PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-45 Tahun 2021 tentang PENGUKURAN KAPAL

PERMEN Nomor pm-45 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Tonase Kapal adalah volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT). 3. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969). 4. Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) adalah volume ruang yang bermanfaat dari suatu Kapal yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969) dan bukan sebagai alat ukur yang dapat menunjukan jumlah, berat, kapasitas, maupun volume muatan. 5. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan Tonase Kapal. 6. Surat Ukur adalah surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran. 7. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur. 8. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar. 9. Panjang Keseluruhan Kapal (Length Over All/LOA) adalah panjang Kapal yang diukur dari haluan permanen Kapal terdepan sampai buritan Kapal permanen paling belakang. 10. Tengah Kapal adalah titik tengah dari panjang Kapal diukur dari sisi depan linggi haluan. 11. Lebar Kapal adalah lebar terbesar dari Kapal diukur pada bagian tengah Kapal hingga ke sisi luar gading-gading bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan logam atau fibre glass atau hingga ke permukaan terluar lambung Kapal bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan selain logam atau fibre glass. 12. Ukuran Dalam Terbesar adalah: a. jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak teratas pada bagian samping. Pada Kapal selain yang terbuat dari bahan logam atau fibre glass jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. Apabila bagian bawah dari potongan melintang tengah Kapal berbentuk cekung atau apabila terdapat jalur pengapit lunas yang tebal, jarak tersebut diukur dari titik dimana garis dataran dasar yang tembus ke dalam memotong sisi lunas. b. pada Kapal yang tajuknya berbentuk cembung, Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke titik perpotongan dari garis terbesar dari geladak dengan sisi pelat kulit dan garis ini membentang sehingga seolah-olah tajuk tersebut berbentuk sudut. c. apabila geladak teratas meninggi dan bagian yang meninggi itu membentang melalui titik dimana Ukuran Dalam Terbesar itu harus ditentukan, maka Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke garis penghubung yang membentang dari bagian geladak yang rendah menyusur garis yang sejajar dengan bagian yang meninggi. 13. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar Kapal INDONESIA. 14. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas Kapal selain awak Kapal dan anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 15. Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal. 16. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 17. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 19. DirekturJenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB III

KEWENANGAN PENGUKURAN KAPAL

Article 4

Correction

(1) Pengukuran Kapal dilakukan oleh Ahli Ukur Kapal yang diberikan kewenangan oleh Menteri. (2) Selain Ahli Ukur Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengukuran Kapal dapat dilakukan oleh pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. (3) Pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengukuran khusus untuk Kapal penangkap ikan. (4) Pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengukuran Kapal penangkap ikan berdasarkan pengukuhan dari Menteri. (5) Dalam melaksanakan pengukuhan pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Article 5

(1) Ahli Ukur Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat; c. lulus uji kompetensi dari Direktur Jenderal; dan d. memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal. (2) Pengukuhan sebagai Ahli Ukur Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbatas pada kewenangan untuk melaksanakan pengukuran Kapal dengan metode pengukuran dalam negeri. (3) Ahli Ukur Kapal yang telah dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pengukuhan sebagai Ahli Ukur Kapal untuk semua metode pengukuran dengan ketentuan: a. telah dikukuhkan dan melakukan pengukuran sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri; b. telah menjalani praktek pengukuran terhadap Kapal barang, Kapal penumpang, dan Kapal penangkap ikan sesuai dengan metode pengukuran internasional yang didampingi oleh Ahli Ukur Kapal semua metode pengukuran; c. lulus uji kompetensi dari Direktur Jenderal; dan d. memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal.

Article 6

(1) Pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran Kapal penangkap ikan yang dibuktikan dengan sertifikat; c. lulus uji kompetensi dari Direktur Jenderal; dan d. memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal. (2) Pengukuhan sebagai pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melaksanakan pengukuran Kapal sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri.

