PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2014 tentang FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

PERMEN Nomor pm17 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan INDONESIA. 3. Ruang udara INDONESIA adalah ruang udara yang dilayani oleh Pemerintah INDONESIA yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. wilayah udara Republik INDONESIA, selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian; b. ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Republik INDONESIA; dan c. ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional kepada Republik INDONESIA. 4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 5. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 6. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. 7. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan. 8. Penerbangan Jelajah adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (minimum en-route altitude). 9. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik INDONESIA. 10. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya. 11. Penerbangan Lintas (over flying) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara INDONESIA tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah INDONESIA dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri. 12. Penerbangan lokal adalah penerbangan oleh pesawat udara yang tinggal landas dan mendarat di bandar udara yang sama tanpa mengadakan pendaratan di bandar udara lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Precision Approach Service adalah penerbangan di suatu bandar udara atau aerodrome yang memberikan pelayanan pendaratan secara presisi dengan menggunakan alat bantu navigasi penerbangan. 14. Non Precision Approach Service adalah penerbangan di suatu bandar udara atau aerodrome yang memberikan pelayanan pendaratan secara non-presisi dengan menggunakan alat bantu navigasi penerbangan. 15. Flight Information Service adalah penerbangan di suatu bandar udara atau aerodrome yang hanya diberikan pelayanan informasi. 16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB IV

FORMULASI BIAYA PELAYANAN

Article 7

Correction

Satuan perhitungan untuk setiap jenis biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut: a. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (en-route) dihitung berdasarkan perkalian antara unit rate, faktor berat pesawat udara dan faktor jarak terbang; b. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal dihitung berdasarkan perkalian antara unit rate dengan berat pesawat udara.

Article 8

Unit rate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan biaya pokok per satuan jasa pelayanan navigasi penerbangan untuk setiap struktur pelayanan pada periode tertentu.

Article 9

(1) Biaya pokok per satuan jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan total proyeksi biaya komponen yang dikeluarkan dibagi proyeksi pesawat udara yang dilayani. (2) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. biaya pegawai; b. biaya utilitas; c. biaya perlengkapan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya penyusutan; f. biaya umum; g. biaya usaha lainnya. (3) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah dihitung pada struktur pelayanan en route tidak boleh dihitung pada pelayanan terminal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

Penetapan faktor berat pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk masing-masing rute penerbangan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Berat pesawat udara dalam satuan Maximum Permissable Take Off Weight (MTOW) adalah berat setinggi-tingginya yang diijinkan bagi pesawat udara untuk bertolak sebagaimana tercantum dalam sertifikat tipe (type certificate) pesawat udara yang bersangkutan dan tidak tergantung pada pembatasan kekuatan landasan dari bandar udara yang ditinggalkan maupun yang akan didarati. b. Faktor berat pesawat udara adalah angka yang diperoleh dari hasil perhitungan yang didasarkan berat pesawat udara dan ditetapkan dalam skala yang kurang atau dibawah proporsional terhadap berat pesawat.

Article 11

Article 12

Formulasi biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan, tabel faktor berat dan konversi waktu menjadi jarak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Article 13

Correction

Biaya jasa pelayanan navigasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan formula biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan navigasi yang diberikan.

Article 14

Correction

Menteri dalam MENETAPKAN biaya jasa pelayanan navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat membedakan besaran biaya jasa pelayanan navigasi untuk penerbangan luar negeri dan dalam negeri atas dasar kepentingan penerbangan nasional.

Article 15

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan besaran biaya pelayanan navigasi penerbangan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. dasar perhitungan usulan biaya (antara lain berupa hasil perhitungan unit rate pelayanan jasa navigasi penerbangan, kualitas pelayanan www.djpp.kemenkumham.go.id yang diberikan, jangka waktu pemberlakuan biaya dan perbandingan biaya dengan statistik lain); b. data statistik pelayanan 2 (dua) tahun terakhir dan estimasi pelayanan pada tahun biaya diberlakukan; c. telaahan dampak usulan perubahan biaya terhadap beban pengguna jasa pelayanan navigasi penerbangan dan kualitas pelayanan; dan d. hasil konsultasi dari pengguna jasa navigasi penerbangan.

