan yang Kondusif
1 .............................
2 .............................
IV Struktur Organisasi
1 .............................
2 .............................
V Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
1 .............................
2 .............................
VI Kebijakan Pengembangan SDM
1 .............................
2 .............................
VII Pengawasan Internal
1 .............................
VIII Hubungan Kerja yang Baik
1 .............................
2 .............................
PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1 Sudah jelas Kolom 2 Diisi dengan sub unsur lingkungan pengendalian dan kelemahan lingkungan pengendalian atas sub unsur tersebut Kolom 3 Rencana tindakan perbaikan lingkungan pengendalian yang direncanakan atas sub unsur tersebut Kolom 4 Diisi dengan simpulan atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai) Kolom 5 Diisi dengan tick mark (√) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika dianggap prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja terkait Kolom 6 Diisi dengan penanggung jawab atas perbaikan lingkungan pengendalian. Jika penanggun jawab bukan instansi yang dibimbing maka rencana tindak harus ditambah dengan pengusulan perbaikan kepada penanggung jawab yang dimaksud
FORM 7 IDENTIFIKASI TUJUAN RENCANA STRATEGIS No Misi Tujuan Sasaran Strategis Kegiatan Utama yang Mendukung Capaian Tujuan/ Sasaran Strategis Tujuan Kegiatan Utama 1 2 3 4 5 6
FORM 8 IDENTIFIKASI RISIKO UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :
1. 2.
3. 4.
No Pernyataan Risiko Penyebab Internal/ Eksternal Dampak pada Capaian Tujuan Pemilik Risiko Tahap Kegiatan 1 2 4 3 8 9 10 1
Internal
Persiapan 2
Internal
Pelaksanaan 3
Internal
Output (Goal) 4
Internal
Delivery 5
Internal
dst
Internal
Keterangan :
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian kegiatan 3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi 4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut 5 Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko 6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
FORM 9 KERTAS KERJA PENGISIAN SKALA DAMPAK DAN KEMUNGKINAN No Pernyataan Resiko Pendapat Anggota kelompok terhadap Skala Kemungkinan Rata- Rata Dampak Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak R at a- R at a R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 1
0
0 2
0
0 3
0
0 4
0
0 5
0
0 6
0
0 7
0
0 8
0
0 9
0
0 10
0
0 11
0
0 12
0
0 13
0
0 Skala Kemungkinan Skala Dampak 1 Sangat jarang 1 Sangat kecil 2 Jarang 2 Kecil 3 Sering 3 Besar 4 Sangat sering 4 Sangat besar
Form 10 HASIL ANALISIS RISIKO UNIT ORGANISASI
:
KEGIATAN
:
TUJUAN KEGIATAN
:
1. 2.
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan Skor Kemungkinan terjadi Skor Dampak Total Skor (6x7) Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0,00 0,00 0,00 1 2
0,00 0,00 0,00 1 3
0,00 0,00 0,00 1 4
0,00 0,00 0,00 1 5
0,00 0,00 0,00 1 dst
0,00 0,00 0,00 1 Keterangan :
1 Kolom 1 berisi no urut 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko 5 Kolom 5 berisi hal-hal dampak yang terjadi 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
7 Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi 8 Kolom 8 berisi total nilai kemungkinan dan nilai dampak
FORM 11 PETA RISIKO
FORM 12 DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN
:
TUJUAN KEGIATAN :
1 2 No Pernyataan Risiko Penyebab Pengendalian yang sudah ada Perbaikan Pengendalian Detektif (D)/ Preventif (P)/ Korektif (K) Waktu Pelaksanaan 1 2 3 4 5 7 6 1
Preventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab)
2
Preventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab)
3
Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)
4
Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)
5
dst
Keterangan :
1 Kolom 1 berisi no urut 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
Kolom 3 berisi uraian penyebab terjadinya risiko 4 Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi 5 Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada 6 Kolom 6 berisi waktu yang direncanakan dalam melaksanakan pengendalian yang harus ada 7 Kolom 7 berisi jenis/sifat dari pengendalian yang dirancang/harus ada Preventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab) Detektif (contoh: melakukan reviu periodik, cek fisik) Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)
FORM 13 DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN
:
TUJUAN KEGIATAN :
1 2 No Pernyataan Risiko Penyebab Pengendalian yang sudah ada Perbaikan Pengendalian Detektif (D)/ Preventif (P)/ Korektif (K) Existing Infokom Perbaikan Informasi Perbaikan Komunikasi 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1
Preventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab)
2
Preventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab)
3
Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)
4
Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)
5
dst
Keterangan :
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi uraian penyebab terjadinya risiko
4 Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
5 Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada
6 Kolom 6 berisi waktu yang direncanakan dalam melaksanakan pengendalian yang harus ada
7 Kolom 7 berisi jenis/sifat dari pengendalian yang dirancang/harus ada