Article 7

Pendidikan dan pelatihan Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL

Article 8

Correction

(1) Permohonan pengukuran Kapal diajukan oleh Pemilik Kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal ditempat Kapal berada. (2) Permohonan pengukuran Kapal dapat diajukan untuk dilakukan pengukuran Kapal apabila pembangunan Kapal secara fisik paling sedikit telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.

Article 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pengukuran fisik Kapal oleh Ahli Ukur Kapal atau pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan. (2) Dalam hal data ukuran dari ruangan yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran secara fisik, dapat menggunakan gambar rancang bangun Kapal sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran ruangan Kapal. (3) Dalam hal di pelabuhan tempat Kapal berada tidak terdapat Ahli Ukur Kapal, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal meminta bantuan Ahli Ukur Kapal dari pelabuhan terdekat yang memiliki Kode Pengukuran atau dari Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal.

Article 10

Article 11

(1) Perhitungan dan penetapan Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan menggunakan Daftar Ukur yang disusun dan ditandatangani oleh Ahli Ukur Kapal atau pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan yang melakukan pengukuran Kapal sesuai dengan metode pengukuran yang dipergunakan. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengukuran Kapal, Ahli Ukur Kapal, atau pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik Kapal. (3) Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register pengukuran dan diberi nomor sesuai dengan tanggal pencatatan. (4) Penomoran Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berurutan, dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu). (5) Bentuk, isi, dan format susunan Daftar Ukur dan buku register pengukuran ditetapkan sesuai dengan contoh 1 dan contoh 2 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk memperoleh pengesahan Daftar Ukur. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (8) Pengesahan Daftar Ukur yang telah diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala.

Article 12

(1) Daftar Ukur dari Kapal Asing yang disusun berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969) oleh pemerintah atau badan yang diakui oleh negara bendera asal Kapal dapat digunakan untuk MENETAPKAN ukuran dan Tonase Kapal berbendera INDONESIA. (2) Apabila Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Kapal mengalami perubahan ukuran atau tidak sesuai dengan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969), harus ditetapkan dengan menggunakan Daftar Ukur yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran Kapal yang dilakukan oleh Ahli Ukur Kapal. (3) Pengesahan Daftar Ukur bagi Kapal yang berasal dari Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar Kapal (deletion certificate) dari negara bendera asal Kapal.

Article 13

(1) Pengesahan Daftar Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) menjadi dasar penerbitan Surat Ukur. (2) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Kapal dengan ukuran Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage). (3) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Surat Ukur Dalam Negeri; b. Surat Ukur Internasional; atau c. Surat Ukur Khusus. (4) Surat Ukur Dalam Negeri dan Surat Ukur Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang memiliki Kode Pengukuran. (5) Penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk, isi, dan format susunan Surat Ukur Dalam Negeri dan Surat Ukur Internasional sesuai dengan format contoh 3 dan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Bentuk, isi, dan format susunan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi spesifikasi teknis dan fitur pengaman dokumen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Surat Ukur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (8) Surat Ukur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bentuk, isi, dan format susunan dibuat mengikuti Surat Ukur yang diterbitkan oleh otoritas dari masing-masing negara.

Article 14

(1) Kode Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat MENETAPKAN penambahan atau pengalihan Kode Pengukuran.

Article 15

(1) Penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal di tempat Kapal berada; atau c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang memberi bantuan Ahli Ukur Kapal dalam hal pelabuhan tempat Kapal berada tidak mempunyai Kode Pengukuran. (2) Dalam hal di pelabuhan tempat Kapal berada terdapat Ahli Ukur Kapal tetapi tidak memiliki Kode Pengukuran, Ahli Ukur setempat dapat melaksanakan pengukuran Kapal. (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal ditempat Kapal berada dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat yang memiliki Kode Pengukuran. (4) Surat Ukur yang telah diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala.

