PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm2 Tahun 2019 tentang KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

PERMEN Nomor pm2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN

Article 2

Correction

(1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO terdiri atas: a. biaya operasional langsung meliputi: 1. biaya tetap: a) penyusutan kapal dan perlengkapannya; b) sistem komunikasi kapal; c) bunga modal pengadaan kapal; d) biaya bunga, provisi dan biaya yang timbul terkait pinjaman modal kerja; e) bunga modal modifikasi kapal; f) sewa guna usaha; g) premi asuransi kapal; dan h) biaya nakhoda dan anak buah kapal; dan 2. biaya variabel usaha perkapalan: a) bahan bakar minyak; b) minyak pelumas; c) pelayanan penumpang; d) jasa kepelabuhanan; e) perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal; dan f) biaya pemasaran; dan b. biaya operasional tidak langsung/biaya overhead meliputi: 1. gaji pegawai non anak buah kapal; 2. biaya umum kantor; 3. pajak perusahaan; dan 4. perizinan dan sertifikasi. (2) Rincian komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Komponen pendapatan yang diterima dalam penyelenggaraan PSO terdiri dari: a. pendapatan yang diperhitungkan merupakan pendapatan yang didapatkan dari penumpang kelas ekonomi. b. pendapatan yang diperhitungkan dengan menggunakan SDUM, meliputi: 1. pendapatan penumpang nonekonomi kelas I sampai dengan kelas IV dan kelas wisata; 2. pendapatan tambang muatan yang terdiri dari: a) barang; b) kontainer 2,5 ton dan 15,5 ton; c) kendaraan sepeda motor tipe II; d) kendaraan tipe IIIA dan tipe IIIB; dan e) kendaraan tipe IVA, tipe IVB dan tipe VA; 3. pendapatan uang tambang muatan penumpang; dan c. pendapatan yang dilaporkan tanpa menggunakan SDUM dan tidak mengurangi biaya : 1. pendapatan sewa ruang kapal; 2. pendapatan MICE (Meeting, Incentive, Conferencing, dan Exhibition); 3. pendapatan bunga deposito; 4. usaha restorasi; 5. penjualan akses internet; dan 6. usaha lain diluar penumpang dan barang.

Article 4

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO, Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang diberi penugasan oleh Menteri wajib memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

BAB IV

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF

Article 9

Correction

(1) Tarif Dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) per mil pada faktor muatan (load factor) paling rendah 70% (tujuh puluh persen) ditambah margin keuntungan paling tinggi 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Jarak diperoleh dari hasil perkalian antara Tarif Dasar dikali jarak koefisien pada masing-masing kelompok jarak yang berpedoman pada Peraturan Menteri tersendiri.

Article 10

Perhitungan biaya pokok pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada prinsip sebagai berikut: a. biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara biaya total dibagi dengan produksi total; b. biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (full costing); c. komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. produksi total dihitung berdasarkan indeks konversi produksi angkutan sebagai berikut: 1. penumpang kelas I = 3,46 SDUM/penumpang kelas ekonomi; 2. penumpang kelas II = 2,82 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 3. penumpang kelas III = 1,91 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 4. penumpang kelas IV = 1,76 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 5. penumpang kelas wisata = 1,60 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 6. penumpang kelas ekonomi = 1,00 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 7. general cargo/barang = 0,44 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 8. kontainer (2,5 ton) = 1,10 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 9. kontainer (15,5ton) = 7,92 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 10. sepeda motor tipe II = 0,055 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 11. mobil tipe IIIA = 0,88 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 12. mobil tipe IIIB = 5,28 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 13. kendaraan tipe IVA = 6,16 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; 14. kendaraan tipe IVB = 8,80 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; dan 15. kendaraan tipe VA = 17,60 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; dan e. metode perhitungan biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm2 Tahun 2019 tentang KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13