8 Kolom 8 berisi informasi dan komunikasi yang sudah ada
9 Kolom 9 berisi upaya perbaikan infomasi
10 Kolom 10 berisi upaya perbaikan komunikasi
Form 14 DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN
:
TUJUAN KEGIATAN
:
1 2 No Uraian Risiko Kunci Pemilik Risiko Risiko awal Pengendalian Kunci Pemantauan yg Dilaksanakan Perbaikan Pemantauan Waktu Pemantauan Kemungkian Dampak 1 2 3 4 5 6 7 12 13 1
-
- 0
dst
- - 0
Keterangan :
1 Kolom 1 berisi nomor urut risiko 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berdasarkan daftar risiko yang telah diidentifikasi 3 Kolom 3 berisi dari pemilik risiko 4 Kolom 4 berisi besarnya dampak dari risiko yang di identifikasi misal skor 4 dampaknya sangat besar, 3 besar, 2 kecil, 1 sangat kecil.
5 Kolom 5 berisi frekuensi dari risiko yang telah diidentifikasi, misal skor 4 frekuensinya sangat sering, 3 sering, 2 jarang, 1 sangat jarang 6 Kolom 6 berisi pengendalian kunci atas risiko yang diidentifikasi.
Kolom 7 berisi pemantauan yang dilaksanakan 8 Kolom 8 berisi hasil dari pemantauan yang dilakukan 9 Skala dampak dari risiko kunci setelah dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pengedalian kunci 10 Skala kemungkinan dari risiko kunci setelah dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian kunci 11 Kesimpulan pengendalian intern yang telah dirancang
12 Usulan perbaikan atas pengendalian intern yang belum efektif 13 Diisi waktu pemantauan
MENTERI PERHUBUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
BUDI KARYA SUMADI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SUSUNAN SATUAN TUGAS SPIP
1. Penanggungjawab :
Pimpinan Unit Kerja
2. Ketua
:
Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan
3. Sekretaris :
Pejabat atau Pegawai yang menangani bidang perencanaan
4. Anggota :
Seluruh Pejabat Struktural satu tingkat dibawah Pimpinan Unit Kerja
5. Sekretariat :
Perwakilan dari masing-masing unit kerja dan/atau bagian
Tugas Satuan Tugas (Satgas) SPIP adalah sebagai berikut :
1. Penanggungjawab :
a. bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
b. memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
c. memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan (Menteri Perhubungan untuk Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Eselon I untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri).
2. Ketua:
a. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas SPIP;
b. menyusun rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP, termasuk penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP;
c. mensosialisasikan penerapan rencana tindak dan jadual pelaksanaan SPIP;
d. melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan Tim Satgas;
e. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
f. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan kepada penanggungjawab secara periodik;
g. MENETAPKAN tim evaluasi laporan pertanggungjawaban SPIP pada unit kerjanya.
3. Sekretaris:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
b. menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;
c. menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
d. melakukan inventarisasi hasil penyelenggaraan SPIP dari seluruh anggota Satgas SPIP;
e. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP;
f. mendukung tugas Satgas SPIP dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP.
4. Anggota :
a. menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang- undangan dan literatur lain terkait SPIP;
b. mengidentifikasi dan MENETAPKAN kegiatan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
c. mempersiapkan instrumen-instrumen pelaksanaan SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan setiap sub unsur SPIP dan mengevaluasi instrumen yang telah dimiliki;
d. menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, serta rencana tindak perbaikan pemantauan;
e. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya secara
periodik.
5. Sekretariat:
a. membantu Anggota Satgas SPIP menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, rencana tindak perbaikan pemantauan serta laporan penyelenggaraan SPIP;
b. membantu Tim Satgas SPIP dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SPIP;
c. membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SPIP.
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
BUDI KARYA SUMADI
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PELAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP
Setiap penyelenggaraan SPIP di Tingkat Kementerian, Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri harus membuat laporan penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP Tingkat Kementerian (strategis) disusun oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Laporan penyelenggaraan SPIP di Tingkat Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Setjen dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan. Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri menyusun laporan pelaksanaan SPIP di lingkungan kerjanya. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait sebagai penanggung jawab satgas SPIP Eselon I, dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan. Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat:
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (Pengertian SPIP, Tujuan SPIP, dan Unsur-Unsur SPIP).