Article 16

(1) Konsultasi dari pengguna jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dengan cara menyampaikan secara tertulis konsep usulan biaya jasa pelayanan navigasi penerbangan kepada asosiasi perusahaan angkutan udara (INACA dan IATA) serta paling sedikit 3 (tiga) Badan Usaha Angkutan Udara Nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional. (2) Asosiasi perusahaan angkutan udara (INACA dan IATA) dan minimal 3 Badan Usaha Angkutan Udara Nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional, paling lambat dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan masukan secara tertulis. (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja asosiasi perusahaan angkutan udara (INACA dan IATA) serta minimal 3 (tiga) Badan Usaha Angkutan Udara Nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional, tidak memberikan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dapat melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Article 17

Setelah permohonan penetapan biaya jasa pelayanan navigasi penerbangan yang disampaikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA diterima secara lengkap, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi dengan mekanisme sebagai berikut: a. apabila permohonan penetapan biaya jasa pelayanan navigasi penerbangan yang diusulkan tidak terdapat penyempurnaan dan/atau perbaikan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja diajukan kepada Menteri untuk penetapan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id b. dalam hal terdapat penyempurnaan dan/atau perbaikan, Direktorat Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja mengembalikan permohonan; dan c. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyempurnaan dan/atau perbaikan usulan penetapan tarif biaya pelayanan navigasi diterima dari Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA diajukan kepada Menteri untuk penetapan.

Article 18

Menteri MENETAPKAN biaya jasa pelayanan navigasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktur Jenderal.

Article 19

Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penerbangan dalam negeri ditetapkan dalam Rupiah (Rp) dan untuk penerbangan luar negeri dan penerbangan lintas (over flying) ditetapkan dalam Dolar Amerika (US $).

Article 20

(1) Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali pada keadaan tertentu. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kenaikan tingkat inflasi umum sama dengan atau lebih besar dari 7 % (tujuh persen); b. Keadaan luar biasa (force majeure).

