PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm12 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 25

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAFTAR NAMA JABATAN YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. SEKRETARIAT JENDERAL a. SekretarisJenderal; b. StafAhliBidangTeknologi, LingkungandanEnergiPerhubungan; c. StafAhliBidangHukumdanReformasiBirokrasiPerhubungan; d. StafAhliBidangLogistik, MultimodadanKeselamatanPerhubungan; e. StafAhliBidangEkonomiKawasandanKemitraanPerhubungan; f. Kepala BiroPerencanaan; g. Kepala Biro KepegawaiandanOrganisasi; h. Kepala BiroKeuangandanPerlengkapan; i. Kepala BiroHukum; j. Kepala Biro Kerjasama; k. Kepala Biro Umum; l. Kepala BiroKomunikasidanInformasiPublik; m. KepalaPusatTeknologiInformasidanKomunikasiPerhubungan; n. KepalaPusatPengelolaanTransportasiBerkelanjutan; o. KetuaMahkamahPelayaran; p. KepalaSekretariat KNKT q. AnggotaMahkamahPelayaran/Hakim MahkamahPelayaran; r. SekretarisMahkamahPelayaran; s. KepalaBagian/KepalaBidang di lingkunganSekretariatJenderal; t. Anggota KNKT; u. Investigator KNKT; v. PejabatFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangan. 2. INSPEKTORAT JENDERAL a. InspekturJenderal; b. SekretarisInspektoratJenderal; c. Inspektur di lingkunganInspektoratJenderal; d. KepalaBagian di lingkunganInspektoratJenderal; e. PejabatFungsional Auditor. 3. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT a. DirekturJenderalPerhubunganDarat; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganDarat; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat; d. KepalaBalaiPengujianLaikJalandanSertifikasiKendaraanBermotor; e. KepalaBalaiPengelolaTransportasiDarat; f. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganDarat. 4. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT a. DirekturJenderalPerhubunganLaut; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganLaut; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganLaut; d. Kepala Kantor OtoritasPelabuhanUtama; e. Kepala Kantor KesyahbandaranUtama; f. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas I; g. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas II; h. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas III; i. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas IV; j. Kepala Kantor KesyahbandarandanOtoritasPelabuhanKelas V; k. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas I; l. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas II; m. Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanKelas III; n. Kepala Kantor PelabuhanBatam; o. KepalaDistrikNavigasiKelas I; p. KepalaDistrikNavigasiKelas II; q. KepalaDistrikNavigasikelas III; r. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas I; s. KepalaPangkalanPenjagaanLautdanPantaiKelas II; t. KepalaBalaiKesehatanKerjaPelayaran (BKKP); u. KepalaBalaiTeknologiKeselamatanPelayaran (BTKP); v. KepalaBagian/KepalaBidang/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganLaut; w. Marine Inspector Senior: x. Marine Inspector; y. AsistenMarine Inspector. 5. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA a. DirekturJenderalPerhubunganUdara; b. SekretarisDirektoratJenderalPerhubunganUdara; c. Direktur di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganUdara; d. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasI Utama; e. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasI; f. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasII; g. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraKelasIII; h. KepalaUnit PenyelenggaraBandar UdaraBudiarto; i. KepalaBalaiBesarKalibrasiFasilitasPenerbangan; j. KepalaBalaiKesehatanPenerbangan; k. KepalaBalaiTeknikPenerbangan; l. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelasUtama; m. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelas I; n. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraKelas II; o. KepalaBagian/KepalaBidang/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerhubunganUdara; p. InspekturKelaikudaraan Level I; q. InspekturKelaikudaraan Level II; r. InspekturKelaikudaraan Level III; s. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level IV; t. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level V; u. InspekturKelaikudaraanBidangPerawatanPesawatUdara Level VI; v. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level IV; w. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level V; x. InspekturKelaikudaraanBidangProdukAeronautika Level VI; y. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdaraLevel IV; z. