PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm178 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

PERMEN Nomor pm178 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 5. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial. 6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum. 7. Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) adalah kesepakatan akan layanan yang diberikan dan diterima antara penyedia layanan dan pengguna layanan sebagaimana dituangkan dalam dokumen kontrak. 8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 9. Pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/atau memiliki ikatan kerja dengan bandar udara. 10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Article 2

Correction

(1) Standar pelayanan yang diatur dalam peraturan ini mencakup standar pelayanan calon penumpang dan penumpang di terminal penumpang bandar udara. (2) Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara; (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak memasuki area pelayanan sebagai pengguna jasa bandar udara di area keberangkatan sampai dengan keluar dari area pelayanan di area kedatangan;

Article 3

(1) Standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 meliputi : a. Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang; dan c. Fasilitas yang memberikan nilai tambah; dan d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk. (2) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut tingkat pelayanan (Level of Service). (3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan tambahan. (4) Kapasitas Terminal Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai prakiraan awal kebutuhan pengembangan fasilitas.

Article 4

(1) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi : a. Pemeriksaan penumpang dan bagasi; b. Pelayanan check-in; c. Imigrasi Keberangkatan; d. Imigrasi Kedatangan; e. Pelayanan Bea Cukai; f. Ruang Tunggu Keberangkatan; g. Pelayanan Bagasi; (2) Fasilitas yang memberikan kenyamanan pada penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi : a. Pengkondisian Suhu; b. Pengkondisian Cahaya; c. Kemudahan Pengangkutan Bagasi; d. Kebersihan; e. Pelayanan Informasi; f. Toilet; g. Tempat Parkir; h. Fasilitas bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus; (3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi; a. Musholla; b. Nursery; c. Fasilitas Berbelanja; d. Restoran; e. Ruang Merokok; f. Ruang Bermain Anak; g. ATM/Money Changer; h. Internet/Wifi; i. Fasilitas pembelian tiket; j. Charging Station; k. Fasilitas Air Minum; l. Lounge Eksekutif; (4) Kapasitas Terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi : a. Luas per penumpang pada jam sibuk; b. Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Pengoperasian;

Article 5

(1) Dalam melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib MENETAPKAN Maklumat Pelayanan. (2) Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a.

Article 6

Penilaian standar pelayanan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm178 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12