PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm118 Tahun 2015 tentang INSPECTOR TRAINING SYSTEM ITS BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERMEN Nomor pm118 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

INSPECTOR TRAINING SYSTEM

Article 2

Correction

Inspector Training System (ITS) merupakan suatu program pelatihan terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan pembinaan inspektur penerbangan mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan diberhentikan.

Article 3

Correction

Inspector Training System (ITS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu: a. ITS Program Guide; b. ITS OJT Guide; c. ITS Formal Course Standards; d. ITS Job Task Analysis; dan e. ITS Training Record.

Article 4

(1) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi persyaratan, tujuan dan prosedur penggunaan Inspector Training System (ITS). (2) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pelatihan (Training Profiles) dan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan (Positions Descriptions) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Article 5

ITS OJT Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi persyaratan dan prosedur yang digunakan inspektur penerbangan untuk melaksanakan On The Job Training yang telah dirinci dalam jenis pelatihan (Training Profiles).

Article 6

ITS Formal Course Standards sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memberikan gambaran/deskripsi dan persyaratan minimum bagi setiap pelatihan yang dilaksanakan.

Article 7

(1) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan dokumen yang menyediakan persyaratan rinci dari setiap pekerjaan yang bersifat teknis. (2) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi deskripsi pekerjaan, dokumen pendukung yang diperlukan, langkah- langkah dari daftar pekerjaan dan tahapannya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Article 8

ITS Training Record sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan program database yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi pelatihan yang telah dan akan diikuti oleh Inspektur Penerbangan dalam ITS.

Article 9

Inspektur Penerbangan wajib mengikuti pelatihan/On The Job Training (OJT) sesuai dengan persyaratan dan program yang telah disusun dalam Inspector Training System (ITS).

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Article 10

Correction

Pihak-pihak yang terlibat dalam program ITS yaitu: a. Direktur Jenderal; b. Direktur; c. Manajer Pelatihan (Training Manager); d. Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager); e. Inspektur Penerbangan; f. Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator); dan g. OJT Instructor.

Article 11

Correction

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pengembangan kebijakan, prosedur, perencanaan, dan program dalam Inspector Training System (ITS).

Article 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, bertanggung jawab untuk: a. melakukan standarisasi penerapan Inspector Training System (ITS) di masing-masing Direktorat; b. memastikan tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan Inspector Training System (ITS); c. memberi saran dan masukan perubahan kebijakan atau prosedur Inspector Training System (ITS); d. menyusun Inspector Training System (ITS) yang sesuai dengan nomenklatur jabatan inspektur penerbangan di masing-masing Direktorat; e. melakukan pengawasan terhadap program Inspector Training System (ITS); f. melakukan evaluasi terhadap program Inspector Training System (ITS); dan g. MENETAPKAN Manajer Pelatihan, OJT Program Manajer, Training Administrator, dan OJT Instructor.

Article 13

Manajer Pelatihan (Training Manager) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, bertanggung jawab untuk: a. menyusun perencanaan jadwal dan program untuk mendukung pelaksanaan pelatihan/On The Job Training (OJT); b. memastikan bahwa tugas dan jadwal pelatihan/On The Job Training (OJT) yang diberikan mampu diikuti dan diselesaikan peserta dalam memenuhi persyaratan pelatihan/On The Job Training (menjamin pemenuhan tujuan pembelajaran); c. menyampaikan perubahan persyaratan pelatihan/On The Job Training (OJT), mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT) baru, dan menghapus pelatihan/On The Job Training (OJT) yang sudah tidak sesuai; d. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mensukseskan program pelatihan/On The Job Training (OJT); e. melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan peserta mengenai kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT) dan progres peserta dalam memenuhi persyaratan; f. mengatur pelatihan/On The Job Training (OJT) yang sesuai untuk setiap inspektur penerbangan; g. melakukan evaluasi efektifitas program pelatihan/On The Job Training (OJT) dan memberikan umpan balik kepada Direktur; dan h. melakukan koordinasi dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Perhubungan Udara terkait dengan program dan pelaksanaan Inspector Training System (ITS) di masing-masing Direktorat.

Article 14

Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, bertanggung jawab untuk: a. mengatur dan mengembangkan program pelatihan/On The Job Training (OJT); b. menjadwalkan waktu pelatihan/On The Job Training (OJT); c. menyiapkan kebutuhan pada kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); d. membimbing dalam kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); e. memberikan pertimbangan kepada Training Manager; dan f. melakukan tinjauan tahunan terhadap ITS Training Record untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.

Article 15

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertanggung jawab untuk: a. melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk merencanakan kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT); b. melakukan komunikasi dengan pelatihan/On The Job Training (OJT) program manager atau OJT Instruktur terkait rencana kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT); c. berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan d. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan kepada manajer pelatihan (Training Manager).

Article 16

Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, bertanggung jawab untuk: a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan (Training Manager) untuk menjaga semua training record tersimpan dengan baik; b. mendokumentasikan training Penerbangan baik secara elektronik maupun hard copy; c. mempersiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti pelatihan; d. melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum terkait dengan pembuatan surat penugasan pelatihan/On The Job Training (OJT); dan e. mempersiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan/On The Job Training (OJT).

Article 17

OJT Instructor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, bertanggung jawab untuk: a. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap penerapan Job Task; b. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan didalam melaksanakan Job Task sesuai tahapan pelatihan/On The Job Training (OJT) level 1, 2, dan 3; dan c. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta pelatihan/On The Job Training (OJT).

BAB VI

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

Article 24

Correction

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Avsec; b. Bidang Penanganan barang berbahaya; dan c. Bidang PKP-PK dan Salvage.

Article 25

Correction

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Avsec sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; dan b. Management

Article 26

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang Penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Job Skills; dan b. Management.

Article 27

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Bidang PKP-PK dan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Job Skills; dan b. Management.

Article 28

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Article 29

Correction

Inspektur Navigasi Penerbangan terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu: a. Bidang Air Traffic Services (ATS); b. Bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); c. Bidang Aeronautical Information Services (AIS); dan d. Bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS).

Article 30

Correction

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Air Traffic Services (ATS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. ATS; dan c. Management.

Article 31

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Job Skill; b. Communication Navigation Surveillance (CNS); dan c. Management.

Article 32

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Aeronautical Information Services (AIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Aeronautical Information Services (AIS); dan c. Management.

Article 33

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS- OPS); dan c. Management.

Article 34

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Article 35

Correction

Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: a. Bidang Pengoperasian Pesawat Udara; b. Bidang Kelaikudaraan; dan c. Bidang Medis Penerbangan.

Article 36

Correction

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Aircraft Dispatcher; c. Cabin Safety; dan d. Management.

Article 37

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, terdiri atas: a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training). (2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Indoctrination; b. Certification; c. Surveillance; d. Personnel Licensing; dan e. Investigation. (3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Job Skill; b. Avionic; dan c. Management.

Article 38

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS) Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor pm118 Tahun 2015 tentang INSPECTOR TRAINING SYSTEM ITS BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB VIII

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

BAB IX

Article 39

Article 40

BAB X

Article 41

Article 42

Article 43

BAB XII

Article 44

Article 45

BAB XIII

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49