PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm22 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PERMEN Nomor pm22 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 560), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf c Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit memuat: a. jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha; b. sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri); dan c. memiliki modal disetor paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi 3 (tiga) rangkaian kereta api atau paling banyak sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). 2. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 56A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.