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdara Level V; aa. InspekturKelaikudaraanBidangRancangBangunPesawatUdaraLevel VI; bb. Cabin Safety Inspector (CSI) Level I; cc. Cabin Safety Inspector (CSI) Level II; dd. Cabin Safety Inspector (CSI) Level III; ee. Flight Operation Inspector (FOI) Level I; ff. Flight Operation Inspector (FOI) Level II; gg. Flight Operation Inspector (FOI) Level III; hh. Flight Operation Inspector (FOI) Level IV; ii. Flight Operation Inspector (FOI) Level V; jj. Flight Operation Inspector (FOI) Level VI; kk. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level I; ll. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level II; mm. Flight Operation Officer Inspector (FOOI) Level III; a. Inspektur Bandar Udara Level I; b. Inspektur Bandar Udara Level II; c. Inspektur Bandar Udara Level III; d. Inspektur Bandar Udara Level IV; e. Inspektur Bandar Udara Level V; f. Inspektur Bandar Udara Level VI; g. InspekturAngkutanUdara Level I; h. InspekturAngkutanUdara Level II; i. InspekturAngkutanUdara Level III; j. InspekturAngkutanUdara Level IV; k. InspekturAngkutanUdara Level V: l. InspekturAngkutanUdara Level VI; m. InspekturMedisPenerbangan Level IV; n. InspekturMedisPenerbangan Level V; o. InspekturMedisPenerbangan Level VI; p. InspekturNavigasiPenerbanganLevel IV; q. InspekturNavigasiPenerbangan Level V; r. InspekturNavigasiPenerbangan Level VI; s. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level I; t. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level II; u. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level III; v. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level IV; w. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level V; x. InspekturKeamananPenerbanganBidang Aviation Security Level VI; y. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level I; z. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level II; aa. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level III; bb. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level IV; cc. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level V; dd. InspekturKeamananPenerbanganBidangPenangananBarangBerbahay a Level VI; ee. PengujiKalibrasiPenerbangan Level I; ff. PengujiKalibrasiPenerbangan Level II; gg. PengujiKalibrasiPenerbangan Level III; hh. PengujiKalibrasiPenerbangan Level IV. 6. DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN a. DirekturJenderalPerkeretaapian; b. SekretarisDirektoratJenderalPerkeretaapian; c. Direktur di IingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian; d. KepalaBalaiTeknikPerkeretaapian; e. KepalaBalaiPerawatanPerkeretaapian; f. KepalaBalaiPengujianPerkeretaapian; g. KepalaBagian/KepalaSubdirektorat di lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian. 7. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN a. KepalaBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; b. SekretarisBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; c. KepalaPusat di lingkunganBadanPengembanganSumberDayaManusiaPerhubungan; d. KetuaSekolahTinggiTransportasiDarat; e. KetuaSekolahTinggiIImuPelayaran; f. KetuaSekolahTinggiPenerbangan INDONESIA; g. KepalaBalaiBesarPendidikan, Penyegaran, danPeningkatanIImuPelayaran; h. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiLaut; i. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanIImuPelayaran; j. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPelayaran; k. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanTransportasiDarat; l. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbangan; m. KepalaBalaiPendidikandanPelatihanPenerbang; n. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi; o. DirekturAkademiTeknikKeselamatanPenerbangan; p. DirekturPoliteknikKeselamatanTransportasiJalan; q. DirekturPoliteknikIImuPelayaran; r. DirekturPoliteknikPelayaran; s. DirekturAkademiPerkeretaapian INDONESIA; t. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; u. PejabatFungsionalDosen; v. PejabatFungsionalWidyaiswara. 8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN a. KepalaBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan; b. SekretarisBadanPenelitiandanPengembanganPerhubungan; c. Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; d. Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan PengembanganPerhubungan. 9. BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI a. KepalaBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; b. SekretarisBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; c. Direktur di lingkunganBadanPengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi; d. Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 10. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,PENGUJI/PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BENDAHARA,KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm12 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25