Penetapan faktor jarak terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk masing-masing rute penerbangan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. jarak terbang 1) jarak terbang untuk pesawat udara yang berangkat dan mendarat di bandar udara di dalam wilayah INDONESIA adalah jarak terdekat (Great Circle Distance) antara kedua bandar udara tersebut; 2) jarak terbang untuk pesawat udara yang datang dari bandar udara di luar negeri dan mendarat di bandar udara INDONESIA adalah jarak terdekat (Great Circle Distance) yang dihitung dari titik masuk (point of entry) pada FIR/UIR boundary sampai dengan bandar udara yang didarati di INDONESIA; 3) jarak terbang untuk pesawat udara yang berangkat dari bandar udara INDONESIA ke bandar udara di luar negeri adalah jarak terdekat (Great Circle Distance) antara bandar udara pemberangkatan di INDONESIA sampai titik keluar (point of exit) pada FIR/UIR boundary dari wilayah udara INDONESIA; 4) jarak terbang untuk pesawat udara yang melakukan terbang lintas adalah jarak terdekat (Great Circle Distance) antara titik masuk (point of entry) pada FIR/UIR boundary pesawat udara ke dalam wilayah udara INDONESIA sampai titik keluar (point of exit) pada FIR/UIR boundary wilayah udara INDONESIA; 5) jarak terbang yang dihitung dikurangi 20 (dua puluh) kilometer untuk setiap pemberangkatan dari bandar udara dan pendaratan di bandar udara di dalam wilayah INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id 6) jarak terbang yang digunakan dalam penerbangan lokal, dihitung dalam satuan waktu yang merupakan selisih waktu antara tinggal landas dan mendarat pesawat udara yang sama. b. faktor jarak terbang 1) faktor jarak terbang adalah angka yang dipergunakan sebagai pengganti jarak terbang pesawat udara dan dihitung sama dengan jarak terbang dibagi dengan 100 (seratus) kilometer; 2) faktor jarak terbang untuk pesawat udara dengan jarak terbang kurang dari 100 kilometer dihitung sama dengan 1; 3) faktor jarak terbang untuk penerbangan lokal dihitung dengan melakukan konversi jarak terbang penerbangan lokal dengan mempertimbangkan kecepatan jelajah ekonomis (economic cruising speed) sebagaimana tercantum dalam aircraft flight manual.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN FORMULASI BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN, TABEL FAKTOR BERAT DAN KONVERSI WAKTU MENJADI JARAK I. Formulasi Penghitungan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan 1. Rumus Penghitungan a. Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en-route): BJ = FB x FJ x UR BJ : biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (en-route) FB : faktor berat pesawat udara FJ : faktor jarak terbang. UR : unit rate b. Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (terminal navigation charges): BT = MTOW x UR BT : biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal MTOW : Maximum Permissable Take Off Weight UR : unit rate 2. Pedoman Penghitungan a. Unit rate 1) Merupakan biaya pokok per satuan jasa pelayanan navigasi penerbangan untuk setiap struktur pelayanan pada periode tertentu. 2) Biaya pokok per satuan jasa pelayanan navigasi penerbangan dihitung berdasarkan total biaya komponen yang dikeluarkan dibagi proyeksi pesawat udara yang dilayani. 3) Perhitungan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk penerbangan domestik, menggunakan unit rate untuk penerbangan domestik; www.djpp.kemenkumham.go.id Perhitungan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk penerbangan luar negeri, menggunakan unit rate untuk penerbangan luar negeri; dan Perhitungan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk penerbangan over flying, menggunakan unit rate untuk penerbangan luar negeri. b. Faktor berat pesawat udara 1) Berat pesawat udara dalam satuan Maximum Permissable Take Off Weight (MTOW) adalah berat setinggi-tingginya yang diijinkan bagi pesawat udara untuk bertolak sebagaimana tercantum dalam surat tanda kelaikan udara pesawat udara yang bersangkutan dan tidak tergantung pada pembatasan kekuatan landasan dari bandar udara yang ditinggalkan maupun yang akan didarati. 