PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/ Inpassing

PERMEN Nomor pm116 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penyesuaian/ Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan jabatan fungsional. 8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pegujian kendaraan bermotor. 9. Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut. 10. Teknisi Penerbangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas angkutan udara; 11. Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan dalam interval waktu tertentu. 12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Article 6

Correction

(1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/ Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; dan 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/ Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional perhubungan ahli madya; 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Article 8

Correction

Tata cara Penyesuaian/ Inpassing dilaksanakan sebagai berikut: a. PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/ Inpassing kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi. b. penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administratif sebagai berikut: 1. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS; 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; 3. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 5. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.; 6. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah nilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 7. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah selesai dilakukan, dilanjutkan uji kompetensi portofolio; d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dalam c ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; e. penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan oleh PPK; dan f. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR, PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN, DAN TEKNISI PENERBANGAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA NO. GOL. RUANG STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/ LEBIH 1. II/a SLTA/ D.I 25 29 34 38 39 2. II/b SLTA/ D.I 40 43 47 52 57 D.II 40 44 48 53 58 3. II/c SLTA/ D.I 60 63 68 73 77 D.II 60 64 69 74 78 SARJANA MUDA/ D.III 60 65 70 75 79 4. II/d SLTA/ D.I 80 83 87 92 97 D.II 80 84 88 93 98 SARJANA MUDA/ D.III 80 85 89 94 99 5. III/a SLTA/ D.I 100 110 121 132 144 D.II 100 111 122 133 145 SARJANA MUDA/ D.III 100 112 123 134 146 6. III/b SLTA/ D.I 150 161 172 183 195 D.II 150 162 173 184 196 SARJANA MUDA/ D.III 150 163 174 185 197 7. III/c SLTA/ D.I 200 221 244 268 290 D.II 200 222 245 269 291 SARJANA MUDA/ D.III 200 223 246 270 292 8. III/d SLTA/ D.I/ D.II/ SARJANA MUDA/ D.III 300 300 300 300 300 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D.IV/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) NO. GOL. RUANG STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/ LEBIH 1. III/a S1/ D.IV 100 106 118 130 142 2. III/b S1/ D.IV 150 154 165 178 190 S2 150 155 168 181 195 3. III/c S1/ D.IV 200 214 237 261 285 S2 200 214 239 264 290 S3 200 216 241 268 294 4. III/d S1/ D.IV 300 309 332 356 380 S2 300 310 334 359 385 S3 300 311 336 363 390 5. IV/a S1/ D.IV 400 415 450 486 522 S2 400 416 453 490 527 S3 400 418 456 494 532 6. IV/b S1/ D.IV 550 558 593 629 665 S2 550 559 595 632 670 S3 550 560 598 636 674 7. IV/c S1/ D.IV 700 710 731 765 798 S2 700 711 733 768 803 S3 700 712 735 771 807 8. IV/d S1/ D.IV 850 855 902 948 988 S2 850 856 903 949 993 S3 850 857 904 950 997 9. IV/e S1 s.d. S3 1050 1050 1050 1050 1050 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI NO PROSES NAMA JABATAN TANGGAL PARAF 1. Dikonsep Subroto Kabag Ortala 2. Disempurnakan Agus Pramono PLH. Kabag Perat Transp Udara dan Multimoda 3. Diperiksa Hary Kriswanto Karo Kepeg. dan Org. 4. Diperiksa Wahju Adji H Karo Hukum 5. Disetujui Sugih ardjo Sekretaris Jenderal LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING ……………….. KOP SURAT………………. SURAT PERNYATAAN Nomor: ……………………………….. 1. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :……………………………………………………….. NIP :……………………………………………………….. Instansi :……………………………………………………….. Jabatan :……………………………………………………….. (paling rendah pejabat struktural Eselon II) 2. Menyatakan bahwa, Nama :……………………………………………………….. NIP :……………………………………………………….. Pangkat/Gol.Ruang/TMT :……………………………………………………….. Unit Kerja :……………………………………………………….. telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun untuk dapat disesuaikan (di- inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*). 3. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya …………………………, …………………. Jabatan yang membuat pernyataan, Nama …………………………………………… NIP ……………………………………….. Pangkat/Gol.Ruang ……………………….. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI NO PROSES NAMA JABATAN TANGGAL PARAF 1. Dikonsep Subroto Kabag Ortala 2. Disempurnakan Agus Pramono PLH. Kabag Perat Transp Udara dan Multimoda 3. Diperiksa Hary Kriswanto Karo Kepeg. dan Org. 4. Diperiksa Wahju Adji H Karo Hukum 5. Disetujui Sugihardjo Sekretaris Jenderal LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING ……………….. KOP SURAT………………. SURAT PERNYATAAN Nomor: ……………………………….. 1. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :……………………………………………………….. NIP :……………………………………………………….. Pangkat/Gol.Ruang/TMT :……………………………………………………….. Unit Kerja :……………………………………………………….. 2. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: a. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*). b. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya. c. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan. 3. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………, …………………. Jabatan yang membuat pernyataan, Nama …………………………………………… NIP ……………………………………….. Pangkat/Gol.Ruang ……………………….. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI NO PROSES NAMA JABATAN TANGGAL PARAF 1. Dikonsep Subroto Kabag Ortala 2. Disempurnakan Agus Pramono PLH. Kabag Perat Transp Udara dan Multimoda 3. Diperiksa Hary Kriswanto Karo Kepeg. dan Org. 4. Diperiksa Wahju Adji H Karo Hukum 5. Disetujui Sugihardjo Sekretaris Jenderal LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING Nomor : Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Jakarta, …………. Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah di ……….. 1. Berdasarkan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah Nomor …………… tanggal ……….. hal …………., kepada Pegawai Negeri Sipil dengan data sebagai berikut No. Nama NIP Pangkat/Gol. Jenjang Jabatan Angka Kredit dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*). 2. Demikian dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. A.n. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Sekretaris Jenderal Nama ……………………… NIP …………………… Pangkat/Gol.Ruang …… Tembusan: 1. Kepala Dinas Perhubungan yang bersangkutan; 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*) 5. Pejabat Instansi yang berkepentingan. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/ Inpassing

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12