PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-77 Tahun 2021 tentang KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN

PERMEN Nomor pm-77 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam penyelenggaraan angkutan barang berbahaya. 2. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang transportasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dan pelatihan serta terhadap Kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan dan pelatihan transportasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi. 3. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi sumber daya manusia angkutan barang berbahaya yang telah memiliki Kompetensi. 4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan adalah surat pernyataan keabsahan yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Kompetensi. 5. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 6. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 7. Inspeksi adalah kegiatan pengawasan kelaikan teknis dan operasional pengangkutan Angkutan Barang Berbahaya. 8. Pendidikan dan Pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 11. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB II

JENIS DAN STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN

Article 4

Correction

(1) Sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya dalam melaksanakan pengangkutan Barang Berbahaya harus memiliki Kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk Barang Berbahaya yang diangkut. (2) Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. awak Angkutan Barang Berbahaya; b. awak khusus Angkutan Barang Berbahaya; c. pengawas Angkutan Barang Berbahaya; dan d. inspektur Angkutan Barang Berbahaya. (3) Kompetensi awak Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. mengetahui resiko, klasifikasi Barang Berbahaya, dan kompatibilitas Barang Berbahaya; b. mengetahui informasi pengangkutan yang tercantum dalam lembar data keselamatan; c. mampu melakukan pemberian plakat Barang Berbahaya pada kendaraan; d. mampu memahami label pada kemasan Barang Berbahaya; e. mengetahui dan terampil melakukan prosedur pada kondisi darurat berupa pertolongan pertama, penanganan kebakaran, penanganan tumpahan di jalan, keselamatan jalan, penggunaan peralatan pelindung, dan instruksi tertulis; f. mengetahui jenis kemasan Barang Berbahaya sesuai dengan standar nasional maupun internasional; g. mengetahui persyaratan dokumen pengangkutan Barang Berbahaya; h. memiliki pengetahuan dan keterampilan melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan (pre-trip inspection); i. memahami perlindungan lingkungan dalam pengendalian pengangkutan Barang Berbahaya; j. memahami segregasi atau pemisahan muatan Barang Berbahaya dalam 1 (satu) kendaraan yang sama; k. mengetahui informasi umum tentang tanggung jawab dalam pengangkutan Barang Berbahaya; l. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara pengangkutan, pemuatan, dan pembongkaran Barang Berbahaya; dan m. mampu melakukan pengisian e-logbook perjalanan Angkutan Barang Berbahaya. (4) Kompetensi awak khusus Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. memenuhi ketentuan Kompetensi Awak Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. mampu memahami tata cara penanganan pengangkutan bahan peledak, radioaktif, dan material Barang Berbahaya menggunakan kendaraan tangki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kompetensi pengawas Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mampu mengetahui dan memahami: a. dasar-dasar umum pengemasan, pengangkutan Barang Berbahaya, petunjuk pengemasan termasuk pengemasan beberapa Barang Berbahaya dalam satu kemasan luar (mix packing provisions), overpack, dan salvage packing; b. peraturan nasional dan internasional terkait pengangkutan Barang Berbahaya di jalan; c. pengetahuan mengenai Barang Berbahaya meliputi klasifikasi, sifat, dan karakteristik Barang Berbahaya; d. proses perizinan Angkutan Barang Berbahaya; e. pembatasan pengangkutan Barang Berbahaya; f. persyaratan bagi pengirim Barang Berbahaya; g. daftar Barang Berbahaya; h. pengecekan e-logbook perjalanan Angkutan Barang Berbahaya; i. pemasangan plakat pada kendaraan; j. pemasangan label pada kemasan Barang Berbahaya; k. dokumen pengangkutan Barang Berbahaya; l. prosedur penyimpanan dan bongkar muat barang khusus berbahaya termasuk ketentuan pengisian Barang Berbahaya ke dalam kemasan; dan m. tanggap darurat Angkutan Barang Berbahaya. (6) Kompetensi inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mampu melakukan evaluasi dan Inspeksi terhadap penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya yang dilakukan oleh awak, awak khusus, dan pengawas Angkutan Barang Berbahaya. (7) Kompetensi inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas jenjang Kompetensi: a. inspektur Angkutan Barang Berbahaya tingkat muda; b. inspektur Angkutan Barang Berbahaya tingkat madya; dan c. inspektur Angkutan Barang Berbahaya tingkat utama. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Article 5

Correction

(1) Kompetensi sumber daya manusia untuk awak, awak khusus, dan pengawas Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (5) diberikan melalui: a. Pendidikan dan Pelatihan awal (inisial) yang terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan umum dan khusus; b. Pendidikan dan Pelatihan penyegaran (refreshing); dan c. uji Kompetensi. (2) Kompetensi sumber daya manusia untuk inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan melalui: a. Pendidikan dan Pelatihan awal (inisial) yang terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan umum dan khusus; dan b. Pendidikan dan Pelatihan penyegaran (refreshing).