2) Faktor berat pesawat udara adalah angka yang diperoleh dari hasil perhitungan yang didasarkan berat pesawat udara dan ditetapkan dalam skala yang kurang atau dibawah proporsional terhadap berat pesawat. 3) Besaran faktor berat pesawat tersebut sebagaimana tercantum pada Butir II Tabel Faktor Berat Pesawat Udara. c. Faktor Jarak Terbang 1) faktor jarak terbang adalah angka yang dipergunakan sebagai pengganti jarak terbang pesawat udara dan dihitung sama dengan jarak terbang dibagi dengan 100 (seratus) kilometer; 2) faktor jarak terbang untuk pesawat udara dengan jarak terbang kurang dari 100 kilometer dihitung sama dengan 1 (satu); 3) faktor jarak terbang untuk penerbangan lokal dihitung dengan melakukan konversi jarak terbang penerbangan lokal dengan mempertimbangkan kecepatan jelajah ekonomis (economic cruising speed) sebagaimana diatur dalam aircraft flight manual; 4) Konversi Jarak Terbang tersebut sebagaimana tercantum pada Butir III Konversi Jarak Terhadap Waktu Terbang. www.djpp.kemenkumham.go.id II. Tabel Faktor Berat Pesawat Udara. No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 1. 0 - 17.77 10 2. 17.78 - 20.02 11 3. 20.03 - 22.32 12 4. 22.33 - 24.67 13 5. 24.68 - 27.07 14 6. 27.08 - 29.51 15 7. 29.52 - 31.99 16 8. 32.00 - 34.51 17 9. 34.52 - 37.07 18 10. 37.08 - 39.66 19 11. 39.67 - 42.28 20 12. 42.29 - 44.94 21 13. 44.95 - 47.64 22 14. 47.65 - 50.36 23 15. 50.37 - 53.11 24 16. 53.12 - 55.89 25 17. 55.90 - 58.70 26 18. 58.71 - 61.54 27 19. 61.55 - 64.40 28 20. 64.41 - 67.29 29 21. 67.30 - 70.20 30 22. 70.21 - 73.14 31 23. 73.15 - 76.10 32 24. 76.11 - 79.08 33 25. 79.09 - 82.09 34 26. 82.10 - 85.12 35 27. 85.13 - 88.14 36 28. 88.15 - 91.24 37 29. 91.25 - 94.34 38 www.djpp.kemenkumham.go.id No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 30. 94.35 - 97.45 39 31. 97.46 - 100.58 40 32. 100.59 - 103.74 41 33. 103.75 - 106.91 42 34. 106.92 - 110.10 43 35. 110.11 - 113.31 44 36. 113.32 - 116.54 45 37. 116.55 - 119.79 46 38. 119.80 - 123.05 47 39. 123.06 - 126.33 48 40. 126.34 - 129.63 49 41. 129.64 - 132.95 50 42. 132.96 - 136.28 51 43. 136.29 - 139.63 52 44. 139.64 - 142.99 53 45. 143.00 - 146.37 54 46. 146.38 - 149.77 55 47. 149.78 - 153.18 56 48. 153.19 - 156.61 57 49. 156.62 - 160.05 58 50. 160.06 - 163.51 59 51. 163.52 - 166.98 60 52. 166.99 - 170.47 61 53. 170.48 - 173.97 62 54. 173.98 - 177.48 63 55. 177.49 - 181.01 64 56. 181.02 - 184.55 65 57. 184.56 - 188.11 66 58. 188.12 - 191.68 67 59. 191.69 - 195.26 68 60. 195.27 - 198.86 69 www.djpp.kemenkumham.go.id No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 61. 198.87 - 202.47 70 62. 202.48 - 206.09 71 63. 206.10 - 209.72 72 64. 209.73 - 213.37 73 65. 213.38 - 217.03 74 66. 217.04 - 220.70 75 67. 220.71 - 224.39 76 68. 224.40 - 228.08 77 69. 228.09 - 231.79 78 70. 231.8 - 235.51 79 71. 235.52 - 239.25 80 72. 239.26 - 243.99 81 73. 243.00 - 246.75 82 74. 246.76 - 250.51 83 75. 250.52 - 254.29 84 76. 254.3 - 258.08 85 77. 258.09 - 261.88 86 78. 261.89 - 265.69 87 79. 265.70 - 269.52 88 80. 269.53 - 273.35 89 81. 273.36 - 277.20 90 82. 277.21 - 281.05 91 83. 281.06 - 285.92 92 84. 284.93 - 288.79 93 85. 288.8 - 292.68 94 86. 292.69 - 296.58 95 87. 296.59 - 300.49 96 88. 300.50 - 304.40 97 89. 304.41 - 308.33 98 90. 308.34 - 312.27 99 91. 312.28 - 316.22 100 www.djpp.kemenkumham.go.id No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 92. 