PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm109 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor pm109 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik INDONESIA Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 8

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 109 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. FORMAT PERMOHONAN IZIN KHUSUS Nomor : Jakarta, .................... Lampiran : Perihal : Permohonan izin khusus Kepada: Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di JAKARTA 1. Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin khusus untuk dapat melakukan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga/Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri* Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk kepentingan nasional yang strategis, yaitu ………………….. (disebutkan alasan diperlukannya izin khusus), untuk melakukan pendaratan dan lepas landas pada Bandar Udara dengan rencana, jadwal dan rute penerbangan sebagai berikut: NO . TANGGAL, BULAN, TAHUN RUTE PENERBANG AN REGISTRA SI PESAWAT KETERANG AN 1. ……………… …. ………………… … ……………… ……………… 2. ……………… …. ………………… … ……………… ……………… 3. ……………… …. ………………….. ……………… ……………… 2. Demikian disampaikan, apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua persyaratan dan prosedur teknis serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tembusan: Menteri Perhubungan Keterangan: *coret salah satu ..........., ………………… Pemohon (…………………) B. FORMAT PEMBERIAN IZIN KHUSUS Nomor : Jakarta, ……………… Klasifikasi : Penting Lampiran : - Perihal : Persetujuan Izin Khusus Kepada Untuk Pesawat Udara Registrasi…………… Yth.: …………………... di …………………………. 1. Menunjuk surat ……………………………. tanggal ……………………. perihal ………………………….., dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dapat menyetujui permohonan …………………………………. untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing tipe ………………… registrasi……………ke dan dari wilayah Negara Kesatuan terhitung mulai tanggal sejak surat diterbitkan sampai dengan ………………………. dengan melakukan pendaratan dan lepas landas di beberapa bandar udara dalam rangka ……………….., dengan jadwal dan rute penerbangan sebagai berikut : NO . TANGGAL, BULAN, TAHUN RUTE PENERBANG AN REGISTRA SI PESAWAT KETERANG AN 1. ……………… ………………… ……………… ……………… …. … 2. ……………… …. ………………… … ……………… ……………… 3. ……………… …. ………………….. ……………… ……………… 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan Mengingat kegiatan dimaksud menggunakan pesawat udara sipil asing dengan registrasi………….., harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mendapatkan Izin Terbang (Flight Clearance) yaitu Diplomatic Clearance dari Kementerian Luar Negeri, Security Clearance dari Mabes TNI dan Persetujuan Terbang (Flight Approval) dari Kementerian Perhubungan; b. harus melalui bandar udara internasional untuk melakukan proses Custom, Immigration and Quarantine (CIQ) sebelum masuk dan keluar bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. untuk penerbangan di bandar udara wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, manifest penumpang harus diperiksa dan diketahui oleh pejabat pengelola bandar udara, serta dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga dimaksud kepada Kementerian Perhubungan. 3. Sesuai dengan PM……. Tahun……., bahwa izin khusus ini hanya dapat dipergunakan oleh ………………………….. untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam rangka ………………………… 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. a.n. MENTERI PERHUBUNGAN Direktur Jenderal Perhubungan Udara ………………………. …………………………………. …………………………………… Tembusan : Menteri Perhubungan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, BUDI KARYA SUMADI

Article I

Article 8

Article I

Article 8

Article 11

Article 12

Article 16

Article 17

Article 18

Article 21

Article II