PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENGATURAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA RUAS TOL JAKARTA-CIKAMPEK, JAKARTA-BOGOR-CIAWI, DAN JAKARTA-TANGERANG

PERMEN Nomor pm17 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil- genap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta- Tangerang, Tangerang-Merak, dan Jakarta-Bogor-Ciawi, dihentikan sementara.

Article 2

Penghentian sementara pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai diberlakukan pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sampai dengan dicabutnya masa penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di INDONESIA oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Article 3

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Ad Interim ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.