316.23 - 320.18 101 93. 320.19 - 324.14 102 94. 324.15 - 328.12 103 95. 328.13 - 332.11 104 96. 332.12 - 336.10 105 97. 336.11 - 340.11 106 98. 340.12 - 344.13 107 99. 344.14 - 348.15 108 100. 348.16 - 352.18 109 101. 352.19 - 356.23 110 102. 356.24 - 360.28 111 103. 360.29 - 364.34 112 104. 364.35 - 368.41 113 105. 368.42 - 372.49 114 106. 372.52 - 376.58 115 107. 376.59 - 380.68 116 108. 380.69 - 384.79 117 109. 384.80 - 388.90 118 110. 388.91 - 393.03 119 111. 393.04 - 397.16 120 112. 397.17 - 401.30 121 113. 401.31 - 405.45 122 114. 405.46 - 409.61 123 115. 409.62 - 413.78 124 116. 413.79 - 417.95 125 117. 417.96 - 422.14 126 118. 422.15 - 426.33 127 119. 426.34 - 430.53 128 120. 430.54 - 434.74 129 121. 434.75 - 438.95 130 122. 438.96 - 443.18 131 www.djpp.kemenkumham.go.id No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 123. 443.19 - 447.41 132 124. 447.42 - 451.65 133 125. 451.66 - 455.90 134 126. 455.91 - 460.16 135 127. 460.17 - 464.42 136 128. 464.43 - 468.70 137 129. 468.71 - 472.98 138 130. 472.99 - 477.26 139 131. 477.27 - 481.57 140 132. 481.57 - 485.86 141 133. 485.87 - 490.18 142 134. 490.19 - 494.49 143 135. 494.50 - 498.82 144 136. 498.83 - 503.15 145 137. 503.16 - 507.50 146 138. 507.51 - 511.84 147 139. 511.85 - 516.20 148 140. 516.21 - 520.56 149 141. 520.57 - 524.94 150 142. 524.95 - 529.31 151 143. 529.32 - 533.70 152 144. 533.71 - 538.09 153 145. 538.10 - 542.49 154 146. 542.50 - 546.90 155 147. 546.91 - 551.31 156 148. 551.32 - 555.73 157 149. 555.74 - 560.16 158 150. 560.17 - 564.60 159 151. 564.61 - 569.04 160 152. 569.05 - 573.49 161 153. 573.50 - 577.94 162 www.djpp.kemenkumham.go.id No BERAT PESAWAT UDARA (MTOW) FAKTOR BERAT x 1.000 KG 154. 577.95 - 582.41 163 155. 582.42 - 586.88 164 156. 586.89 - 591.35 165 157. 591.36 - 595.84 166 158. 595.85 - 600.33 167 159. 600.34 - 604.82 168 160. 604.83 - 609.33 169 161. 609.34 - 613.84 170 162. 613.85 - 618.36 171 163. 618.37 - 622.88 172 164. 622.89 - 627.41 173 165. 627.42 - 631.95 174 166. 631.96 - 636.49 175 167. 636.50 - 641.04 176 168. 641.05 - 645.59 177 169. 645.60 - 650.16 178 170. 650.17 - 654.73 179 171. 654.74 - 659.30 180 172. 659.31 - 663.88 181 173. 663.89 - 668.47 182 174. 668.48 - 673.07 183 175. 673.08 - 677.67 184 176. 677.68 - 682.27 185 177. 682.28 - 686.89 186 178. 686.90 - 691.51 187 179. 691.52 - 696.13 188 180. 696.14 - 700.76 189 181. 700.77 - keatas 190 www.djpp.kemenkumham.go.id III. Konversi Jarak Terhadap Waktu Terbang. (1 Jam Penerbangan Keliling) Berdasarkan Kecepatan Jelajah Pesawat Udara No Cruising Speed (Knots) Jarak Terbang (KM) Indeks Jarak 1. 0 - 100 185.20 1.39 2. 101 - 200 370.40 2.78 3. 201 - 300 555.60 4.17 4. 301 - 400 740.80 5.56 5. 401 - 500 926.00 6.95 6. 501 - 600 1111.20 8.33 7. 601 - 700 1296.40 9.72 8. 701 - 800 1481.60 11.11 Catatan : 1. Indek Jarak adalah adalah besaran nilai konversi jarak 1 jam penerbangan keliling dengan asumsi kecepatan rata-rata adalah 75% dari Economic Cruising Speed sesuai dengan Flight Manual dibagi 100. 2. 1 nm = 1.852 KM. Contoh Perhitungan: 1. Pesawat Boeing 737-400 / PK – xxx Cruising speed = 460 kts Lama terbang 1,5 jam Perhitungan Speed pesawat dalam table termasuk kategori 9 Faktor Jarak = 1,5 jam X indek kategori 5 = 1,5 X 6.95 = 10.43 = 10 www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Pesawat BE20 – Beechcraft / PK – xxx Cruising speed = 230 kts Lama terbang 1 jam 20 menit Perhitungan Speed pesawat dalam table termasuk kategori 9 Lama terbang = 1 jam + 20/60 menit = 1.33 Jam Faktor Jarak = 1.33 Jam x indek kategori 3 = 1.33 X 4.17 = 5.55 = 6 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor pm17 Tahun 2014 tentang FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

Article 24