B. Dasar Hukum.
C. Tujuan Pelaporan.
D. Ruang Lingkup Pelaporan.
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP A. Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
1. Kelemahan Lingkungan Pengendalian Unit Kerja.
2. Rencana Tindak Perbaikan.
3. Daftar risiko.
Lingkungan pengendalian yang meliputi aspek:
1. Man;
2. Money;
3. Material;
4. Methods; dan
5. Machine B. Penilaian Risiko
1. Identifikasi Risiko.
2. Analisis Risiko.
3. Rencana Tindak Pengendalian.
a. Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian.
b. Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi.
c. Rencana Perbaikan Pemantauan.
C. Kegiatan Pengendalian Memuat realisasi kegiatan pengendalian terhadap RTP.
D. Informasi dan Komunikasi Memuat realisasi informasi dan komunikasi terhadap RTP.
E. Pemantauan Pengendalian Intern Memuat realisasi pemantauan terhadap RTP.
BAB III KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN A. Kesimpulan B. Rencana Pengembangan
LAMPIRAN A. Formulir Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dan Rencana Tindak Perbaikan B. Formulir Daftar Risiko C. Daftar Ranking Risiko (Peta Risiko) D. Formulir Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian, Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi, Rencana Perbaikan Pemantauan) sebagaimana tercantum dalam formulir 15 sampai dengan 19.
FORM 15 CONTOH SURAT PENGANTAR PENYELENGGARAAN SPIP KOP SURAT Nomor Lampiran Perihal :
:
:
......................
......................
......................
Jakarta, ............... 2018
Kepada:
Yth. Kepala Biro .........
Sekretariat Jenderal .....
di Jakarta
Menindaklanjuti surat Kepala Biro ......... Sekretariat Jenderal .........
Nomor ...........
tanggal .........
perihal Percepatan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI), sesuai amanat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja RPJMN Bidang Aparatur Negara ―Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2019 Level 3‖.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan hasil Implementasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Kerja Kementerian/ Lembaga (eselon I, eselon II atau unit kerja mandiri) dengan dokumen terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Unit Kerja Kementerian/Lembaga Kepala,
(..................................) NIP ............................
Form 16
KOP SURAT DAFTAR KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN
Unit Kerja Eselon I/II/ Mandiri : .............................
NO UNSUR/KELEMAHAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PRIORITAS PENANGGUNG JAWAB WAKTU 1 2 3 4 5 6 I Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
II Komitmen terhadap Kompetensi
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
III Kepemimpinan yang Kondusif
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
IV Struktur Organisasi
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
V Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
VI Kebijakan Pengembangan SDM
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
VII Pengawasan Internal
1 ....................................
2 ....................................
3 Dst
NO UNSUR/KELEMAHAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN PRIORITAS PENANGGUNG JAWAB WAKTU 1 2 3 4 5 6
VIII Hubungan Kerja yang Baik
1 .....................................
2 .....................................
3 dst
Jakarta, ………………2018 Kepala Unit Kerja Eselon I/II/Mandiri
NAMA NIP
FORM 17 KOP SURAT DAFTAR RISIKO
Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : ........................
Kegiatan : ..............................................................
Tujuan : 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3…………………………………………………
NO PERNYATAAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PENYEBAB DAMPAK/AKIBAT 1 2 3 4 5 1
2
3
4
5
Jakarta, ................. 2018 Kasubbag/Kasie/Fungsional (Pemilik Risiko)
NAMA NIP
Form 18
KOP SURAT RANKING/PETA RISIKO
Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : ........................
Kegiatan : ..............................................................
Tujuan : 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3…………………………………………………
NO PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK/AKIBAT SCORE RANKING 1 2 3 4 5 6 1
2
3
4
5
Jakarta, ................. 2018 Kasubbag/Kasie/Fungsional (Pemilik Risiko)
NAMA NIP
Form 19 KOP SURAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : ...................
Kegiatan : ...............................................
Tujuan : 1………………………….
2………………………….
3………………………….
RANKING PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN WAKTU RENCANA PERBAIKAN RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN WAKTU INFOR MASI KOMUNIK ASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1
2
3
Jakarta, ................. 2018 Kasubbag/Kasie/Fungsional (Pemilik Risiko)
NAMA NIP
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI