PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm106 Tahun 2015 tentang PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm106 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan yang diberikan oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Article 2

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan wajib menggunakan pakaian dinas harian pegawai Kementerian Perhubungan dan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubugan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Article 3

Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku baju sisi kiri dengan warna dasar hijau, sebagaimana dicontohkan penggunaannya pada pejabat tinggi pratama.

Article 4

Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku baju sisi kiri dengan warna dasar hijau, sebagaimana dicontohkan penggunaannya pada pejabat tinggi pratama.

Article 4

Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.