Article 16

(1) Dalam hal penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum dapat dilaksanakan, dapat diterbitkan Surat Ukur yang bersifat sementara yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Surat Ukur yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kapal yang diukur di luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Perwakilan Republik INDONESIA berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Direktur Jenderal. (3) Surat Ukur yang bersifat sementara yang diterbitkan oleh pejabat perwakilan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan. (4) Surat Ukur yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberi nomor dan tanggal penerbitan yang sama dengan nomor dan tanggal Daftar Ukur. (5) Bagi Kapal yang Surat Ukur sementara telah habis masa berlakunya, harus dilakukan pengukuran ulang oleh Ahli Ukur Kapal atau pelaksana pengukuran Kapal penangkap ikan di tempat Kapal berada. (6) Kapal yang telah dilakukan pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Surat Ukur setelah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memberitahukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur sementara yang lama untuk dilakukan pencoretan nomor Daftar Ukur yang lama didalam buku register pengukuran Kapal. (8) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi nomor yang sama dengan nomor Daftar Ukur dan diberi tanggal sesuai dengan tanggal penerbitan. (9) Penerbitan Surat Ukur sementara menggunakan bentuk, isi, dan format susunan Surat Ukur sementara sesuai dengan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

Dalam hal terjadi perubahan bentuk, isi, dan format susunan Daftar Ukur, buku register, Surat Ukur, dan Surat Ukur sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 18

(1) Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku selama Kapal tidak mengalami perubahan ukuran, Tonase Kapal, atau nama Kapal. (2) Surat Ukur harus diterbitkan Surat Ukur baru apabila Kapal mengalami: a. perubahan bangunan yang mempengaruhi rincian ukuran dan/atau Tonase Kapal yang tercantum dalam Surat Ukur antara lain: 1) perubahan konstruksi; 2) perubahan bangunan; 3) perubahan jumlah penumpang; dan 4) perubahan sarat muat (draught); b. perubahan metode pengukuran Kapal; dan/atau c. Kapal ganti nama. (3) Surat Ukur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memenuhi ketentuan: a. berdasarkan hasil pengukuran ulang yang disusun dalam Daftar Ukur hasil pengukuran ulang; dan/atau b. Daftar Ukur hasil pengukuran ulang disusun dengan menggunakan data hasil pengukuran ulang. (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur baru, harus memberitahukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur lama untuk dilakukan pencoretan nomor Daftar Ukur yang lama didalam buku register pengukuran. (5) Surat Ukur harus dinyatakan tidak berlaku apabila Kapal tidak dipergunakan lagi karena: a. ditutuh (scraping); b. tenggelam; c. musnah; d. terbakar; e. dinyatakan hilang; atau f. dirampas oleh negara. (6) Surat Ukur dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. (7) Surat Ukur dinyatakan batal apabila: a. pengukuran Kapal dilakukan tidak sesuai dengan metode pengukuran; atau b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Article 19

(1) Pemilik Kapal, operator Kapal, atau nakhoda harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal di tempat Kapal berada apabila terjadi perombakan Kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur. (2) Pemilik Kapal, operator Kapal, nakhoda, atau pembangun Kapal wajib membantu pelaksanaan pengukuran Kapal.

Article 20

(1) Surat Ukur yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Surat Ukur yang baru oleh Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal. (2) Untuk memperoleh Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang telah menerbitkan Surat Ukur tersebut dan harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan Kepolisian Republik INDONESIA bagi Surat Ukur yang hilang; atau b. menunjukan Surat Ukur yang rusak. (3) Surat Ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur. (4) Nomor dan tanggal Surat Ukur yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Ukur yang hilang atau rusak. (5) Dasar penerbitan salinan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kolom catatan pada salinan Surat Ukur.

