PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

PERMEN Nomor pm110 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. 2. Kapasitas Jalur Kereta Api adalah kemampuan maksimum suatu jalur kereta api untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu. 3. Kapasitas Stasiun adalah kemampuan maksimum suatu stasiun untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu. 4. Frekuensi Perjalanan Kereta Api adalah jumlah perjalanan kereta api pada suatu jalur kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu. 5. Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Malka adalah perubahan gapeka yang masa berlakunya tidak melebihi dari pelaksanaan gapeka yang telah ditetapkan atau sampai dengan berlakunya gapeka baru. 6. Warta Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Wam adalah perubahan gapeka yang berlaku paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan takwim. 7. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 8. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 9. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang. 10. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 11. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka adalah perjalanan kereta api pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk perjalanan kereta api penumpang atau barang. 12. Perjalanan Kereta Api Luar Biasa adalah perjalanan kereta api pada saat tertentu atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, pertolongan, atau kepentingan kenegaraan. 13. Petak Jalan adalah bagian jalan kereta api antara as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan atau berurutan. 14. Petak Blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal masuk yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta api. 15. Pemilik Prasarana adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha penyelenggara prasana perkeretaapian 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB III

TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GAPEKA

Article 5

Correction

Pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibuat melalui tahapan kegiatan yang meliputi : a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. penyusunan rancangan; d. penetapan; dan e. pemberlakuan.

Article 6

Correction

Tahapan kegiatan pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Article 7

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. data mengenai ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian; b. data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian; c. data lalu lintas perjalanan kereta api; dan d. data permintaan angkutan penumpang dan barang. (2) Data mengenai ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kecepatan maksimum; b. pembatasan kecepatan; c. sistem persinyalan; d. kapasitas lintas; e. kapasitas stasiun; f. beban gandar; g. jadwal perawatan prasarana; dan h. kapasitas tempat penyimpanan sarana. (3) Data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kecepatan maksimum sarana; dan b. ketersediaan sarana siap operasi. (4) Data lalu lintas perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Gapeka yang berlaku; b. Malka dan Wam yang berlaku; c. pola pengoperasian kereta api; d. data evaluasi terhadap Gapeka, Malka Dan Wam; dan e. data kelambatan kereta api. (5) Dalam hal penyelenggara prasarana perkeretaapian baru maka data lalu lintas perjalanan kereta api hanya data pola pengoperasian kereta api.

Article 8

Data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian dan permintaan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d, harus memperhatikan masukan dari penyelenggara sarana perkeretaapian.

Article 9

Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : a. komparasi; b. penghitungan; dan c. kompilasi.

Article 10

(1) Tahapan komparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan perbandingan data sebagai berikut : a. informasi permintaan angkutan; b. informasi ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian; dan c. informasi ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian; (2) Tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan penentuan waktu tempuh kereta api dengan memperhatikan hierarki perjalanan kereta api yang bertujuan untuk menentukan prioritas perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan: a. kecepatan prasarana dan sarana; b. kecepatan kereta api; c. jarak tempuh perjalanan kereta api, kecuali untuk kereta api komuter; dan d. jenis angkutan kereta api. (3) Tahapan kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan kegiatan penggabungan data untuk diterjemahkan ke dalam garis perjalanan kereta api pada Gapeka dengan memperhatikan : a. lintas pelayanan yang sudah ditetapkan; b. izin operasi; c. frekuensi perjalanan kereta api pada gapeka lebih kecil dari kapasitas lintas dan kapasitas stasiun; dan d. waktu pelaksanaan perawatan prasarana dan ketersediaan sarana siap operasi.

Article 11

(1) Penyusunan rancangan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menggambarkan, sebagai berikut: a. nama atau nomor kereta api; b. stasiun, yang meliputi: 1) nama dan singkatan stasiun; dan 2) fasilitas yang ada di stasiun; c. waktu, yang meliputi: 1) periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan 2) waktu berlaku Gapeka; d. jarak dan waktu tempuh antar stasiun; e. kecepatan; f. posisi perjalanan kereta api, yang meliputi: 1) pemberangkatan (km stasiun); 2) persilangan; 3) persusulan; dan 4) pemberhentian; g. data prasarana, yang meliputi: 1) lengkung; 2) kelandaian; 3) keterangan jalur ganda; 4) sistem pengaturan dan pengendalian; dan 5) jenis hubungan blok. (2) Nomor kereta api pada grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam bentuk urutan nomor sesuai dengan hierarki jenis kereta api dan ditempatkan pada gambar garis perjalanan kereta api sebagai berikut: a. garis tidak terputus untuk kereta api penumpang; b. garis terputus-putus untuk kereta api barang; dan c. garis perjalanan diberi tanda silang dan nomor kereta api diberi imbuhan huruf F untuk kereta api fakultatif.

