PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau

PERMEN Nomor pm16 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

(1) Organisasi Kantor UPBU Kalimarau terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha; c. Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara; d. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat; e. Seksi Pelayanan dan Kerja Sama; f. Satuan Pemeriksaan Intern; dan g. kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan organisasi Kantor UPBU Kalimarau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, hukum, data dan teknologi informasi serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara, fasilitas penunjang, dan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/ AMC), serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time). (3) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, serta pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program/ ASP), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan/ AEP), dan contingency plan. (4) Seksi Pelayanan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang, pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengembangan usaha jasa kebandarudaraan, jasa terkait bandar udara dan pelaksanaan kerja sama bandar udara, serta koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara.

Article 6

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (3) Kepala Satuan dan Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.