Peraturan Menteri Nomor pm-7 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN...

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1406) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Article 5A

(1) Pegawai negeri sipil yang sebelumnya telah menjabat dalam Jabatan Pelaksana Inspektur tetap dapat menduduki Jabatan Pelaksana Inspektur sampai dengan diangkat kedalam Jabatan Fungsional Inspektur melalui penyesuaian/inpassing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana Inspektur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah proses penyesuaian/inpassing selesai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1406), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2021 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm-7 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Article I

Article 5A

Article I

Article 5A