Article 12

(1) Penetapan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, oleh: a. Menteri pada jaringan jalur kereta api nasional; b. Gubernur pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan c. Bupati/Wali kota pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, (2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian mengajukan permohonan penetapan Gapeka kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan rancangan gapeka yang memuat meliputi : a. gambar grafis berupa grafik perjalanan kereta api yang menunjukan perjalanan kereta api; b. buku perjalanan kereta api dalam melakukan kegiatan kereta api berjadwal; c. buku dukungan sarana; dan d. buku penomoran kereta api, kapasitas lintas dan jarak antar stasiun. (3) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2). (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Article 13

(1) Rancangan gapeka yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yang dinyatakan lengkap, dilakukan evaluasi antara penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Evaluasi yang dilakukan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Direktur Jenderal selaku Pembina Teknis Perkeretaapian.

Article 14

(1) Evaluasi rancangan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi: a. komposisi pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan non ekonomi; dan b. perjalanan kereta api (waktu keberangkatan, waktu perjalanan, waktu kedatangan). (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota MENETAPKAN Gapeka sesuai kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi rancangan gapeka dinyatakan lengkap dan benar. (3) Penetapan dan pemberlakuan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 5 huruf e oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Penyelenggara prasarana perkeretaapian sebelum pemberlakuan Gapeka harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV

TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN PERJALANAN KERETA API DI LUAR GAPEKA DANPERJALANAN KERETA API LUAR BIASA

Article 15

Correction

(1) Perjalanan kereta api harus dilakukan sesuai dengan Gapeka. (2) Dalam hal perjalanan kereta api dilaksanakan di luar Gapeka, penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melapor kepada pemilik prasarana kereta api.

Article 16

Correction

(1) Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan perjalanan kereta api pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk perjalanan kereta api penumpang atau barang yang bersifat komersil. (2) Perjalanan kereta api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. perjalanan kereta api yang melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut; dan b. perjalanan kereta api yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut.

Article 17

Pembuatan Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi tahapan : a. pengolahan data/permintaan perjalanan; b. penyusunan perjalanan; dan c. pelaksanaan.

Article 18

Tahapan pembuatan perjalanan kereta api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Article 19

Tahapan pengolahan data/permintaan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi: a. komparasi; dan b. penghitungan.

Article 20

(1) Tahapan komparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan perbandingan data-data sebagai berikut : a. informasi Gapeka yang berlaku; b. informasi permintaan angkutan; dan c. perubahan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian. (2) Tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan penentuan waktu tempuh kereta api dengan penyesuaian perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan: a. kapasitas jalur kereta api dan kapasitas stasiun; dan b. jenis angkutan kereta api.

Article 21

Penyusunan perjalanan kereta api di luar gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menggambarkan: a. nama atau nomor kereta api; b. waktu, yang meliputi: 1) periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan 2) waktu berlaku. c. jarak dan waktu tempuh antar stasiun; d. kecepatan; e. perjalanan kereta api, yang meliputi: 1) asal dan tujuan; 2) persilangan; 3) persusulan; dan 4) stasiun pemberhentian; f. data perubahan prasarana dan sarana.

Article 22

Pelaksanaan Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi: a. perjalanan kereta api di luar gapeka yang berjalan melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut, penyelenggara prasarana harus mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan b. perjalanan kereta api di luar gapeka yang berjalan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut, penyelenggara prasarana harus melapor kepada pemilik prasarana.

Article 23

Perjalanan kereta api luar biasa merupakan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, kedinasan, pertolongan, atau kepentingan kenegaraan.

Article 24

Pembuatan perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi tahapan : a. pengolahan data/permintaan perjalanan; b. penyusunan perjalanan; dan c. pelaksanaan.

Article 25

Ketentuan mengenai tahapan pengolahan data/permintaan perjalanan dan penyusunan perjalanan pada Pembuatan Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis muntadis terhadap tahapan pembuatan perjalanan kereta api luar biasa.

Article 26

(1) Pelaksanaan perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi: a. kepentingan kedinasan, dan/atau pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat melaksanakan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemilik prasarana perkeretaapian. b. kepentingan perawatan dan/atau kepentingan kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa. (2) Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara prasarana perkeretaapian melaporkan pelaksanaan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor pm110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

Article 31