Article II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 147 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
2. Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
3. Penetapan Badan Usaha Pelabuhan;
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;
5. Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK);
6. Izin Usaha Angkutan Udara;
7. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Yang Dilakukan Oleh Usaha Patungan (Joint Venture) atau Yang Berstatus Penanaman Modal Asing.
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
IGNASIUS JONAN