Article 6

(1) Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh: a. pimpinan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya; atau b. pimpinan badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya untuk kepentingan sendiri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya dengan tembusan Direktur Jenderal. (4) Permohonan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan: a. daftar riwayat hidup calon peserta; b. fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sesuai dengan jenis kendaraan; c. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan tidak buta warna dari dokter; dan d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar mengenakan kemeja putih dengan latar belakang warna merah.

Article 7

(1) Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya untuk inspektur Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan usulan dari unit kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 8

(1) Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk mengikuti uji Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya.

Article 9

(1) Untuk mengikuti uji Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: a. badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Angkutan Barang Berbahaya; atau b. lembaga Pendidikan dan Pelatihan Angkutan Barang Berbahaya. (3) Dalam hal terdapat peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan belum mengikuti uji Kompetensi, permohonan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya; atau b. badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya untuk kepentingan sendiri. (4) Permohonan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan: a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan mengenakan kemeja putih latar belakang warna merah.

Article 10

(1) Uji Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim penguji. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal. (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan terdiri atas: a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan c. akademisi atau praktisi. (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 1 (satu) tahun.

Article 11

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. ujian tertulis; b. ujian praktek; dan c. wawancara. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot penilaian: a. ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen); b. ujian praktek, dengan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. ujian wawancara, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen).

Article 12

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi ujian terhadap pengetahuan atas: a. peraturan perundang-undangan dan persyaratan kegiatan Angkutan Barang Berbahaya; b. klasifikasi Barang Berbahaya; c. resiko dan bahaya Barang Berbahaya; d. persyaratan pengemasan Barang Berbahaya; e. simbol dan penandaaan Barang Berbahaya; dan f. dokumen pengangkutan Barang Berbahaya.

Article 13

Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi ujian terhadap pemahaman atas: a. jenis karakteristik Angkutan Barang Berbahaya; b. plakat pada kendaraan Angkutan Barang Berbahaya sesuai standar internasional; c. klasifikasi Barang Berbahaya; dan d. penanganan dalam keadaan darurat.

Article 14

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. sikap dan perilaku; b. pengetahuan di bidang Barang Berbahaya; dan c. pengalaman di bidang pengangkutan Barang Berbahaya.

Article 15

Peserta uji Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya dinyatakan lulus uji Kompetensi apabila telah memenuhi ketentuan: a. telah lulus persyaratan administrasi uji Kompetensi; dan b. mengikuti penilaian materi uji Kompetensi, dengan total nilai akhir paling rendah 75 (tujuh puluh lima) dan nilai tiap materi uji paling rendah 70 (tujuh puluh).

Article 16

(1) Tim penguji memberikan penilaian terhadap peserta uji Kompetensi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil uji Kompetensi. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam contoh 1 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara ditandatangani dan bersifat final. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat peserta yang dinyatakan lulus uji Kompetensi atau tidak lulus uji Kompetensi. (6) Berita acara hasil uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim penguji kepada Direktur Jenderal. (7) Berdasarkan berita acara hasil uji Kompetensi untuk peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan hasil uji Kompetensi.

Article 17

Peserta yang dinyatakan lulus uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) diberikan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Angkutan Jalan.

Article 18

Article 19

(1) Pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan penyegaran (refreshing). (2) Pendidikan dan Pelatihan penyegaran (refreshing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. seminar; b. workshop; c. bimbingan teknis; atau d. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Article 20

(1) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. pimpinan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya; atau b. pimpinan badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya untuk kepentingan sendiri. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (4) Penyampaian permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan: a. Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi asli; b. daftar riwayat hidup calon peserta; c. fotokopi Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sesuai dengan jenis kendaraan; d. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan tidak buta warna dari dokter; dan e. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar mengenakan kemeja putih dengan latar belakang warna merah.

Article 21

Pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam melaksanakan tugas wajib: a. mengenakan perlengkapan alat pelindung diri dan/atau membawa kartu tanda Kompetensi atau lencana kecakapan sesuai masa berlakunya; dan b. mengoperasikan kendaraan Angkutan Barang Berbahaya, melakukan pengawasan, atau melaksanakan Inspeksi sesuai dengan tugasnya berpedoman pada sistem manajemen keselamatan, standar pelayanan minimal Angkutan Barang Berbahaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Article 22

Correction

(1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya dilakukan oleh: a. badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya; atau b. lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya. (2) Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memiliki kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan; b. memiliki silabus, modul berbasis Kompetensi, dan metode pembelajaran; c. memiliki atau menguasai sarana, prasarana, fasilitas, dan peralatan praktek penanganan Angkutan Barang Berbahaya; d. memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; e. memiliki buku pedoman penyelenggara pelatihan (training procedure manual) serta buku pendukung yang sesuai; f. melaksanakan pengawasan internal; g. mendokumentasikan dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya; dan h. menyimpan catatan/rekaman pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

