PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

PERMEN Nomor pm138 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perhubungan merupakan dasar penetapan tipelogi organisasi perangkat daerah bidang perhubungan ysng digunakan oleh pemerintah daerah untuk MENETAPKAN kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran, serat sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara Nasional.

Article 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipelogi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan.

Article 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2016 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Article 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.