Article 21

BAB Kedua

Pelaksanaan Pengukuran Kapal

Article 9

Correction

Article 10

(1) Pengukuran semua volume ruangan Kapal dimasukkan dalam perhitungan Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) Kapal. (2) Pengukuran semua volume ruangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Kapal yang terbuat dari bahan logam atau fibre glass diukur sampai dengan sisi sebelah dalam kulit atau pelat dinding tanpa memperhatikan lapisan atau hal lain serupa itu; b. Kapal yang terbuat selain dari bahan logam atau fibre glass diukur sampai dengan permukaan kulit luar pada Kapal; dan/atau c. ukuran yang diambil searah membujur Kapal disebut panjang, sedangkan yang diambil searah melintang Kapal disebut lebar, tanpa mengindahkan bentuk dari ruangan yang diukur. (3) Akurasi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan: a. diambil hingga mendekati 1 cm (satu centimeter); b. jarak titik bagi dan sepertiga jarak titik bagi dihitung dengan ketentuan: 1) sampai dengan 3 (tiga) angka di belakang koma; atau 2) dalam hal angka keempat di belakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka ketiga di belakang koma ditambah 1 (satu); c. koreksi lengkung geladak, luas penampang melintang dihitung dengan satuan meter persegi (m2), volume ruangan dihitung dengan satuan meter kubik (m3), tinggi dan lebar rata-rata dihitung sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma, dan apabila angka ketiga dibelakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka kedua dibelakang koma ditambah 1 (satu); dan d. hasil interpolasi dari K1 atau K2 atau hasil perhitungan logaritma (log) dalam perhitungan Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT), dihitung sampai dengan 4 (empat) angka dibelakang koma, apabila angka kelima dibelakang koma yaitu angka 5 (lima) atau lebih, maka angka keempat dibelakang koma ditambah 1 (satu). (4) Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Daftar Ukur dan Surat Ukur yang merupakan hasil pembulatan dengan mengabaikan angka di belakang koma.

BAB Ketiga

Daftar Ukur

Article 11

Correction

Article 12

BAB Keempat

Surat Ukur

Article 13

Correction

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Dalam hal terjadi perubahan bentuk, isi, dan format susunan Daftar Ukur, buku register, Surat Ukur, dan Surat Ukur sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kelima

Pemasangan Tanda Selar

Article 21

Correction

(1) Pada Kapal yang telah memperoleh Surat Ukur wajib dipasang tanda selar oleh pemilik Kapal. (2) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT), Nomor. yang diikuti angka nomor Surat Ukur, dan Kode Pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur. (3) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dibaca. (4) Pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara pemasangan tanda selar oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal tempat pemasangan tanda selar dilaksanakan untuk dikirimkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang menerbitkan Surat Ukur. (5) Bentuk dan isi berita acara pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pemasangan tanda selar secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk Kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk Kapal konstruksi kayu; atau c. dilekatkan atau dicat untuk Kapal konstruksi fibre glass atau bahan lain. (7) Ukuran huruf dan angka untuk tanda selar disesuaikan dengan tonase kotor Kapal sebagai berikut : a. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) sampai dengan GT 174 (seratus tujuh puluh empat gross tonnage), menggunakan huruf dan angka berukuran: 1) tinggi angka 65 mm (enam puluh lima mili meter) dan lebar 40 mm (empat puluh mili meter); 2) tinggi huruf besar 65 mm (enam puluh lima mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); 3) tinggi huruf kecil 50 mm (lima puluh mili meter) dan lebar 35 mm (tiga puluh lima mili meter); dan 4) tebal huruf dan angka 12 mm (dua belas mili meter); atau b. Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dengan ukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran: 1) tinggi angka 100 mm (seratus mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); 2) tinggi huruf besar 100 mm (seratus mili meter) dan lebar 80 mm (delapan puluh mili meter); 3) tinggi huruf kecil 75 mm (tujuh puluh lima mili meter) dan lebar 50 mm (lima puluh mili meter); dan 4) tebal huruf dan angka 20 mm (dua puluh mili meter). (8) Bentuk, isi, dan format susunan tanda selar sesuai dengan format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-45 Tahun 2021 tentang PENGUKURAN KAPAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kelima

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 26

Article 27