Article 23

Article 24

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan ketidaksesuaian terhadap dokumen persyaratan. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon membuat surat pernyataan kesanggupan dengan disertai rencana aksi pemenuhan persyaratan yang disampaikan kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. (3) Bentuk surat pernyataan kesanggupan dan rencana aksi pemenuhan persyaratan sesuai format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 25

(1) Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh: a. badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya; atau b. lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan. (5) Penyampaian permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. sertifikat akreditasi asli; dan b. dokumen administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam hal terjadi perubahan.

Article 26

(1) Badan hukum penyelenggara atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya melaporkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi elektronik. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap masa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan melakukan evaluasi bersama dengan Direktur Jenderal. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan pelaksanaan akreditasi, dan/atau penilaian kembali status akreditasi.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 27

Correction

(1) Pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi; atau c. pencabutan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Article 28

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Dalam hal pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Dalam jangka waktu pembekuan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi tidak melakukan upaya perbaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi.

Article 29

(1) Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi dicabut tanpa tahapan peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi: a. Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi diperoleh dengan cara tidak sah; c. pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi dijatuhi hukuman disiplin pegawai/karyawan dengan hukuman disiplin berat; d. pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; dan/atau f. pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi untuk awak, awak khusus, dan pengawas Angkutan Barang Berbahaya melakukan pelanggaran dalam tata cara pengemasan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Article 30

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat diperoleh melalui: a. laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; b. informasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. laporan hasil investigasi dan rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi; d. laporan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang Berbahaya atau badan usaha penyelenggara Angkutan Barang Berbahaya untuk kepentingan sendiri; atau e. laporan dari masyarakat pengguna jasa. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data: a. waktu dan tempat kejadian; b. jenis dan uraian pelanggaran; c. identitas pelaku sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya; dan d. identitas pelapor. (3) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya yang melakukan pelanggaran. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif.

(1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. nomor induk kependudukan (NIK); d. nomor Sertifikat Kompetensi; e. nomor dan tanggal berita acara hasil uji Kompetensi; f. tanda tangan penerbit sertifikat; dan g. tempat dan waktu pelaksanaan. (2) Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. kartu tanda Kompetensi untuk awak Angkutan Barang Berbahaya dan awak khusus Angkutan Barang Berbahaya; dan b. lencana kecakapan untuk pengawas dan inspektur Angkutan Barang Berbahaya. (3) Kartu tanda Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. nomor sertifikat; b. nama; c. tempat tanggal lahir; d. kebangsaan; e. nomor induk kependudukan (NIK); f. tanda tangan awak Angkutan Barang Berbahaya atau awak khusus Angkutan Barang Berbahaya; g. penerbit kartu tanda Kompetensi; h. masa berlaku; i. nomor Sertifikat Kompetensi; j. kelas Barang Berbahaya dan nomor perserikatan bangsa-bangsa (UN Number) sesuai dengan barang yang dibawa; dan k. jenis kendaraan pengangkut tangki atau tidak tangki. (4) Lencana kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 mm (empat puluh milimeter), lebar 40 mm (empat puluh milimeter), dan tebal 2 mm (dua milimeter). (5) Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku habis. (7) Dalam hal Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis masa berlakunya, pemegang Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi harus mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan awal (inisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. (8) Bentuk dan ukuran Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Kompetensi tercantum dalam contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapatkan akreditasi dari Menteri melalui Kepala Badan. (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan tembusan Menteri. (3) Permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan persyaratan: a. dokumen administrasi, terdiri atas: 1. nomor induk berusaha; 2. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus penyelenggara; dan 3. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan; b. dokumen teknis, terdiri atas: 1. panduan pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan; 2. kurikulum, silabus, modul, dan metode pembelajaran; 3. daftar sarana, prasarana, fasilitas dan peralatan praktek; 4. daftar tenaga pengajar yang telah lulus assessment pengetahuan Angkutan Barang Berbahaya dari Direktur Jenderal; 5. daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan 6. daftar buku pendukung dan buku pedoman penyelenggara pelatihan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, Kepala Badan melakukan verifikasi dan evaluasi. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (6) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan. (7) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (8) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen persyaratan dinyatakan sesuai, Kepala Badan atas nama Menteri MENETAPKAN keputusan dan sertifikat akreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Angkutan Barang Berbahaya.

Peraturan Menteri Nomor pm-77 Tahun 2021 tentang KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VI

Article 31

BAB VII

Article 32

BAB VIII

Article 33

BAB IX

Article 34