PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2019 tentang PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

PERMEN Nomor pm12 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS DAN KRITERIA

Article 3

Correction

(1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi: a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah; b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; atau c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah- rumah. (2) Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek: a. keselamatan; b. keamanan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; dan e. keteraturan.

Article 4

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengemudi dalam keadaan sehat; b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku; c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C; d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas; e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan; f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang; g. pengemudi menguasai wilayah operasi; h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan; j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek; k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi; l. Pengemudi: 1. memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi; 2. menggunakan celana panjang; 3. menggunakan sepatu; 4. menggunakan sarung tangan; dan 5. membawa jas hujan; dan m. Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar nasional INDONESIA.

Article 5

(1) Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu berupa larangan membawa senjata tajam bagi Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor. (2) Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi; b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani; c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan f. melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi Pengemudi dan Penumpang. (3) Dalam hal Pengemudi mengangkut Penumpang yang tidak sesuai aplikasi, harus ada pernyataan data Penumpang dari pemilik akun.

Article 6

Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi; b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Article 7

(1) Pemenuhan aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang; dan b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang. (2) Selain memenuhi aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi; dan b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam aplikasi.

Article 8

Pemenuhan aspek keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh Perusahaan Aplikasi; dan c. Perusahaan Aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

Article 9

(1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki ciri pelayanan sebagai berikut: a. wilayah operasi yang telah ditentukan; b. tidak berjadwal; c. pelayanan dari pintu ke pintu; d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Penumpang; e. besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai kesepakatan atau yang tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi; dan f. pemesanan dilakukan sesuai kesepakatan atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi. (2) Besaran biaya jasa yang tercantum pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya jasa penggunaan.

Article 10

Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki kapasitas silinder paling kecil 110 (seratus sepuluh) sentimeter kubik.

BAB V

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Article 16

Correction

(1) Pelindungan masyarakat dalam pelayanan penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap: a. Penumpang; dan b. Pengemudi. (2) Pelindungan terhadap Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. keselamatan dan keamanan; b. kenyamanan; c. kepastian mendapatkan layanan; d. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan Penumpang; e. kepastian biaya jasa sesuai dengan kesepakatan atau tertera dalam aplikasi; dan f. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap Pengemudi Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupa: a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah Pengemudi; b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka; c. kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; d. pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra; e. klarifikasi; f. hak sanggah; g. pengaktifan kembali; dan h. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan; i. kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. (4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan pada pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, bagi Pengemudi yang dikenai penghentian operasional sementara (suspend) setelah melalui proses klarifikasi dan dinyatakan layak untuk kembali beroperasi.

Article 17

Penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi wajib: a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, dan handal; b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Penumpang; dan c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data kendaraan bagi penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Article 18

Perusahaan Aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra yang diberikan kepada Pengemudi.

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2019 tentang PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21